Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Minta Pemda Lakukan Survei Serologi Sebelum Longgarkan Kebijakan Terkait Covid-19

Kompas.com - 02/06/2022, 12:17 WIB
Mutia Fauzia,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah untuk melakukan survei serologi sebelum membuat kebijakan yang berkaitan dengan pelonggaran protokol kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19.

Tito mengatakan, dengan melakukan survei serologi, maka pemerintah daerah memiliki landasan dalam membuat kebijakan pelonggaran protokol kesehatan.

"Tidak mahal kok (melakukan survei), sehingga rekan-rekan mempunyai basis data yang kuat untuk membuat kebijakan, mau melonggarkan, daerah mana yang mau dilonggarkan," ujar Tito pada Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah Tahun 2022 di Jakarta, Kamis (2/6/2022).

Baca juga: Menkes Pastikan Sebagian Besar Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa Berasal dari Donasi

Selain itu, sebelum melakukan pelonggaran kebijakan terkait protokol kesehatan, pemda juga harus memastikan tingkat realisasi vaksinasi booster di daerahnya sudah cukup tinggi.

"Kelompok masyarakat yang rendah (vaksinasi booster-nya) dihajar mereka," ujar Tito.

Untuk diketahui, survei serologi adalah survei yang dilakukan untuk melihat jumlah populasi penduduk yang sudah memiliki antibodi terhadap virus SARS-Cov-2.

Tito menyebutkan, terdapat beberapa daerah yang sudah melakukan survei serologi, seperti di antaranya Bali dan DKI Jakarta.

Baca juga: Hasil Serologi Antibodi Covid-19 Penduduk Indonesia Mencapai 86,6 Persen

Selain itu, juga ada Kota Batam yang melakukan survei serologi terhadap 452 responden secara acak.

Hasil survei serologi Kota Batam menunjukkan, sebanyak 97 persen responden reaktif terhadap antibodi. Kemudian dilakukan penelitian lebih lanjut dan ditemukan sebanyak 84 persen responden telah memiliki titer antibodi.

"Nah tolong rekan-rekan kalau membuat kebijakan berbasis science, data, tolong lakukan survei serologi, melibatkan surveyor, laboratorium, epidemiolog, ambil sample random," ujar Tito.

Tito pun mengatakan, hal serupa juga dilakukan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan hasil survei serologi secara nasional, antibodi dari populasi penduduk nasional sudah sangat tinggi.

Berdasarkan hasil survei serologi pada Desember 2021 lalu, dari 20.000 responden di 100 kita dan kabupaten, sebanyak 86,6 persen sudah memiliki antibodi, baik dari vaksinasi maupun dari infeksi alami.

Baca juga: Hasil Survei Serologi di Bangka Belitung, Antibodi Capai 90,9 Persen
Kemudian pada Maret lalu, Kementerian Kesehatan juga kembali melakukan survei serologi untuk kawasan Jawa-Bali.

"Survei diambil darah, dicek di laboratorium, hasilnya luar biasa, 99,2 persen dari responden sudah memiliki antibodi, artinya kalau 100 orang kumpul, persen sudah memiliki antibodi, satu orang saja yang tidak," ucap Tito.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com