Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 31/05/2022, 14:46 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, dua penyebab kedaluwarsanya vaksin Covid-19 yang saat ini tersimpan di 34 provinsi.

Penyebab pertama, sebagian besar vaksin yang kedaluwarsa merupakan hasil donasi dari negara lain.

"Sebagian besar expired itu vaksin-vaksin donasi. Kenapa vaksin donasi itu expired, karena vaksin donasi umumnya vaksin stok lama di negara-negara maju," ujar Budi usai mengikuti rapat terbatas yang membahas vaksin Covid-19 kedaluwarsa di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (31/1/2022).

"Jadi negara maju pada saat vaksin tersedia, dia akan belinya duluan, karena mereka memiliki akses dan uang untuk ke sana. Dia simpan tuh, jadi stoknya banyak, begitu dia suntikkan kan enggak semuanya habis, mereka sadar, waduh ini stok saya masih banyak sebentar lagi kedaluwarsa," jelasnya.

Baca juga: Kemenkes: Laju Distribusi Vaksin Covid-19 dari Pusat ke Daerah Menurun

Sehingga, sisa stok vaksin dari negara maju itulah yang akhirnya didonasikan. Salah satunya diberikan ke Indonesia.

Budi mengungkapkan, sebelum mendonasikan vaksin negara-negara maju melihat kecepatan vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

"Waktu puncaknya sempat 2,5 juta per hari. Sehingga kemudian dialihkan ke kita. Nah dialihkan ke kita rata-rata expired date-nya pendek antara 1 sampai 3 bulan," katanya

"Tapi karena waktu di awal tahun kita merasa butuh dan ini gratis, vaksinnya bagus, kenapa tidak, nah itu sekarang disuntikkan. Itu penyebabnya memang kenapa expired karena jangka waktu expired date-nya sudah tinggal 1 sampai 3 bulan," papar Budi.

Baca juga: Covid-19 di Indonesia Melandai, Masih Perlukah Vaksin Booster?

Penyebab kedua, karena saat ini memang terjadi penurunan dari laju vaksinasi di Indonesia.

Hal ini dipengaruhi target vaksinasi yang dihadapkan kepada perkembangan di lapangan.

Budi mengungkapkan, awalnya pemerintah menargetkan capaian vaksinasi Covid-19 dosis lengkap sebesar 90 persen dari populasi.

Sementara, target untuk booster 80 persen dari populasi.

"Tapi realitasnya kita lihat juga di negara-negara maju lainnya. Kalau sudah dapat 70 persen dari populasi itu biasanya stagnan. Dan boosternya negara maju itu malah 40 persenan," tutur Budi.

"Jadi tadi kami juga diskusi dengan Bapak Presiden (target vaksinasi) yang lebih realistis. Target yang awal itu tidak realistis, yang lebih realistis itu adalah 70 persen dari populasi itu yang dapat dosis lengkap dan booster-nya 50 persen," tambahnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Jadi Capres Pertama yang ke IKN, Ganjar: Untuk Tunjukkan Komitmen Melanjutkan Pembangunan

Jadi Capres Pertama yang ke IKN, Ganjar: Untuk Tunjukkan Komitmen Melanjutkan Pembangunan

Nasional
Pemerintah Prediksi 107 Juta Orang Mudik Saat Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024

Pemerintah Prediksi 107 Juta Orang Mudik Saat Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024

Nasional
Selain Kesempatan Kerja, Jokowi Sebut Investasi Bawa Pemasukan Pajak dan Bukan Pajak

Selain Kesempatan Kerja, Jokowi Sebut Investasi Bawa Pemasukan Pajak dan Bukan Pajak

Nasional
Beredar Poster Acara Doa untuk Kemenangan Prabowo-Gibran di Rindam Jaya, Panglima Angkat Bicara

Beredar Poster Acara Doa untuk Kemenangan Prabowo-Gibran di Rindam Jaya, Panglima Angkat Bicara

Nasional
Jokowi Janji Urus Kenaikan Tukin Kementerian Investasi Usai Bahlil Minta Dinaikkan

Jokowi Janji Urus Kenaikan Tukin Kementerian Investasi Usai Bahlil Minta Dinaikkan

Nasional
Tanggapi Santai Isu 'Walkout' di COP28, Jokowi: Yang Penting Kita Telah Lakukan Hal Nyata

Tanggapi Santai Isu "Walkout" di COP28, Jokowi: Yang Penting Kita Telah Lakukan Hal Nyata

Nasional
Ganjar Ingin Aset Negara di IKN Dibangun dengan APBN

Ganjar Ingin Aset Negara di IKN Dibangun dengan APBN

Nasional
Tanggapan Jokowi Usai Menteri Bahlil Minta Tukin Naik di Depan Publik

Tanggapan Jokowi Usai Menteri Bahlil Minta Tukin Naik di Depan Publik

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Usul Saling Sanggah Dihapus, Pakar: Debat Bukan Cuma Pemaparan Program

TKN Prabowo-Gibran Usul Saling Sanggah Dihapus, Pakar: Debat Bukan Cuma Pemaparan Program

Nasional
Hukuman Angin Prayitno Diringankan Jadi 5 Tahun Penjara

Hukuman Angin Prayitno Diringankan Jadi 5 Tahun Penjara

Nasional
Kritik RUU DKJ, Anies: Demokrasi Kita Harusnya Maju Bukan Mundur

Kritik RUU DKJ, Anies: Demokrasi Kita Harusnya Maju Bukan Mundur

Nasional
Ketika Prabowo Makan Siang bersama Lesti Kejora hingga Nikita Mirzani...

Ketika Prabowo Makan Siang bersama Lesti Kejora hingga Nikita Mirzani...

Nasional
Soal RUU DKJ, Mendagri: Pemerintah Tak Setuju Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Soal RUU DKJ, Mendagri: Pemerintah Tak Setuju Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Nasional
Cerita Alam Ganjar soal 'Privilege' dan Godaan Jadi Anak Pejabat

Cerita Alam Ganjar soal "Privilege" dan Godaan Jadi Anak Pejabat

Nasional
Kampanye di Lampung, Anies Berikan Nama Adil untuk Anak Sapi

Kampanye di Lampung, Anies Berikan Nama Adil untuk Anak Sapi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com