Sumber Dana Bantuan Hukum Gratis dan Sanksi Atas Penyelewengannya

Pemberi bantuan hukum akan dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 50 juta.

Selain itu, ada juga sanksi lain atas penyelewengan dalam penyelenggaraan bantuan hukum gratis yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Jika ditemukan pelanggaran dalam pemberian bantuan hukum gratis oleh pemberi bantuan kepada penerima bantuan, Menteri Hukum dan HAM dapat:

• membatalkan perjanjian pelaksanaan bantuan hukum dan menunjuk pemberi bantuan hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa penerima bantuan hukum gratis;
• menghentikan pemberian anggaran bantuan hukum; atau
• tidak memberikan anggaran bantuan hukum pada tahun anggaran berikutnya.

Referensi:

• UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
• Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum