Kompas.com - 27/05/2022, 16:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Gagasan tentang Reformasi Jilid II yang disampaikan Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra dinilai penting dilakukan buat membenahi tata kelola pemerintahan untuk masa mendatang.

Dalam pernyataannya pada Sabtu (21/5/2022), Azra menilai Indonesia perlu melakukan reformasi jilid II yang berjalan secara damai, tidak seperti reformasi pada 1998 yang juga memicu kerusuhan dan kekerasan dari aparat keamanan terhadap sipil.

"Kita sekarang memerlukan reformasi jilid dua, tapi yang damai, peaceful second stage of reform. Kenapa, terutama saya kira (aspek) politik ya, politik kita memerlukan reformasi yang luar biasa," kata Azra dalam acara Peringatan dan Refleksi 24 Tahun Reformasi yang ditayangkan akun YouTube Institut Harkat Negeri.

Menurut Azra, praktik demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran, bahkan semakin dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu pertanda kemunduran itu, kata Azra, adalah munculnya proses resentralisasi.

Yang dimaksud Azra dengan resentralisasi tercermin dari kebijakan pemerintah yang mengangkat penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan kepala daerah hingga 2024 tanpa melibatkan masyarakat.

Baca juga: Sebelum Demokrasi Terjungkal, Reformasilah Watak Bangsa

"Padahal yang namanya otonomi daerah itu dengan susah payah itu dibangun. Kalau kita belajar dari sejarah, sentralisasi yang begitu kuat itulah yang menimbulkan perlawanan," kata Azra.

Hal itu terbukti karena keputusan pemerintah mengangkat Kepala Badan Intelijen Daerah (BIN) Daerah Sulawesi Tengah (Sulteng) Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin boleh menjadi penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat kini menimbulkan perdebatan. Sebab dia merupakan perwira tinggi aktif TNI.

Penunjukkan itu dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Bahkan, penunjukkan itu dinilai berpotensi memunculkan kembali dwifungsi TNI.

Selain itu, Azra berpendapat Presiden Joko Widodo (Jokowi) semestinya dapat berperan dalam memperbaiki kehidupan demokrasi tersebut bila ingin dianggap meninggalkan warisan yang baik.

Baca juga: Pro dan Kontra Reformasi

Menurut Azra, Jokowi dapat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) atas sejumlah undang-undang, seperti UU KPK yang dianggap melemahkan KPK, UU Cipta Kerja yang merugikan buruh, dan UU Minerba yang menguntungkan pemilik modal.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 5 Juli Hari Memperingati Apa?

Tanggal 5 Juli Hari Memperingati Apa?

Nasional
Tanggal 4 Juli Hari Memperingati Apa?

Tanggal 4 Juli Hari Memperingati Apa?

Nasional
Bolehkah Polisi Mengambil Kunci Motor?

Bolehkah Polisi Mengambil Kunci Motor?

Nasional
Aturan Razia Polisi Lalu Lintas

Aturan Razia Polisi Lalu Lintas

Nasional
Tito Karnavian Kenang Perjumpaan Terakhir dengan Tjahjo Kumolo di Sidang Kabinet

Tito Karnavian Kenang Perjumpaan Terakhir dengan Tjahjo Kumolo di Sidang Kabinet

Nasional
Tahlilan di Rumah Duka Tjahjo Kumolo, Menteri Basuki: Saya Sangat Kehilangan...

Tahlilan di Rumah Duka Tjahjo Kumolo, Menteri Basuki: Saya Sangat Kehilangan...

Nasional
UPDATE 2 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,20 Persen, Ketiga 24,45 Persen

UPDATE 2 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,20 Persen, Ketiga 24,45 Persen

Nasional
Tito Karnavian: Kemendagri Sangat Berduka untuk Pak Tjahjo

Tito Karnavian: Kemendagri Sangat Berduka untuk Pak Tjahjo

Nasional
UPDATE 2 Juli: Tambah 1.794, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.092.303

UPDATE 2 Juli: Tambah 1.794, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.092.303

Nasional
Rusia Masih Invasi Ukraina, Dino Patti Djalal: Sulit Berharap Jokowi Bisa Hentikan Aksi Militer dalam Sekali Kunjungan

Rusia Masih Invasi Ukraina, Dino Patti Djalal: Sulit Berharap Jokowi Bisa Hentikan Aksi Militer dalam Sekali Kunjungan

Nasional
Bertemu Surya Paloh, Bamsoet Dapat Usul Masukkan Lagi Utusan Golongan sebagai Anggota MPR

Bertemu Surya Paloh, Bamsoet Dapat Usul Masukkan Lagi Utusan Golongan sebagai Anggota MPR

Nasional
Satu Suara Usung Prabowo Capres, Gerindra: Sahabat-sahabat PKB, Kebangkitan Indonesia Raya di Depan Mata

Satu Suara Usung Prabowo Capres, Gerindra: Sahabat-sahabat PKB, Kebangkitan Indonesia Raya di Depan Mata

Nasional
Menteri PAN-RB Ad Interim Mahfud MD, Pengganti Tjahjo Kumolo Tunggu Keputusan Presiden

Menteri PAN-RB Ad Interim Mahfud MD, Pengganti Tjahjo Kumolo Tunggu Keputusan Presiden

Nasional
Pengamat: Koalisi Gerindra-PKB Lebih Baik Usung Prabowo dan Khofifah daripada dengan Cak Imin

Pengamat: Koalisi Gerindra-PKB Lebih Baik Usung Prabowo dan Khofifah daripada dengan Cak Imin

Nasional
Analisis Dino Patti Djalal: Zelensky Lihat Jokowi Bawa Misi Damai, Putin Anggap Kunjungan Bilateral Semata

Analisis Dino Patti Djalal: Zelensky Lihat Jokowi Bawa Misi Damai, Putin Anggap Kunjungan Bilateral Semata

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.