Maksimalkan Potensi Ekonomi di Natuna, Kementerian KP Imbau Pelaku Usaha Ajukan PKKPRL

Menurutnya, terbitnya Perpres RZ KAW Laut Natuna-Natuna Utara tidak hanya baik untuk pertahanan keamanan, tapi juga untuk ketahanan energi di dalam negeri.

"Kami melihat perpres ini bagus untuk pertahanan dan ketahanan kita. Kita juga mesti ingat migas ini juga ada hubungannya dengan ketahanan energi. Saat ini isu energi ini sedang marak sebagai akibat dari perang Rusia dan Ukraina. Minyak jadi langka,” ungkapnya.

Amrullah menyebutkan, semua pihak perlu berusaha bersama agar memiliki ketahanan energi yang bagus.

Penguatan aspek pertahanan

Lebih lanjut, penerbitan Perpres RZ KAW Laut Natuna-Natuna Utara dipastikan tidak hanya berimbas pada optimalisasi potensi ekonomi, tapi juga penguatan aspek pertahanan dan keamanan.

Baca juga: Kementerian KP Tingkatkan Kapasitas SDM lewat Kewirausahaan dan Inovasi Pendidikan

Hal ini disampaikan Direktur Wilayah Pertahanan Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Idham Faca.

Menurutnya, pengembangan pertahanan di kawasan Natuna berfokus pada penambahan gelar kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI), pembangunan Satuan Tempur Terintegrasi TNI Natuna, dan Perkuatan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I.

"Jadi ekonomi tetap jalan, pertahanan juga tetap jalan," ungkapnya.

Sementara itu, pakar Kelautan dan Ilmu Perikanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Dietrich G Bengen berharap, terbitnya Perpres RZ KAW Laut Natuna-Natuna Utara membawa dampak positif pada keberlanjutan ekosistem laut dan juga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Sebagaimana diketahui, luas kawasan Laut Natuna-Natuna Utara mencapai 628.300,5 kilometer (km) persegi melingkupi enam provinsi dan 30 kabupaten dan kota.

Perairan tersebut juga meliputi kawasan konservasi dan menjadi lokasi migrasi sejumlah biota laut, seperti penyu, tuna, serta mamalia laut lainnya.

Baca juga: Wujudkan Kampung Perikanan Budi Daya, Kementerian KP Gencar Berikan Pelatihan untuk Masyarakat

"Kami harapkan saat implementasi dapat mendukung kelautan dan perikanan dengan berprinsip berkelanjutan, yaitu keberlanjutan sumber daya alam serta prinsip partisipasi keterlibatan masyarakat lokal dan pihak terkait untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di sana," urainya.