Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Dinilai Sulit Bentuk Koalisi 2024 Setelah KIB Terbentuk

Kompas.com - 27/05/2022, 17:47 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan sulit membentuk poros koalisi pada Pemilu 2024, terutama setelah terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

KIB terdiri dari Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN)

Sebab, menurut Adi, partai politik lainnya seperti PDI-P dan Gerindra kemungkinan akan membentuk poros koalisi sendiri.

"PKB dalam posisi rumit setelah KIB terbentuk. Sulit bikin poros sendiri. Karena kemungkinan besar posor lainnya dibentuk PDI-P-Gerindra. Serta poros yang kemungkinan dibentuk nasdem dengan PKS dan Demokrat," kata Adi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (27/5/2022).

Baca juga: PKB Ingin Bentuk Koalisi, PAN: Daripada Repot, Gabung Saja ke KIB

Adi juga mengatakan, ada dua hal yang membuat PKB sulit membentuk poros koalisi yaitu pertama, elektabilitas Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tak meningkat signifikan.

Kedua, PKB tak masuk tiga besar suara terbanyak di DPR.

"Bahkan nyaris mustahil (PKB bentuk koalisi) karena PPP dan PAN sudah saling menguncikan diri dengan Golkar. Kecuali ada tawaran menarik dari PKB buat PPP dan PAN, tapi itu akan rumit," ujarnya.

Lebih lanjut, Adi menilai PKB akan sulit mengajak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk membentuk poros koalisi karena mazhab yang berbeda.

"Apalagi dengan Demokrat yang merasa lebih besar dari PKB karena AHY elektabilitasnya lebih kuat dari Cak Imin," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengungkapkan, partainya memungkinkan untuk membentuk poros koalisi pada Pemilu 2024.

Adapun dalam koalisi tersebut, PKB ingin menjadi pemimpin dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar akan diusung menjadi calon presiden (capres).

"PKB ingin memimpin poroslah, jangan ikut terus," kata Jazilul ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (25/5/2022).

Meski demikian, Jazilul mengakui, PKB tetap tak bisa mengusung Muhaimin seorang diri.

Oleh karenanya, PKB perlu bekerja sama dengan partai politik lainnya untuk membangun koalisi.

Ia mencontohkan, bukan tidak mungkin PKB akan bekerja sama dengan partai politik Islam misalnya PAN, PKS, dan PPP.

Dia menambahkan, bisa juga PKB berkoalisi dengan Partai Demokrat. 

Baca juga: Buya Syafii Wafat, Waketum PKB: Beliau Contoh Negarawan Berintegritas

"Misalkan Demokrat, mas AHY dengan Pak Muhaimin, atau sebaliknya kalau kita ikuti naluri untuk membaca Pilpres 2024 secara baik," ujarnya.

Selain itu, PKB juga berpotensi membentuk koalisi dengan partai politik tengah. Ia mencontohkan, Nasdem bersama PKB membentuk koalisi.

"Sangat mungkin, sangat mungkin karena PKB, partai tengah, artinya masih ada partai tengah lain misalkan Nasdem setuju jalan, jadi," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com