Partai Non-Parlemen Bisa Jadi Pembeda Koalisi

MUNCULNYA gairah koalisi sebagai upaya merangkai perahu untuk mengusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, patut diapresiasi.

Koalisi dini, terlebih sudah memantapkan sosok yang akan dicalonkan, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui rekam jejaknya dan menilai seberapa pantas untuk dipilih.

Koalisi yang lebih cepat semakin penting mengingat waktu kampanye direncanakan dipangkas menjadi 90 hari (3 bulan) dari sebelumnya 180 hari (6 bulan). Artinya kesempatan masyarakat untuk mengenal capres dan cawapres menjadi lebih sempit.

Calon juga tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengunjungi seluruh daerah mengingat luasnya wilayah Indonesia.

Bahkan untuk mengunjungi semua kabupaten/kota yang berjumlah 514, tidak cukup sekali pun dilakukan pembagian tugas antara capres dan cawapres.

Benar ada kabupaten/kota yang saling berdekatan. Namun yang berjauhan antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya juga banyak seperti di Kalimantan dan Papua.

Kebiasaan menetapkan pasangan calon pada menit-menit akhir penutupan pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) seperti di Pilpres 2014 dan 2019, bisa dihindari jika partai sudah memiliki kriteria capres dan cawapres yang jelas.

Penetapan calon atau pasangan calon sejak awal juga dapat menghindarkan dari tuduhan politik transaksional. Benar, tidak ada partai yang secara resmi memasang tarif atau mahar.

Tetapi proposal untuk menggerakkan mesin partai jika tidak ingin perahunya tanpa penumpang, sulit untuk tidak disebut sebagai mahar.

Apalagi jumlahnya sangat besar, bisa mencapai triliunan rupiah. Semakin besar perahunya - didasarkan dengan jumlah kursi di DPR atau suara nasional, semakin mahal “harga pelumasnya”.

Meski tidak memiliki kader di Senayan karena tidak memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold), keberadaan tujuh partai politik peserta Pemilu 2019 ini layak diperhitungan dalam upaya pembentukan koalisi.

Gabungan suara nasional milik Partai Perindo (2,67 persen), Partai Berkarya (2,09 persen), PSI (1,89 persen), Partai Hanura (1,54 persen), PBB (0,79 persen), Partai Garuda (0,50 persen), dan PKPI (0,22 persen), cukup menarik.

Total perolehan 7 parpol tersebut mencapai 9,7 persen, setara perolehan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pemilu 2019, yakni 9,69 persen suara nasional.

Total suara itu lebih besar dibanding Partai Nasdem (9,05 persen) yang berada di posisi kelima dalam perolehan suara nasional, namun posisi keempat dalam perolehan kursi DPR.

Gabungan parpol nonparlemen akan diperhitungkan manakala menggunakan ketentuan syarat pengusung capres sebesar 25 persen suara nasional.