Kompas.com - 02/06/2022, 14:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Kamis (2/6/2022) siang, lantaran dianggap tak mampu membereskan problem langka dan mahalnya minyak goreng.

Gugatan dilayangkan oleh Sawit Watch dan kuasa hukum, didukung sejumlah organisasi sipil yakni Perkumpulan HuMa, Walhi Nasional, eLSAM, Greenpeace Indonesia, dan PILNET.

Mereka menilai, kegagalan Presiden Jokowi dan Mendag Lutfi mencegah tinggi dan langkanya minyak goreng bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Khususnya asas kecermatan, asas kepentingan umum, dan asas keadilan.

"Kebijakan Presiden Joko Widodo yang telah melarang ekspor minyak sawit mentah per 22 April 2022 pada kenyataannya belum secara signifikan mengatasi masalah," kata Deputi Direktur eLSAM, Andi Muttaqien, kepada wartawan, Kamis.

Baca juga: BPS: Pelarangan Ekspor CPO Berdampak Kepada Harga Minyak Goreng

"Pelarangan ekspor yang menyebabkan banyak petani sawit mengalami banyak kerugian tersebut hanya mampu memberikan efek kejut sementara terhadap harga minyak goreng," jelasnya.

Gugatan ke PTUN ini juga merupakan kelanjutan dari keberatan administratif alias somasi yang juga dilayangkan organisasi-organisasi sipil itu pada 22 April lalu terhadap Jokowi dan Lutfi, juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.

Menurut mereka, somasi itu disebut tak direspons.

Andi melanjutkan, pihaknya berharap, gugatan ke PTUN ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Jokowi dan jajaran agar harga minyak goreng stabil dan terjangkau.

"Dalam undang-undang, menteri perdagangan bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas dan keterjangkauan harga minyak goreng, itu yang jadi argumentasi kami menggugat," kata dia.

Baca juga: Penipuan Minyak Goreng Murah di Pulogadung, Pelaku Diajak Bertemu Korban lalu Digiring ke Polres

"Sekarang sudah tidak terjangkau dan di beberapa tempat itu sangat tinggi. Jadi kami tidak muluk-muluk, kejadian ini harus ada yang bertanggung jawab, dan itu adalah perbuatan melanggar hukum dari Mendag dan Jokowi selaku presiden," tutup Andi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akun Media Sosial Kru Narasi Diretas, AJI: Serangan Berlapis, kepada Pers dan Publik

Akun Media Sosial Kru Narasi Diretas, AJI: Serangan Berlapis, kepada Pers dan Publik

Nasional
Bertemu Menlu Ethiopia, Menlu Retno Bahas Akses Vaksinasi Global

Bertemu Menlu Ethiopia, Menlu Retno Bahas Akses Vaksinasi Global

Nasional
Bakal Undang Ulang IPW, MKD: Kita Beri Karpet Merah

Bakal Undang Ulang IPW, MKD: Kita Beri Karpet Merah

Nasional
Prabowo Soal Cak Imin yang Mau jadi Cawapres Puan: Kita Sudah Ada Kesepakatan

Prabowo Soal Cak Imin yang Mau jadi Cawapres Puan: Kita Sudah Ada Kesepakatan

Nasional
MKD Bakal Panggil Sekjen DPR Jelaskan Prosedur Masuk Tamu di Kompleks Parlemen

MKD Bakal Panggil Sekjen DPR Jelaskan Prosedur Masuk Tamu di Kompleks Parlemen

Nasional
Kapolres Batang Hari Polda Jambi Dimutasi ke Yanma Polri

Kapolres Batang Hari Polda Jambi Dimutasi ke Yanma Polri

Nasional
Akun Media Sosial Milik 24 Karyawan Narasi Diretas

Akun Media Sosial Milik 24 Karyawan Narasi Diretas

Nasional
Mangkirnya Lukas Enembe dari Panggilan KPK yang Akhirnya Buat Jokowi Angkat Bicara

Mangkirnya Lukas Enembe dari Panggilan KPK yang Akhirnya Buat Jokowi Angkat Bicara

Nasional
Pengacara Sebut Kesehatan Lukas Enembe Menurun, Kakinya Bengkak

Pengacara Sebut Kesehatan Lukas Enembe Menurun, Kakinya Bengkak

Nasional
Elite PKB Sebut Cak Imin Tetap Jadi Capres meski Bilang Minimal Wapres

Elite PKB Sebut Cak Imin Tetap Jadi Capres meski Bilang Minimal Wapres

Nasional
Imbas Ketua IPW Dilarang Masuk DPR, Sekjen Evaluasi Kerja Pamdal: Terlalu Kaku

Imbas Ketua IPW Dilarang Masuk DPR, Sekjen Evaluasi Kerja Pamdal: Terlalu Kaku

Nasional
Jokowi: Kita Punya 65,4 Juta UMKM, Baru 19 Juta yang Masuk Platform Digital

Jokowi: Kita Punya 65,4 Juta UMKM, Baru 19 Juta yang Masuk Platform Digital

Nasional
Giliran Effendi Simbolon Absen saat Panglima TNI dan KSAD Dudung Hadiri Rapat DPR

Giliran Effendi Simbolon Absen saat Panglima TNI dan KSAD Dudung Hadiri Rapat DPR

Nasional
TNI AL Bolehkan Personelnya Gunakan TikTok hingga Smule

TNI AL Bolehkan Personelnya Gunakan TikTok hingga Smule

Nasional
Menilik 'Kotak Ajaib' Berisi Uang Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Menilik "Kotak Ajaib" Berisi Uang Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.