Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Di Hadapan Dubes China, Gus Halim Paparkan Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem lewat Pemanfaat Data

Kompas.com - 02/06/2022, 17:39 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, pihaknya terus berupaya mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Dia menjelaskan, program pengentasan kemiskinan ekstrem selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa tujuan nomor satu, yaitu Desa Tanpa Kemiskinan.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim itu menyebutkan, pengentasan kemiskinan ekstrem harus dilakukan di desa secara langsung dengan kerja sama semua pihak.

Menurutnya, gotong royong banyak pihak akan mempermudah dan mempercepat Indonesia dalam memupus kemiskinan ekstrem.

"Segala permasalahan di desa dapat diketahui secara rinci sehingga penyelesaiannya pun tidak akan keluar dari yang seharusnya," katanya.

Dia mengatakan itu saat menerima kunjungan kerja Duta Besar (Dubes) Republik Rakyat China (RRC) untuk Indonesia Lu Kang di ruang kerjanya, Kamis (2/6/2022).

Baca juga: Gus Halim Paparkan 8 Rencana Program Kerja Kemendesa PDTT 2023

Gus Halim juga menjelaskan, diperlukan Informasi yang terperinci dan detail dari setiap desa untuk memotret langsung kondisi riil masyarakat miskin di desa.

Data mikro by name by address yang berbasis pada SDGs Desa adalah solusi tepat bagi pelaksanaan program yang tepat guna dan tepat sasaran, utamanya untuk penanganan kemiskinan ekstrem di desa.

“Desa-desa telah melakukan pemutakhiran data desa berbasis SDGs desa. Pendataan dilakukan relawan desa. Datanya by name dan by address,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Setelah diolah, kata Gus Halim, data akan menghasilkan rekomendasi untuk dasar perencanaan pembangunan di desa, baik yang dilakukan pemerintah desa maupun supra desa.

“Dalam konteks penanganan kemiskinan ekstrem, analisis data dapat menghasilkan informasi tipe kemiskinan ekstrem serta cara penanganannya," jelasnya.

Baca juga: Gus Halim Ajak Jajarannya Miliki Rasa Bangga Wujudkan Cita-cita Kemendesa PDTT

Untuk diketahui, pertemuan Dubes RRC dengan Gus Halim dilakukan dalam rangka meningkatkan kerja sama di bidang transformasi teknologi, pemberdayaan ekonomi desa, serta pengentasan kemiskinan ekstrem.

Dubes Lu Kang menuturkan, persoalan kemiskinan ekstrem telah sering dibahas saat pertemuan Indonesia dan China.

Salah satu solusi China untuk mengatasi kemiskinan adalah lewat teknologi. Lu Kang menyebutkan, salah satu keberhasilan China yang dilakukan dalam beberapa tahun ke belakang adalah penyelesaian kemiskinan ekstrem.

Namun, pihaknya masih mencari solusi yang baik dengan belajar pada negara lain, termasuk Indonesia.

"Kita harus terus kembangkan kerja sama (bidang pengentasan kemiskinan ekstrem) meski sempat terjeda akibat masa pandemi Covid-19," kata Lu Kang.

Pada akhir pertemuan, Gus Halim menyerahkan buku yang ditulisnya berjudul SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan yang merupakan arah kebijakan pembangunan desa yang membuat 18 tujuan dengan 222 indikator.

Baca juga: Gus Halim Minta Jajaran Kemendesa PDTT Percepat Capaian Indikator SDGs Desa

Turut hadir menemani Gus Halim, Direktur Jenderal (Dirjen) Pengembangan Ekonomi dan Investasi Harlina Sulistyorini dan Dirjen Pengembangan Desa dan Perdesaan Sugito.

Sementara itu, Dubes Lu Kang ditemani First Secretary Ou Yang Sha Chen, First Secretary Wang Jianxun, serta Atase Qin Wenchao dan Liu Xu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com