Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Jokowi antara King Maker, King Size, dan King Koil

Kompas.com - 27/05/2022, 05:45 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PENTAS pemilu presiden 2024 belum juga dimulai, tetapi gonjang-ganjing antarelite politik dan manuver partai-partai politik sudah meruyak mengalahkan berita masih mahalnya harga minyak curah di berbagai daerah. Sudah mahal masih langka pula di pasaran.

Bagi “parnoko” alias partai nol koma sekian dengan merujuk raihan suara di pemilu kemarin, tentu memasrahkan nasib politik sembari mencari peluang agar tetap dilirik oleh partai lain yang butuh untuk menggenapkan suara.

Jangan heran, geliat “parnoko” di hari-hari ini sibuk mensolidkan kepengurusan agar tetap bisa ditusuk oleh pemilih di lembar kertas suara pemilu.

Bagi “parnoko”, jargon pembawa aspirasi baru, pejuang semangat baru, pro kerakyatan dan partai yang paling berada di baris terdepan perjuangan reformasi adalah “jualan” yang selalu didengungkan di setiap perhelatan pesta demokrasi.

Jangan heran pula, fenomena bajak-membajak partai atau kisruh internal partai “parnoko” kerap masih terjadi.

Drama pendirian Partai Mahasiswa yang penuh tanda tanya, ternyata dianggap Parkindo 1945 sebagai bentuk “pembajakkan” partai.

Bagi partai-partai semenjana, yakni yang raihan suaranya di bawah 5 persen di pemilu kemarin, mau tidak mau harus lebih rajin mengkonsolidasikan kepengurusan di level kabupaten, kota dan provinsi.

Persaingan antarparpol memperebutkan suara pemilih di tengah semakin “mata duitan” para pencoblos kertas surat suara menjadi semakin ketat.

Memilih teman koalisi tidak lagi didasarkan kesamaan platform atau irisan ideologi yang sama tetapi pada dasarnya partai-partai berkoalisi untuk mencari “peluang” menang bersama.

Komposisi jabatan menteri atau posisi strategis lainnya menjadi harapan maksimalnya.

Hal inilah yang bisa dipahami dari akomodasi politik yang diberikan Jokowi terhadap Partai Persatuan Indonesia (Perindo) atau Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang beroleh posisi wakil menteri di kabinet.

Walau Perindo mendulang 2,68 persen dan PSI beroleh 1,74 persen di Pemilu 2019 lalu, lebih beruntung daripada Partai Berkarya yang meraup 2,03 persen atau Partai Garuda yang hanya menjaring 0,50 persen karena salah strategi memilih koalisi.

Strategi memberikan “jabatan” demi memberi akomodasi politik bagi partai-partai penyokongnya, inilah yang saya sebut dengan “king koil” untuk merujuk merek kasur peraduan.

Jokowi memberikan “kenyamanan” politik bagi “konco-konco” partai koalisi walau secara manajemen birokrasi, sungguh tidak efektif dan penuh pemborosan.

Penciptaan posisi wakil menteri di hampir semua kementerian sangat memboroskan finansial negara.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com