Perangkap Ekonomi Politik yang Mengintai Konsolidasi Demokrasi Indonesia

PEMULIHAN ekonomi dan kepastian realisasi Program Kerja Jokowi yang diperkirakan akan memakan waktu lebih dari satu periode tersisa menjadi faktor utama mengapa wacana perpanjangan masa jabatan presiden muncul dan cukup berkembang pesat beberapa waktu lalu.

Luhut Binsar Panjaitan, yang kerab dikenal sebagai pembisik kelas satu Jokowi, digadang-gadang adalah salah satu aktor utama di balik wacana tersebut.

Sudah berkali-kali wacana sejenis mencuat, mulai dari ocehan Asrul Sani dua tahun lalu, berlanjut dengan gocekan dari surveyor politik senior Qodari, dikembangkan oleh Cak Imin (Muhaimain Iskandar) belum lama ini yang diamini oleh Zulkifli Hasan dan dimoderasi oleh Airlangga Hartarto, dikalibrasi secara halus oleh Partai Solidaritas Indonesia, dan digenapkan oleh bigdata media sosial versi Luhut yang kemudian digocek oleh Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia baru-baru ini.

Dokumentasi Kemenko Marves Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menghadiri agenda Silaturahmi Nasional Desa (Silatnas) 2022 Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Selasa (29/3/2022).

Wacana tersebut muncul kemungkinan besar sudah menjadi operasi khusus (opsus) dari salah satu pihak atau para pihak yang telah direncanakan secara sistematis.

Dan sangat disayangkan, sikap Jokowi sempat terkesan ambigu, bahkan terlihat santai dan toleran terhadap perkembangan isu perpanjangan masa jabatan presiden.

Dari reaksi awal berupa pernyataan "menampar muka saya" lalu melunak menjadi "taat pada konstitusi."

Pernyataan toleran tersebut menyiratkan bahwa Jokowi berpeluang menerima mandat untuk ketiga kalinya jika lahir kontrak politik baru di parlemen terkait penambahan satu atau dua periode masa jabatan presiden.

Namun wacana penambahan masa jabatan presiden atau penundaan Pilpres adalah wacana penentu apakah Indonesia masih mampu bertahan dengan ambisi konsolidasi demokrasi atau justru kembali terjebak ke dalam jurang nondemokratik ala Orde Baru.

Bagaimana tidak, jika para elite tersebut berhasil menjadikan satu dari dua wacana sebagai kebijakan (diinstitusionalisasi), maka peluang kelompok “kurang demokratis” tersebut dalam mengutak-atik proses institusionalisasi demokrasi nasional akan semakin besar.

Dengan kata lain, jika masa jabatan presiden berhasil diubah menjadi tiga kali atau diperpanjang, maka tidak menutup kemungkinan akan berhasil juga di kemudian hari jika mereka kembali mengusulkan menjadi empat kali atau lima kali atau sama sekali tanpa batas.

Karena itulah mengapa kali ini adalah tahap-tahap krusial bagi masa depan demokrasi Indonesia.

Artinya, jika siapa saja bisa mempersiapkan langkah-langkah sistematis untuk menunda Pilpres atau memperpanjang masa jabatan presiden dengan dukungan para elite partai, maka tokoh-tokoh yang memang kurang dikenal sebagai tokoh demokrasi tersebut memiliki kekuasaan untuk menundukan kekuatan demokratis, baik yang ada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Jika itu sampai terjadi, maka detik-detik napas demokrasi nasional untuk berhenti tinggal menunggu waktu.

Elite-elite prodemokrasi bersama dengan masyarakat sipil memang harus menunjukan penolakan secara masif dan membangun garis batas segera antara mana kekuatan prostatus quo dan kekuatan reformis demokratis.