Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tito Karnavian Yakin ASN Tidak Akan Korupsi jika Sejahtera

Kompas.com - 02/06/2022, 16:49 WIB
Mutia Fauzia,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, salah satu cara yang ampuh untuk membuat aparatur sipil negara (ASN) tidak korupsi adalah dengan memastikan kesejahteraan mereka.

Ia mengatakan, selama kesejahteraan para ASN tercukupi, maka peluang mereka melakukan korupsi kian kecil.

"Kita semua ingin dan saya sangat yakin siapa pun dalam ruangan ini kita semua ingin menjadi orang baik, kita tidak ingin korupsi, tidak ingin berhadapan dengan hukum, asalkan kesejahteraannya cukup," ujar Tito pada Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah Tahun 2022 di Jakarta, Kamis (2/6/2022).

Baca juga: Mendagri: Mohon Maaf, Banyak Kepala Daerah yang Tidak Paham Posisi Keuangannya

Ia pun berkaca pada pengalamannya ketika mengunjungi negara-negara maju.

Menurut Tito, negara-negara maju dengan tingkat korupsi rendah, memiliki pegawai negeri dengan kesejahteraan yang baik.

Ia mengatakan, para pegawai negeri di negara maju mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, mulai dari kebutuhan akan rumah hingga pendidikan dari gaji yang mereka terima.

"Gaji dipikirkan, take home pay-nya cukup untuk sekolah, untuk makan, kebutuhan mendasar, basic need, semua dicukupkan dengan take home pay yang ada, baik gaji maupun tunjangan lain," ujar Tito.

Baca juga: Di Depan Tito Karnavian, Megawati Singgung soal Pemekaran Daerah

Meski di sisi lain, ia tak menampik kemungkinan keberadaan pihak-pihak yang tetap memanfaatkan kesempatan untuk korupsi meski kesejahteraannya sudah terpenuhi.

Ia pun menganalogikan hubungan antara kesejahteraan para ASN dengan korupsi layaknya para pelari maraton.

Baca juga: Ratusan Calon ASN PPPK Mundur, Apa Karena Gajinya Segini?

Menurut Tito, pelari maraton adalah seseorang yang sehat. Namun demikian, setiap orang yang sehat belum tentu bisa menjadi pelari maraton.

"Ini analoginya saya kira, kalau ingin membuat ASN ini tidak korupsi maka penuhi kesejahteraannya. Meski belum tentu dia tidak korupsi juga," katanya.

"Yang jelas kalau seandainya juara maraton, kalau dia sakit tidak mungkin jadi juara maraton. Namun kalau seandainya kesejahteraannya tidak dipenuhi dengan baik, sulit untuk mengharapkan ASN ini akan bersih, sulit. Kalau ada, outlier mungkin," ucap Tito.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com