Seimbangkan Ekologi dan Ekonomi, Kementerian KP Perjuangkan Perikanan Berkelanjutan di Asia Tenggara

KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) terus berupaya memperjuangkan kebijakan perikanan berkelanjutan baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk di Asia Tenggara.

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Kementerian KP I Nyoman Radiarta mengatakan, Indonesia memperjuangkan beberapa aktivitas yang mendukung program prioritas Kementerian KP.

Beberapa program itu, antara lain pengelolaan perikanan di kawasan Asia Tenggara yang berorientasi kepada keberlanjutan sumber daya dan pemulihan sosial ekonomi masyarakat pesisir.

Prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dengan prinsip berkelanjutan yang dimaksud, yaitu menyeimbangkan kepentingan ekologi dan ekonomi untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Dengan demikian, pengelolaannya harus bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan faktor keseimbangan lingkungan.

Baca juga: Penyuluh Perikanan Jadi Garda Terdepan dalam Program Prioritas Kementerian KP

“Hal itu sejalan dengan Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) sebagai organisasi yang kompeten dalam upaya promosi perikanan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (27/5/2022).

Nyoman mengatakan itu saat menghadiri the SEAFDEC Council Director Meeting ke-54 sebagai Alternate Council Director Seafdec untuk Indonesia, Senin (23/5/2022),

Menurutnya, terdapat beberapa program strategis yang telah disepakati untuk dilaksanakan pada 2022-2023.

Pertama, pemberantasan Illegal, unreported, and unregulated Fishing (perikanan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur).

Dalam hal ini, terdapat tiga pokok bahasan, antara lain Regional Fishing Vessels Record (RFVR), Electronic ASEAN Catch Documentation Scheme (E-ACDS), dan Port State Measure (PSM).