Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Dunia Akan Hadapi Krisis Pangan, Jokowi: Kita Harus Ada Rencana Besar

Kompas.com - 02/06/2022, 12:03 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia harus memiliki rencana untuk menghadapi ancaman krisis pangan yang kemungkinan akan terjadi.

Menurut presiden, harus ada rencana besar untuk menghadapi kenaikan harga maupun krisis pangan tersebut.

"Pagi ini saya ada di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT dalam rangka peringatan yang diberikan oleh FAO, peringatan juga diberikan oleh PBB bahwa dunia sekarang ini dan yang akan datang akan mengalami krisis pangan," ujar Jokowi sebagaimana ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis (2/6/2022).

"Sekarang sudah kelihatan sekarang ini harga-harga pangan dunia semuanya naik. Oleh sebab itu harus ada rencana besar, plan negara kita dalam menghadapi ancaman krisis pangan itu," tegasnya.

Jokowi menuturkan, pemerintah ingin banyak alternatif pilihan untuk diversifikasi bahan pangan. Sehingga Indonesia tidak hanya tergantung kepada beras saja.

Baca juga: Wapres Sebut Krisis Pangan jadi Momentum Kembangkan Ekspor Produk Halal

"Karena kita memiliki jagung, memiliki sagu, dan juga sebetulnya tanaman kita adalah sorghum. Sudah dicoba di Kabupaten Sumba Timur seluas 60 hektare. Kita lihat sendiri hasilnya sangat baik," jelas Jokowi.

"Secara ekonomi juga masuk, bisa merekrut banyak sekali SDM tenaga kerja kita dan hasilnya per hektare per tahun bersih kurang lebih Rp 50-an juta, ini juga sangat bagus. Artinya kalau dibagi 12, per bulan mencapai kurang lebih Rp 4 jutaan, ini kan juga sebuah hasil yang tidak kecil," lanjutnya.

Oleh karenanya, presiden memerintahkan Gubernur NTT dan Bupati Sumba Timur untuk memastikan berapa luasan lahan yang bisa dipakai untuk menanam sorghum tersebut.

Dengan demikian, Indonesia tidak akan tergantung kepada gandum maupun jagung dari impor.

"Di sini sudah dicoba jagung kurang berhasil, coba sorghum sangat berhasil karena sebelumnya sorghum sudah cukup baik dan ditanam petani kita di Sumba Timur dan Provinsi NTT," tutur Jokowi.

Baca juga: Pengembangan SDM Berkualitas Penting untuk Jawab Krisis Pangan, Energi, dan Iklim Global

"Kita ingin setelah uji coba ini sudah ketemu kendalanya apa, sudah ketemu problemnya apa, kita akan perbesar tanaman sorghum ini di Provinsi NTT dengan harapan kita memiliki alternatif pangan dalam rangka hadapi krisis pangan dunia," tambah Kepala Negara.

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi berada di NTT dalam rangka kunjungan kerja.

Presiden dan ibu negara tiba di NTT pada Selasa (31/5/2022).

Pada Rabu (1/6/2022), Jokowi dan Iriana menghadiri rangkaian acara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2022 yang dipusatkan di Ende, NTT.

Setelahnya, kepala negara menghadiri sejumlah agenda lain, seperti penganugerahan gelar adat, kunjungan ke taman perenungan Bung Karno hingga meninjau pasar tradisional.

Adapun pada Kamis ini Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Jokowi mengunjungi Kabupaten Sumba Timur untuk meninjau budidaya sorghum dan menyerahkan bansos.

Baca juga: Bank Dunia Gelontorkan Rp 441 Triliun Buat Tangani Krisis Pangan, Ini 4 Prioritasnya

Pada siang harinya, Jokowi dan rombongan akan kembali ke Jakarta dengan menggunakan pesawat RJ-85 melalui Bandara Umbu Mehang Kunda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com