Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Serba-serbi Presiden Jokowi dan Mendag Lutfi Digugat karena Harga Minyak Goreng yang Tak Kunjung Turun

Kompas.com - 03/06/2022, 06:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (2/6/2022).

Gugatan itu dilayangkan setelah harga minyak goreng yang menjadi salah satu barang komoditas di masyarakat itu tak kunjung turun.

Penggugat adalah organisasi masyarakat sipil yang beranggotakan Sawit Watch, Perkumpulan HuMa, WALHI Nasional, ELSAM, Greenpeace Indonesia, dan PILNET. Sebelumnya, mereka telah melayangkan somasi terkait hal yang sama, namun tak berbalas.

Berikut sejumlah fakta yang dihimpun Kompas.com, terkait gugatan ini:

Kelanjutan dari somasi yang tak berjawab

Gugatan ke PTUN ini merupakan kelanjutan dari keberatan administratif alias somasi yang juga dilayangkan organisasi-organisasi sipil itu pada 22 April lalu terhadap Jokowi dan Lutfi, juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.

Deputi Direktur ELSAM Andi Muttaqien menyebut, somasi itu tak direspons. Koalisi sipil ini menganggap pemerintah tidak serius mengatasi persoalan harga minyak goreng yang mahal.

Baca juga: Kejagung Periksa 6 Saksi dalam Kasus Korupsi Izin Ekspor Minyak Goreng

Andi menjelaskan alasan hanya Jokowi dan Lutfi yang digugat ke PTUN soal masalah ini, sementara Airlangga dan Agus tidak.

"Gugatan kami lebih banyak pada isu (harga) minyak goreng, maka aktor utamanya menteri perdagangan," kata Andi kepada Kompas.com, Kamis.

"Kami kaji lagi kaitannya dengan tindakan yang dilakukan, kewenangan yang dimiliki, maka kami coba fokus pada kedua pihak ini. Tanggung jawab sebagai pemerintah ada pada presiden," jelasnya.

Sementara itu, Airlangga dan Agus dinilai lebih relevan apabila gugatan yang dilayangkan berkaitan dengan industri sawit secara keseluruhan, dari hulu ke hilir, yang juga ambil peranan dalam langka dan mahalnya minyak goreng.

"Kenapa gugatan ini masuk di PTUN? Jadi, sejak 2019 itu, gugatan terkait perbuatan melanggar hukum (PMH) yang dilakukan pemerintah atau penguasa, itu memang harus dimasukkan ke pengadilan administratif atau PTUN," ujar Andi.

Isi gugatan

Dalam petitumnya, para penggugat meminta majelis hakim untuk menyatakan bahwa Jokowi dan Lutfi gagal menjamin pasokan dan kestabilan harga minyak goreng untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Baca juga: Minyak Goreng Masih Mahal, Jokowi Diminta Serius Benahi Industri Sawit dari Hulu

Para penggugat juga meminta majelis hakim menyatakan bahwa kegagalan itu merupakan perbuatan melanggar hukum oleh pejabat pemerintah, yang berakibat pada langka dan mahalnya minyak goreng.

"Jadi ada beberapa argumentasi yang kami uraikan, pertama adalah pelanggaran di UU Perdagangan, lalu pelanggaran di asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan seterusnya," kata Andi.

"Sehingga dalam petitum itu kami minta bahwa kejadian ini mereka harus bertanggungjawab dan perbuatan-perbuatan tersebut atau kegagalannya ini harus dinyatakan pengadilan sebagai perbuatan melanggar hukum," jelasnya.

Para penggugat juga meminta majelis hakim mewajibkan Jokowi dan Lutfi menjamin pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen bagi seluruh warga Indonesia dan menjamin tidak ada dualisme harga minyak goreng.

Presiden didesak serius benahi industri sawit

Kegagalan Presiden Jokowi dan Mendag Lutfi mencegah tinggi dan langkanya minyak goreng dianggap para penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). khususnya asas kecermatan, asas kepentingan umum dan asas keadilan.

Direktur Sawit Watch Achmad Surambo menekankan, gugatan ini adalah momentum bagi pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak.

Negara harus hadir dalam menjamin ketersediaan bahan pokok masyarakat sebagai konsumen.

Baca juga: Ini Isi Gugatan terhadap Jokowi dan Mendag ke PTUN soal Minyak Goreng Mahal

"Di konstitusi kita ada hak namanya hak atas kehidupan yang layak. Presiden dalam hal ini harus mematuhi konstitusi untuk itu. Saya merasa, di sini lah Presiden harus melihat proses ini secara integral," kata Surambo.

