Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Nilai Tak Ada Keharusan BUMN Jadi Sponsor Formula E, Begini Alasannya

Kompas.com - 03/06/2022, 17:21 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Deddy Yevri Sitorus menilai bahwa tidak ada keharusan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menjadi sponsor event Formula E di Jakarta.

Pasalnya, menurut Deddy, sejak awal acara ini dirancang oleh keinginan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan menggunakan biaya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Kalau setiap Gubernur dan Kepala Daerah di Indonesia bikin event lalu menjelang kegiatan dilaksanakan minta BUMN jadi sponsor, itu namanya nodong,” kata Deddy dalam keterangannya, Jumat (3/6/2022).

Baca juga: Ketika Juara Bertahan Formula E Jatuh Hati dengan Desain Sirkuit Jakarta E-Prix...

Politisi PDI-P itu mengungkapkan, kegiatan sponsorship sebuah event memang banyak pertimbangannya.

Terutama seperti keterkaitan jenis kegiatan dan spektrum penonton target dengan bisnis atau produk BUMN itu sendiri.

Paling penting, lanjut Deddy, biasanya sponsorship yang berbiaya besar selalu melibatkan BUMN sasaran, dengan penyelenggara kegiatan sejak awal perencanaan.

Hal tersebut berbeda jika hanya sekadar kontribusi, dukungan pembiayaan, placement produk atau logo.

“Jadi menurut saya aneh kalau menjelang penyelenggaraan, panitia Formula-E melempar polemik soal tidak adanya sponsorship dari BUMN,” ujarnya.

Baca juga: Anies Tinjau Persiapan Akhir Sirkuit Jelang Formula E Jakarta Sabtu Besok

Deddy justru mempertanyakan apakah BUMN yang ditarget oleh panitia Formula-E, sejak awal diajak bicara tentang konsep bisnis sponsorship-nya.

“Misalkan saja jika yang dimaksud itu adalah BUMN perbankan, apakah sejak awal mereka ditawarkan sebagai marketing tiket atau placement logo mereka di semua merchandise atau arena balap Formula-E itu?," beber Deddy.

“Atau contoh lain Pertamina, apakah diminta menjadi sponsor tertentu dengan memakai produk yang dihasilkan Pertamina Lubricant misalnya? Jika tidak, tentu akan berat bagi BUMN untuk berpartisipasi sebagai sponsor karena hitungannya jelas bisnis sense dan ada aturannya,” lanjutnya.

Menurut Deddy, tidak tepat jika dalam waktu satu bulan apalagi dua hari sebelum penyelenggaraan, panitia baru mengeluhkan soal sponsorship

Dia membandingkannya dengan kepanitiaan balap MotoGP Mandalika. Menurut Deddy, BUMN sejak awal terlibat dalam kegiatan tersebut.

Bahkan leading atau yang memimpin dalam desain bisnis dari event tersebut, adalah BUMN Pariwisata, perbankan hingga Pertamina.

"Nah ini kok tiba-tiba di Formula E, minta BUMN jadi sponsor dengan alasan agar BUMN hadir untuk Indonesia,” imbuhnya.

Baca juga: Panitia Formula E Gelar Shalat Jumat di Sekitar Sirkuit, Doakan Kelancaran Acara Besok

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Staf Hasto Mengaku Dibentak Penyidik, KPK: Kami Menjunjung HAM

Staf Hasto Mengaku Dibentak Penyidik, KPK: Kami Menjunjung HAM

Nasional
Penyidik Disebut Bentak Staf Hasto PDI-P, KPK Siap Buka Rekaman CCTV

Penyidik Disebut Bentak Staf Hasto PDI-P, KPK Siap Buka Rekaman CCTV

Nasional
Antisipasi Kekeringan, Pemerintah Akan Pasang 20.000 Pompa Air di Kawasan Produsen Beras

Antisipasi Kekeringan, Pemerintah Akan Pasang 20.000 Pompa Air di Kawasan Produsen Beras

Nasional
Pasutri Pemilik Pabrik Narkoba di Medan Disebut Beli Bahan dari China lewat “Marketplace”

Pasutri Pemilik Pabrik Narkoba di Medan Disebut Beli Bahan dari China lewat “Marketplace”

Nasional
PKB Tegaskan Anies Tetap Harus Uji Kelayakan dan Kepatutan jika Maju Pilkada DKI

PKB Tegaskan Anies Tetap Harus Uji Kelayakan dan Kepatutan jika Maju Pilkada DKI

Nasional
Pastikan Jemaah Indonesia Terlayani Baik, Timwas Haji DPR Tinjau Situasi di Armuzna

Pastikan Jemaah Indonesia Terlayani Baik, Timwas Haji DPR Tinjau Situasi di Armuzna

Nasional
Timwas DPR RI Imbau Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Segera Kembali ke Tanah Air

Timwas DPR RI Imbau Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Segera Kembali ke Tanah Air

Nasional
Soal Harun Masiku Bisa Tertangkap dalam Seminggu, Direktur Penyidikan KPK: Itu Motivasi Pimpinan agar Fokus

Soal Harun Masiku Bisa Tertangkap dalam Seminggu, Direktur Penyidikan KPK: Itu Motivasi Pimpinan agar Fokus

Nasional
Masalah Kesehatan Haji Carut-marut, Anggota DPR Ini Usulkan Pembentukan Pansus Haji

Masalah Kesehatan Haji Carut-marut, Anggota DPR Ini Usulkan Pembentukan Pansus Haji

Nasional
Jokowi: Dunia Menuju Neraka Iklim, Jangan Main-main Urusan Kekeringan

Jokowi: Dunia Menuju Neraka Iklim, Jangan Main-main Urusan Kekeringan

Nasional
Cek Fasilitas Jemaah Haji Indonesia di Armuzna, DPR Temukan Sejumlah Kekurangan

Cek Fasilitas Jemaah Haji Indonesia di Armuzna, DPR Temukan Sejumlah Kekurangan

Nasional
Timwas Haji DPR RI Soroti Kasur dan Kapasitas Tenda Jemaah di Arafah yang Terlalu Kecil

Timwas Haji DPR RI Soroti Kasur dan Kapasitas Tenda Jemaah di Arafah yang Terlalu Kecil

Nasional
KPK Sita Uang dan Aset Belasan Miliar Rupiah dari Tersangka Korupsi di DJKA

KPK Sita Uang dan Aset Belasan Miliar Rupiah dari Tersangka Korupsi di DJKA

Nasional
Soroti Terlambatnya Distribusi Kartu Nusuk, Timwas Haji DPR: Ini Problematika Besar

Soroti Terlambatnya Distribusi Kartu Nusuk, Timwas Haji DPR: Ini Problematika Besar

Nasional
Menlu Retno Minta Dukungan Finlandia untuk Pengakuan Palestina

Menlu Retno Minta Dukungan Finlandia untuk Pengakuan Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com