GDPRR Hasilkan Tujuh Rekomendasi Ketahanan terhadap Bencana

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Global Platform for Disaster Risk Reduction (GDPRR) ke-7 yang diadaan di Indonesia melahirkan tujuh rekomendasi agenda Bali untuk resiliensi bencana.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto memaparkan, rekomendasi pertama, yakni pengurangan risiko bencana perlu diintegrasikan pada kebijakan-kebijakan utama berkait pembangunan, pembiayaan, legislasi, dan rencana pencapaian pasca-agenda 2030.

Kedua, ada perubahan sistemik yang dapat memperhitungkan kerugian yang sesungguhnya dari bencana.

"Dan kerugian dari ketiadaan aksi, serta membandingkannya dengan investasi dalam penguranga risiko bencana," ujar Suharyanto seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Minggu (29/5/2022).

Baca juga: Jokowi Tekankan Kerja Sama Global Buat Mitigasi Bencana di Masa Depan

Ketiga, platform global meminta pemerintah untuk menghormati komitmen yang dibuat pada kesepakatan Glasgow untuk meningkatatkan pembiayaan dan dukungan untuk adaptasi dan resiliensi.

Pasalnya, mereka mencermati tingkat emisi saat ini yang jauh melebihi upaya mitigasi.

"Meningkatkan pengurangan risiko bencana sebagai bagian dari solusi untuk mengatasi keadaan darurat seraya meningkatkan dan mencapai ambisi iklim tujuan global tentang adaptasi," jelas Suharyanto.

Keempat, menerapkan pendekatan partisipatif dan berbasis HAM, untuk memasukkan semua sesuai prinsip 'Tidak ada apa-apa tentang kita, tanpa kita,' dalam perencanaan risiko bencana dan implementasinya pada masyarakat yang berisiko.

Baca juga: Pakar BRIN dan BMKG Rancang Pemodelan Tsunami sebagai Upaya Mitigasi Bencana di Indonesia

Suharyanto mengatakan, untuk itu harus ada komitmen ulang terhadap keterlibatan masyarakat dan pengukuran risiko bencana yang digerakkan oleh masyarakat.

Selain itu, pemerintah dan masyarakat harus bisa mendukung struktur lokal yang ada dan membangun ketahanan atau resiliensi terhadap bencana.

Kelima, platform global memberikan rekomendasi yang dapat mendukung pelaksanaan seruan Sekretaris Jenderal PBB, untuk memastikan setiap orang di muka bumi dilindungi oleh sistem peringatan dini dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Baca juga: Mengenang Tsunami Aceh 17 Tahun Lalu dan Upaya Mitigasi Bencana Serupa

"Mekanisme koordinasi yang lebih baik antara para pemangku kepentingan, akan memperkuat sistem peringatan dini multibahaya khususnya di negara-negara negara berkembang pulau kecil dan wilayah Afrika," kata Suharyanto.

Keenam, potensi pembelajaran dan pandemi Covid-19 harus diterapkan sebelum jendela peluang tersebut tertutup.

Untuk mendorong sistem manajemen risiko bencana yang adaptif dan responsif dengan kolaborasi multi-pemangku kepentingan disertai dengan empati, solidaritas, kerja sama, dan semangat kesukarelaan khususnya untuk mengatasi ketidakadilan.

Ketujuh, pelaporan yang komprehensif dan sistematis terhadap semua target Kerangka Kerja Sendai untuk memahami dengan jelas tantangan dan hambatan.

"Hal itu penting guna implementasi dan mempercepat upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada 2030," pungkas Suharyanto.

Rangkaian pertemuan GPDRR ke-7 secara resmi berakhir pada Jumat, setelah dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo, Rabu (25/5/2022).