Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Ma'ruf Amin, dari Ketua MUI jadi Wapres ke-13 RI

Kompas.com - 31/05/2022, 05:02 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Prof. Dr. (H.C) K.H. Ma'ruf Amin adalah wakil presiden ke-13 Republik Indonesia.

Dia dilantik sebagai Wakil Presiden mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk masa jabatan 2019-2024 pada 20 Oktober 2019.

Sebelum terjun ke dunia politik, Ma'ruf Amin berkecimpung dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan sejak 1964.

Ma'ruf Amin lahir di Kota Tangerang, Banten, pada 11 Maret 1943. Setelah menempuh pendidikan sekolah dasar di kampung halamannya, dia kemudian melanjutkan studi di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur.

Baca juga: Wapres: Keteladanan Buya Syafii Maarif Wajib Kita Teladani

Setelah lulus dari pesantren Tebuireng pada 1961, Ma'ruf Amin kemudian kuliah di Universitas Ibnu Chaldun, Bogor, Jawa Barat, hingga lulus pada 1967. Ma'ruf Amin lantas mengawali karier dengan menjadi guru di sejumlah sekolah di Jakarta Utara antara 1964 sampai 1970.

Sambil mengajar, Ma'ruf Amin juga menjadi pendakwah.

Karier organisasi dan politik

Amin kemudian masuk ke dunia politik pada 1971, yakni menjadu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari utusan golongan.

Lantas dia juga pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 1973 sampai 1977.

Baca juga: Wapres Ingin Produk Lokal Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri: Kalau Bukan Kita, Siapa Lagi?

Dia kemudian kembali menjadi anggota DPRD DKI Jakarta tetapi kali ini dari fraksi PPP periode 1977-1982.

Pada 1999 sampai 2004, Ma'ruf Amin pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Ma'ruf Amin juga pernah menjadi ketua sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam, yakni:

  1. Ketua Ansor, Jakarta (1964-1966)
  2. Ketua Front Pemuda (1964-1967)
  3. Ketua NU, Jakarta (1966-1970)
  4. Wakil Ketua Wilayah NU, Jakarta (1968-1976)
  5. Anggota Koordinator Da'wah (Kodi), Jakarta (1970-1972)
  6. Anggota Bazis (Badan amil zakat, infaq, dan shadaqah), Jakarta (1971-1977)
  7. Anggota Pengurus Lembaga Da'wah PBNU, Jakarta (1977-1989)
  8. Ketua Umum Yayasan Syekh Nawawi Al Bantani (1987)
  9. Katib Aam Syuriah PBNU (1989-1994)
  10. Anggota MUI Pusat (1990)
  11. Rois Syuriah PBNU (1994-1998)
  12. Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat (1996)
  13. Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN) (1996)
  14. Ketua Dewan Syuro PKB (1998)
  15. Mustasyar PBNU (1998)
  16. Anggota Komite Ahli Pengembangan Bank Syariah Bank Indonesia (1999)
  17. Ketua Komisi Fatwa MUI (2001-2007)
  18. Mustasyar PKB (2002-2007)
  19. Ketua Harian Dewan Syariah Nasional MUI (2004-2010)
  20. Ketua MUI (2007-2010)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan 'Cawe-cawe' Pj Kepala Daerah

Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan "Cawe-cawe" Pj Kepala Daerah

Nasional
Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Nasional
Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Nasional
Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Nasional
IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

Nasional
Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Nasional
ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

Nasional
Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Nasional
Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com