Defend ID Diminta Maksimalkan Alih Teknologi supaya Industri Pertahanan RI Berkembang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat pertahanan sekaligus Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas, menilai peran holding dan program strategis Badan Usaha Milik Negera (BUMN) Industri Pertahanan (Defend ID) harus dimaksimalkan dalam mewujudkan penggunaan komponen lokal untuk peralatan utama sistem persenjataan (Alutsista).

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 123,44 triliun dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2023 yang disusun Kementerian Keuangan.

Di dalam salah satu dari 6 program utama Kemenhan pada 2023 adalah riset, industri, dan pendidikan tinggi pertahanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 55,5 miliar.

"Defend ID juga harus dapat memastikan adanya program ofset dan transfer teknologi bagi industri pertahanan domestik dalam pembelanjaan alutsista dari luar negeri," kata Anton dalam keterangan kepada Kompas.com, Kamis (2/6/2022).

Baca juga: Kemenhan-Defend ID Teken Kontrak, 12 Pesawat C130 hingga 41 Kapal Perang TNI Dimodernisasi

Menurut Anton, peran Defend ID akan tercapai jika Kementerian Pertahanan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkomitmen penuh mendukung konsorsium tersebut.

Sebab, kata Anton, Indonesia diharapkan bisa mandiri dalam pengadaan Alutsista dan tidak bisa terus-menerus tergantung terhadap impor.

"Dengan begitu, selain harapan kemandirian alutsista bisa terealisasi, pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami dampak dari pembangunan industri pertahanan nasional," ucap Anton.

Baca juga: Jokowi Luncurkan Holding BUMN Pertahanan Defend ID

Anggaran yang bakal diterima Kemenhan pada 2023 akan dibagi untuk enam program utama, yaitu:

1. Program dukungan manajemen sebesar Rp 79,1 triliun.
2. Program pelaksanaan tugas TNI sebesar Rp 3,72 triliun.
3. Program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit sebesar Rp 9,55 triliun.
4. Program modernisasi Peralatan Utama Sistem Persenjataan (Alutsista), Non Alutsista, dan sarana-prasarana pertahanan sebesar Rp 30,62 triliun.
5. Program pembinaan sumber daya pertahanan sebesar Rp 366,2 miliar.
6. Program riset, industri, dan pendidikan tinggi pertahanan sebesar Rp 55,5 miliar.

Dengan anggaran sebesar itu, Kementerian Pertahanan juga menetapkan sejumlah target prioritas pada 2023, antara lain:

1. Pengadaan amunisi kaliber kecil sebanyak 4 kegiatan.
2. Pengadaan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), Kapal Angkatan Laut (KAL), alat apung (Alpung), dan kendaraan tempur (Ranpur)/ kendaraan taktis (Rantis) Matra Laut sebanyak 31 unit.
3. Pengadaan atau penggantian kendaraan tempur sebanyak 6 unit.
4. Dukungan pengadaan Alutsista sebanyak 2 paket, dan pengadaan atau penggantian pesawat udara sebanyak 3 unit.

Yayasan Kurawal (Kurawal Foundation) sebelumnya mengkritik keputusan pemerintah yang memberikan alokasi anggaran sebesar Rp 123,44 triliun untuk 2023 kepada Kemenhan. Menurut mereka, pada 2023 diperkirakan merupakan masa untuk perekonomian Indonesia kembali bangkit dari keterpurukan di masa pandemi Covid-19.

Baca juga: 41 Kapal Perang TNI AL Bakal Dimodernisasi Defend ID

Selain itu, mereka juga beranggapan seharusnya alokasi dana yang lebih besar diberikan kepada Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan untuk menunjang program bantuan sosial dan pemulihan kesehatan masyarakat.

Menurut Anton, jika merujuk pada alokasi tahun sebelumnya, alokasi anggaran bagi Kemenhan untuk 2023 menurun 7,8 persen dari anggaran pertahanan 2022 yang mencapai Rp 133,9 triliun. Sedangkan jika dibandingkan dengan anggaran pertahanan 2021, rencana alokasi dana untuk sektor pertahanan tetap lebih tinggi 4,5 persen atau sekitar Rp 5,4 triliun.