"Jadi bukan hanya soal minyak goreng. Kami minta juga dari hulu sampai hilir. Proses-proses yang ada di hulu harus dikoreksi juga," lanjutnya.

Salah satu masalah utama yang perlu segera dibenahi pemerintah adalah konglomerasi industri sawit yang menyebabkan adanya penguasaan lahan besar-besaran pada satu kelompok bisnis.

"Persoalan minyak goreng tidak akan selesai kalau tidak diselesaikan di hulunya," sebut Surambo.

Ia menuturkan, untuk membuktikan keseriusan itu, Jokowi perlu untuk mengawali proses audit dengan menerapkan transparansi atas pemberian hak guna usaha (HGU) sawit.

"Pemerintah harus membuka daftar-daftar HGU yang mana Mahkamah Agung telah memutuskan secara inkrah bahwa itu (HGU) wilayah domain publik," tambah Surambo.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PDI-P: Kami Tak Yakin yang Dideklarasikan Nasdem Mau Melanjutkan Jokowi

PDI-P: Kami Tak Yakin yang Dideklarasikan Nasdem Mau Melanjutkan Jokowi

Nasional
KPK Akan Dalami Keterangan Saksi Soal Dugaan Eks Ketua PBNU Titip 24 Nama Calon Maba

KPK Akan Dalami Keterangan Saksi Soal Dugaan Eks Ketua PBNU Titip 24 Nama Calon Maba

Nasional
Ganjar Diprediksi Bakal Kalahkan Anies Bila Tingkat Kedikenalannya Seimbang

Ganjar Diprediksi Bakal Kalahkan Anies Bila Tingkat Kedikenalannya Seimbang

Nasional
Dukung Percepatan Pembangunan IKN, Komisi IX DPR Tekankan Ketersediaan Faskes untuk Pekerja

Dukung Percepatan Pembangunan IKN, Komisi IX DPR Tekankan Ketersediaan Faskes untuk Pekerja

Nasional
Saat Keluarga Bharada E Berharap Hakim Beri Vonis Paling Ringan untuk Anaknya…

Saat Keluarga Bharada E Berharap Hakim Beri Vonis Paling Ringan untuk Anaknya…

Nasional
Relawan Duga Jokowi Punya Pertimbangan Politis sehingga Tak Jadi 'Reshuffle'

Relawan Duga Jokowi Punya Pertimbangan Politis sehingga Tak Jadi "Reshuffle"

Nasional
Berkunjung ke Jembrana, Jokowi Beli Sepatu Kets Corak Tenun Bali

Berkunjung ke Jembrana, Jokowi Beli Sepatu Kets Corak Tenun Bali

Nasional
Buruh Akan Unjuk Rasa 6 Februari, Tolak Perppu Ciptaker dan RUU Kesehatan

Buruh Akan Unjuk Rasa 6 Februari, Tolak Perppu Ciptaker dan RUU Kesehatan

Nasional
Jadwal Sidang Vonis Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, hingga Richard Eliezer

Jadwal Sidang Vonis Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, hingga Richard Eliezer

Nasional
Hari Ini, 6 Anak Buah Ferdy Sambo Sampaikan Pembelaan soal Rekayasa Kematian Brigadir J

Hari Ini, 6 Anak Buah Ferdy Sambo Sampaikan Pembelaan soal Rekayasa Kematian Brigadir J

Nasional
Jadwal Sidang Putusan Ferdy Sambo dkk, Babak Akhir Kasus Pembunuhan Brigadir J

Jadwal Sidang Putusan Ferdy Sambo dkk, Babak Akhir Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Survei SMRC: Ganjar Bakal Beradu Ketat dengan Anies jika Pilpres Dua Putaran

Survei SMRC: Ganjar Bakal Beradu Ketat dengan Anies jika Pilpres Dua Putaran

Nasional
KSAD Dudung yang Lagi-lagi Kena Semprot DPR gara-gara Absen Rapat

KSAD Dudung yang Lagi-lagi Kena Semprot DPR gara-gara Absen Rapat

Nasional
Janji Setia Nasdem di Hadapan Anies, AHY, dan Elite PKS

Janji Setia Nasdem di Hadapan Anies, AHY, dan Elite PKS

Nasional
Mengawasi Dana Desa yang Menggiurkan

Mengawasi Dana Desa yang Menggiurkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.