Syarif Ali
Dosen UPN Veteran Jakarta

Lulusan S 2 Administrasi Publik dari STIA LAN RI tahun 2004. Pernah bekerja sebagai Marketing Researcher. Sejak tahun 1985 - 2014 bekerja di Badan Kepegawaian Negara (BKN) jabatan terakhir Kepala Sub Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan PNS. Mengikuti workshop, seminar, pelatihan dan konferensi dalam bidang kepegawaian di Jepang (1991 dan 2000), Thailand, Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Timor Leste.
Menjadi editor dan penulis bidang kepegawaian untuk buletin Kepegawaian yang diterbitkan oleh BKN. Mengikuti Worshop Reformasi Birokrasi dalam tahun 2010 dan 2011 di Korea Selatan. Tahun 2014, mutasi ke Kemenristek dan menjadi dosen di UPN Veteran Jakata. Melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat dan menerbitkan artikel di jurnal nasional dan internasional.

CPNS dan Profesi PNS yang Payah

Kompas.com - 01/06/2022, 10:30 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Apabila di dunia ada tujuh macam keajaiban
Maka fenomena pegawai negeri sini mesti yang ke delapan
Anak-anak berlahiran juga, nafkah selalu payah
Dalam kalkulasi hidup mana pernah bisa cukup.

Empat baris puisi Taufik Ismail cukup menggambarkan kondisi pegawai negeri sipil (PNS) yang kepayahan.

UU Kepegawaian dari masa ke masa

Di bawah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, PNS merupakan abdi negara dan abdi masyarakat.

Untuk itu, PNS memperoleh hak mendapatkan gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Tapi tidak pernah layak.

Prasojo (2010) mengatakan, gaji seorang PNS terendah sebesar Rp 1.040.000 hanya dapat hidup setengah bulan. Ajaib kan?

Suasana reformasi menuntut PNS menjadi profesional. Karena itu, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian muncul sebagai upaya perbaikan kinerja birokrasi.

UU ini tampak lebih gagah karena pro-PNS untuk penggajian. UU ini mengamanatkan setiap PNS berhak memperoleh gaji yang adil dan layak. Pemerintah diwajibkan memperhatikan kesejahteraan PNS.

Namun gaji yang adil dan layak serta kesejahteraan bagi sebagian besar PNS tetap tidak pernah terjadi.

Alhasil, untuk menutup kebutuhan hidup, kejadian tahun 1970-an terulang: pungutan liar (pungli). PNS yang kepayahan kembali ke jalan pintas dan lebih ganas.

Dalam satu tulisan, Wahyudi Kumarotomo, Guru Besar Magister Administrasi Publik Fisipol UGM, menggambarkan pungli terdapat pada hampir semua titik pelayanan publik yang melibatkan interaksi antara warga dengan aparat.

Pungli pengurusan SIM, STNK, BPKB, dan uji kir kendaraan. Pungli bagi para pencari kerja atau pendaftar PNS.

Calon TKI yang akan mengurus paspor dan izin kerja hingga pemerasan terhadap TKI yang pulang ke tanah air.

Urusan bea-cukai, perpajakan, pertanahan, dan izin bongkar-muat barang di pelabuhan adalah urusan yang masih terkenal sebagai sarang pungli.

ICW menemukan sekitar 30 jenis pungli di bidang Pendidikan. Meskipun banyak Pemda yang telah menerapkan sistem pelayanan perizinan satu-atap, urusan perizinan seperti HO, IMB, TDP, SIUP, dll tetap memaksa warga untuk membayar pungli.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara: Bharada E Tidak Tahu Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Ferdy Sambo di Magelang

Pengacara: Bharada E Tidak Tahu Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Ferdy Sambo di Magelang

Nasional
Surya Darmadi Buron Korupsi Rp 78 T Akan Pulang ke RI, Kejagung: Silakan Kalau Mau Datang

Surya Darmadi Buron Korupsi Rp 78 T Akan Pulang ke RI, Kejagung: Silakan Kalau Mau Datang

Nasional
Datangi KPU, Partai Republiku Klaim Berkas Persyaratan Parpol Sudah Lengkap

Datangi KPU, Partai Republiku Klaim Berkas Persyaratan Parpol Sudah Lengkap

Nasional
Istri Eks Menteri BPN Ferry Mursyidan Baldan Ditetapkan Tersangka, Ini Tanggapan Kuasa Hukumnya

Istri Eks Menteri BPN Ferry Mursyidan Baldan Ditetapkan Tersangka, Ini Tanggapan Kuasa Hukumnya

Nasional
Megawati Disebut Tengah Gembleng Capres dari PDI-P

Megawati Disebut Tengah Gembleng Capres dari PDI-P

Nasional
Polri Sebut Komnas HAM Akan Cek TKP Pembunuhan Brigadir J Didampingi Labfor-Inafis Senin

Polri Sebut Komnas HAM Akan Cek TKP Pembunuhan Brigadir J Didampingi Labfor-Inafis Senin

Nasional
Deolipa Duga Ada Sosok 'Jenderal' di Balik Surat Pencabutan Kuasa Bharada E

Deolipa Duga Ada Sosok "Jenderal" di Balik Surat Pencabutan Kuasa Bharada E

Nasional
Siasat di Balik Laporan Pelecehan Istri Ferdy Sambo...

Siasat di Balik Laporan Pelecehan Istri Ferdy Sambo...

Nasional
Hari Terakhir Pendaftaran Pemilu, Partai Mahasiswa Indonesia Tak Kunjung Konfirmasi

Hari Terakhir Pendaftaran Pemilu, Partai Mahasiswa Indonesia Tak Kunjung Konfirmasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] 5 Kebohongan Ferdy Sambo | Kabareskrim Ragu Brigadir J Melecehkan Istri Sambo

[POPULER NASIONAL] 5 Kebohongan Ferdy Sambo | Kabareskrim Ragu Brigadir J Melecehkan Istri Sambo

Nasional
Tugas dan Wewenang Provos Polri

Tugas dan Wewenang Provos Polri

Nasional
Tugas dan Wewenang LPSK

Tugas dan Wewenang LPSK

Nasional
Tanggal 15 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 15 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Buron Kejagung Surya Darmadi Akan Pulang ke Indonesia, Ikuti Pemeriksaan Kasus Korupsi Rp 78 T

Buron Kejagung Surya Darmadi Akan Pulang ke Indonesia, Ikuti Pemeriksaan Kasus Korupsi Rp 78 T

Nasional
Kasus Pelecehan Istri Sambo, Pengamat: Kalau Tak Ada Peristiwanya, Itu Laporan Palsu yang Bisa Diproses Pidana

Kasus Pelecehan Istri Sambo, Pengamat: Kalau Tak Ada Peristiwanya, Itu Laporan Palsu yang Bisa Diproses Pidana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.