Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Ma'ruf Amin, dari Ketua MUI jadi Wapres ke-13 RI

Kompas.com - 31/05/2022, 05:02 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Prof. Dr. (H.C) K.H. Ma'ruf Amin adalah wakil presiden ke-13 Republik Indonesia.

Dia dilantik sebagai Wakil Presiden mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk masa jabatan 2019-2024 pada 20 Oktober 2019.

Sebelum terjun ke dunia politik, Ma'ruf Amin berkecimpung dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan sejak 1964.

Ma'ruf Amin lahir di Kota Tangerang, Banten, pada 11 Maret 1943. Setelah menempuh pendidikan sekolah dasar di kampung halamannya, dia kemudian melanjutkan studi di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur.

Baca juga: Wapres: Keteladanan Buya Syafii Maarif Wajib Kita Teladani

Setelah lulus dari pesantren Tebuireng pada 1961, Ma'ruf Amin kemudian kuliah di Universitas Ibnu Chaldun, Bogor, Jawa Barat, hingga lulus pada 1967. Ma'ruf Amin lantas mengawali karier dengan menjadi guru di sejumlah sekolah di Jakarta Utara antara 1964 sampai 1970.

Sambil mengajar, Ma'ruf Amin juga menjadi pendakwah.

Karier organisasi dan politik

Amin kemudian masuk ke dunia politik pada 1971, yakni menjadu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari utusan golongan.

Lantas dia juga pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 1973 sampai 1977.

Baca juga: Wapres Ingin Produk Lokal Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri: Kalau Bukan Kita, Siapa Lagi?

Dia kemudian kembali menjadi anggota DPRD DKI Jakarta tetapi kali ini dari fraksi PPP periode 1977-1982.

Pada 1999 sampai 2004, Ma'ruf Amin pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Ma'ruf Amin juga pernah menjadi ketua sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam, yakni:

  1. Ketua Ansor, Jakarta (1964-1966)
  2. Ketua Front Pemuda (1964-1967)
  3. Ketua NU, Jakarta (1966-1970)
  4. Wakil Ketua Wilayah NU, Jakarta (1968-1976)
  5. Anggota Koordinator Da'wah (Kodi), Jakarta (1970-1972)
  6. Anggota Bazis (Badan amil zakat, infaq, dan shadaqah), Jakarta (1971-1977)
  7. Anggota Pengurus Lembaga Da'wah PBNU, Jakarta (1977-1989)
  8. Ketua Umum Yayasan Syekh Nawawi Al Bantani (1987)
  9. Katib Aam Syuriah PBNU (1989-1994)
  10. Anggota MUI Pusat (1990)
  11. Rois Syuriah PBNU (1994-1998)
  12. Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat (1996)
  13. Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN) (1996)
  14. Ketua Dewan Syuro PKB (1998)
  15. Mustasyar PBNU (1998)
  16. Anggota Komite Ahli Pengembangan Bank Syariah Bank Indonesia (1999)
  17. Ketua Komisi Fatwa MUI (2001-2007)
  18. Mustasyar PKB (2002-2007)
  19. Ketua Harian Dewan Syariah Nasional MUI (2004-2010)
  20. Ketua MUI (2007-2010)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com