40 Petani di Bengkulu Dibebaskan, PP Muhammadiyah: Saatnya Pemerintah Memihak Rakyat Bawah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas menanggapi langkah kepolisian yang memutuskan untuk membebaskan 40 petani sawit yang ditangkap di Mukomuko, Bengkulu.

Menurut dia, sudah saatnya bagi pemerintah untuk lebih berpihak kepada rakyat kelas bawah seperti petani.

"Saatnya pemerintah lebih memihak terhadap petani sebagai rakyat bawah yang berdaulat dan tidak terkesan menjadi alat korporasi," ujar Busyro saat dihubungi Kompas.com, Kamis (26/5/2022).

Busyro menjelaskan, pemerintah harus menunjukkan dengan jujur bahwa Pancasila tidak menjadi retorika politik, melainkan ditunaikan dengan terbuka, cerdas, dan konkrit.

Selain itu, Busyro meminta pemerintah tidak lagi memperlakukan rakyat sebagai 'sapi perah politik rutin dalam pemilu'.

Baca juga: Kompolnas Apresiasi Kapolda Bengkulu yang Bebaskan 40 Petani Sawit

"Setelah itu, hak-hak dasarnya terus dicampakkan secara politik dan mengalami kekerasan aparat Polri dan tentara," tuturnya.

Meski demikian, Busyro mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang memerintahkan jajarannya untuk menerapkan restorative justice atau keadilan restoratif di kasus dugaan pencurian oleh 40 petani sawit itu.

"Kapolri cepat tanggap terhadap advokasi sinergi oleh sejumlah aktivis, dosen cendekia, dan sejumlah LSM sebagai simbol soliditas masyarakat sipil pro petani papan bawah," kata Busyro.

Kini, Busyro meminta ada transparansi tentang status legal korporasi mengenai kebun sawit itu.

Dengan demikian, alasan dan dasar kepolisian setempat menangkap dan menahan para petani itu menjadi terang.