Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompolnas Sebut Sidang Kode Etik Brotoseno Terjadi Sebelum Era Kapolri Listyo Sigit

Kompas.com - 02/06/2022, 15:57 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengatakan, Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap mantan narapidana tindak pidana korupsi yang sekaligus polisi, AKBP Raden Brotoseno, dilakukan sebelum era Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ketua Harian Kompolnas Irjen (Purn) Benny Mamoto mengatakan, pihaknya sudah meminta penjelasan terkait Sidang KKEP terkait hal ini kepada Polri.

"Perlu saya sampaikan bahwa keputusan sidang kode etik ini tanggal 13 Oktober 2020, jadi itu era sebelum pak Listyo Sigit," kata Ketua Harian Kompolnas Irjen (Purn) Benny Mamoto kepada wartawan, Jakarta, Kamis (2/6/2022).

Baca juga: Polri: AKBP Brotoseno Bertugas Jadi Staf di Divisi TIK

Berdasarkan informasi yang diterima Kompolnas, sanksi yang diberikan kepada Brotoseno yakni, diberhentikan dari tugasnya sebagai polisi selama 1 tahun.

Brotoseno, kata Benny, juga disanksi untuk meminta maaf dalam sidang maupun secara tertulis kepada Kapolri.

"Kemudian juga dialihtugaskan tidak dapat itu, nah ini sudah dilaksanakan oleh yang bersangkutan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Benny juga mendapatkan informasi bahwa dalam sidang KKEP Brotoseno, ada rekomendasi dari atasan untuk tidak diberhentikan, karena masih dinilai berprestasi.

"Nah di situlah diputuskan untuk tidak memberhentikan yang bersangkutan," ujar dia.

Baca juga: AKBP Brotoseno Tak Dipecat, Kompolnas Minta Sidang Etik Polri Pertimbangkan Rasa Keadilan Masyarakat

Lebih lanjut, Benny berharap kejadian ini dapat menjadi pembelajaran Polri untuk ke depannya.

Ia juga meminta Polri lebih berhati-hati dan memerhatikan rasa keadilan masyarakat dalam memberikan keputusan etik terhadap personel kepolisian yang terjerat masalah hukum.

"Oleh sebab itu, menurut kami kedepan Polri perlu lebih hati-hati ketika sidang kode etik dilaksanakan. Kasus-kasus yang terpidananya korupsi itu perlu mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar citra Polri tidak terbawa," tegasnya.

Terpisah, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengungkapkan, saat ini, Brotoseno bertugas di Divisi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (Div TIK).

"Dia sekarang diperbantukan di Div TIK Polri," kata Ramadhan saat dikonfirmasi, Kamis (2/6/2022).

Baca juga: Pakar Singgung Budaya Wall of Silence dalam Polemik AKBP Brotoseno

 

Ramadhan menegaskan, Brotoseno tidak menjabat sebagai penyidik, tetapi ditempatkan sebagai staf di Div TIK Polri.

Kendati demikian, Ramadhan belum menjelaskan secara rinci sejak kapan Brotoseno aktif bertugas di intansi Kepolisian.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Alex: Pertemuan dengan Eko Darmanto Atas Izin Pimpinan KPK Lainnya

Alex: Pertemuan dengan Eko Darmanto Atas Izin Pimpinan KPK Lainnya

Nasional
Prabowo Tak Hadir Sidang Putusan MK, Jubir: Bekerja Seperti Biasa

Prabowo Tak Hadir Sidang Putusan MK, Jubir: Bekerja Seperti Biasa

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Anies 'Selfie' Bareng Hotman Paris

Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Anies "Selfie" Bareng Hotman Paris

Nasional
Anwar Usman Tak Ikut Putus Sengketa Pilpres 2024

Anwar Usman Tak Ikut Putus Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Jelang Sidang Putusan MK, Anies: Kami Titip ke Hakim untuk Tentukan Arah Bangsa

Jelang Sidang Putusan MK, Anies: Kami Titip ke Hakim untuk Tentukan Arah Bangsa

Nasional
Janji Taati Putusan MK, Ganjar: Apa Pun Pasti Kita Ikuti

Janji Taati Putusan MK, Ganjar: Apa Pun Pasti Kita Ikuti

Nasional
Hadiri Sidang Putusan Sengketa Pilpres, Anies Harap MK Selamatkan Demokrasi

Hadiri Sidang Putusan Sengketa Pilpres, Anies Harap MK Selamatkan Demokrasi

Nasional
Jelang Putusan MK, Presiden Jokowi Serahkan ke MK, Ma'ruf Minta Masyarakat Hormati

Jelang Putusan MK, Presiden Jokowi Serahkan ke MK, Ma'ruf Minta Masyarakat Hormati

Nasional
Survei Indikator: Mayoritas Publik Tak Setuju Pencalonan Prabowo-Gibran Dibatalkan

Survei Indikator: Mayoritas Publik Tak Setuju Pencalonan Prabowo-Gibran Dibatalkan

Nasional
Tiba di MK, Ganjar Harap Hakim Kuat untuk Beri Putusan Paling Obyektif

Tiba di MK, Ganjar Harap Hakim Kuat untuk Beri Putusan Paling Obyektif

Nasional
Sidang Putusan Sengketa Pilpres, Anies-Muhaimin Berangkat Bareng Menuju MK

Sidang Putusan Sengketa Pilpres, Anies-Muhaimin Berangkat Bareng Menuju MK

Nasional
5 Fakta Sidang Putusan MK Hari Ini: Mulai Pukul 09.00, Anies hingga Ganjar Bakal Hadir

5 Fakta Sidang Putusan MK Hari Ini: Mulai Pukul 09.00, Anies hingga Ganjar Bakal Hadir

Nasional
Ganjar-Mahfud Berangkat ke MK, Siap Dengarkan Putusan Sidang Sengketa Pilpres 2024

Ganjar-Mahfud Berangkat ke MK, Siap Dengarkan Putusan Sidang Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Dua Pilihan MK dalam Sengketa Pilpres 2024: Menolak atau Mengabulkan Seluruhnya

Dua Pilihan MK dalam Sengketa Pilpres 2024: Menolak atau Mengabulkan Seluruhnya

Nasional
Prabowo-Gibran Tidak Hadiri Sidang Putusan MK

Prabowo-Gibran Tidak Hadiri Sidang Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com