JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman merespons pernyataan anggapan bahwa pernikahannya dengan adik Presiden Joko Widodo, Idayati adalah tindakan politis.
Ia pun mengungkapkan, tuduhan terhadap pernikahannya ini adalah fitnah.
Menurutnya, dunia peradilan yang ia geluti selama ini, memang penuh dengan fitnah dan caci maki.
"Jangan heran, dunia peradilan, penuh dengan fitnah, penuh dengan caci maki. Tadi saya sampaikan, semakin banyak caci maki fitnah untuk diri saya, semakin banyak insya Allah pahala untuk diri saya," ucap Anwar saat memberikan kuliah umum di Universitas Kupang, dikutip dari YouTube resmi MK, Jumat (3/6/2022).
Baca juga: Anwar Usman Bantah Pernikahannya dengan Adik Jokowi sebagai Pernikahan Politik
Ia beranggapan, tuduhan terhadap pernikahannya yang dinilai sebagai tindakan politik tak berasalan.
Pasalnya, saat berkenalan dengan Idayati, Anwar sama sekali tak tahu mengenai statusnya yang merupakan adik Presiden Jokowi.
Selain itu, dirinya juga bukan anggota partai politik.
"Saya tidak kenal kok, demi Allah. Saya kenal Oktober 2021, nggak ada hubungan. Misalnya ada yang menuding nikah dengan beliau ini perkawinal politik. Lah, saya bukan parpol, apa yang saya cari?," ujar Anwar.
"Saya kadang-kadang ngomong, untuk apa? Pak Jokowi juga tidka bisa lagi ikut Pilpres 2024," ucap dia.
Baca juga: Sah, Ketua MK Anwar Usman dan Adik Presiden Joko Widodo jadi Suami Istri
Sebagai informasi, pernikahan antara Anwar Usman dan Idayati berlangsung di Gedung Graha Saba Buana Solo, Kamis (26/5/2022) lalu.
Pernikahan Anwar dan Idayati tersebut memunculkan polemik lantaran sosok Anwar yang merupakan Ketua MK sekaligus status Idayati sebagai adik Presiden Jokowi.
Pernikahan tersebut dinilai bisa menimbulkan dampak ketatanegaraan.
Baca juga: Muncul Petisi Desak Ketua MK Mundur usai Nikahi Adik Jokowi
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari.
Ia bahkan mendesak Anwar untuk mundur dari jabatannya agar lembaga peradilan tetap memiliki marwah.
"Demi cinta kepada MK dan pujaan hati, harusnya (Anwar) mundur karena potensi konflik kepentingan akan membuat orang berprasangka dengan putusan MK," jelasnya Selasa, (22/3/2022).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.