Kompas.com - 25/05/2022, 20:26 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman mengatakan, ia sepakat terhadap wacana hukuman mati untuk terpidana kasus korupsi.

Namun, ia menegaskan, masih banyak aturan yang perlu diperbaiki terkait pemberian hukuman mati tersebut.

“Seperti pengaturan tentang pembatasan-pembatasan ketat, selektif, dan fitur-fitur yang lebih menjamin hak asasi manusia (HAM),” tutur Zaenur pada Kompas.com, Rabu (25/5/2022).

Baca juga: Hukuman yang Belum Buat Kapok Koruptor dan Kritik soal Kepekaan Aparat

Zaenur menilai, Pukat UGM setuju pemberian hukuman mati pada koruptor sepanjang memenuhi Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor.

Namun, isi undang-undang itu dianggapnya perlu dilengkapi dengan ketentuan pemberian hukuman mati seperti yang diusulkan dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

“Usulan-usulan (pemberian hukuman mati) dalam RUU KUHP jauh lebih maju, termasuk adanya masa tunggu 10 tahun untuk menguji apakah persidangan benar atau terdapat kesalahan untuk menghindari terjadinya kekeliruan atau peradilan sesat,” kata dia.

Ia pun tak ingin pemberian hukuman mati dalam kasus-kasus korupsi dipakai untuk kepentingan tertentu, misalnya mencari simpati atau dukungan dari masyarakat.

Baca juga: KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat bagi Koruptor

“Pukat tetap setuju dengan adanya pidana mati, tetapi bukan diobral, tapi dilimitasi. Harus dipastikan pidana mati tidak digunakan pemerintah atau aparat penegak hukum mencari dukungan publik,” ujar dia. 

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Eddy Hiariej menyampaikan, pemberian pidana mati di Indonesia bakal terus mengundang perdebatan.

Sebab, kelompok yang menolak dan mendukung sama-sama punya mazhab teori yang kuat.

Ia mencontohkan dua kubu itu seperti aktivis HAM dan aktivis antikorupsi.

“Aktivis antikorupsi selalu berteriak pengen koruptor dihukum mati. Aktivis HAM sebaliknya, tidak boleh ada pidana mati,” kata dia dalam diskusi virtual ICJR, Selasa (24/5/2022).

“Artinya apa? Sesama teman-teman aktivis saja tidak satu kata soal pidana mati ini,” ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tersangka Kasus Indosurya Bebas, Polri: Masa Tahanannya Habis tetapi Pemberkasan Belum Kelar

Tersangka Kasus Indosurya Bebas, Polri: Masa Tahanannya Habis tetapi Pemberkasan Belum Kelar

Nasional
Seputar Rencana Penggunaan PeduliLindungi dan NIK untuk Beli Minyak Goreng Curah: Mekanisme dan Masa Berlaku

Seputar Rencana Penggunaan PeduliLindungi dan NIK untuk Beli Minyak Goreng Curah: Mekanisme dan Masa Berlaku

Nasional
[POPULER NASIONAL] AHY Bertemu Ganjar di Masjid | Paloh Tak Ingin Nasdem dan PDI-P Renggang

[POPULER NASIONAL] AHY Bertemu Ganjar di Masjid | Paloh Tak Ingin Nasdem dan PDI-P Renggang

Nasional
Penetapan Tersangka Mardani Maming Dalam Kasus Suap Izin Tambang dan Rencana Praperadilan

Penetapan Tersangka Mardani Maming Dalam Kasus Suap Izin Tambang dan Rencana Praperadilan

Nasional
Safari AHY ke Tokoh-tokoh: Surya Paloh, Ganjar, lalu Prabowo...

Safari AHY ke Tokoh-tokoh: Surya Paloh, Ganjar, lalu Prabowo...

Nasional
Hukum Minum Alkohol di Indonesia

Hukum Minum Alkohol di Indonesia

Nasional
Isi UU IKN

Isi UU IKN

Nasional
Umur Legal Minum Alkohol di Indonesia

Umur Legal Minum Alkohol di Indonesia

Nasional
Tangkap Buron Penipuan Bansos Covid-19, Imigrasi Dapat Penghargaan dari Kepolisian Jepang

Tangkap Buron Penipuan Bansos Covid-19, Imigrasi Dapat Penghargaan dari Kepolisian Jepang

Nasional
Surya Paloh Bakal Terus Jaga Hubungan Baik dengan PDI-P Meski Usung Ganjar Pranowo Sebagai Capres

Surya Paloh Bakal Terus Jaga Hubungan Baik dengan PDI-P Meski Usung Ganjar Pranowo Sebagai Capres

Nasional
Ditanya Soal Koalisi, Prabowo: Di Indonesia, Biasanya 'Last Minute'

Ditanya Soal Koalisi, Prabowo: Di Indonesia, Biasanya "Last Minute"

Nasional
Sepakat Lanjutkan Komunikasi dengan Demokrat, Prabowo: Seribu Kawan Terlalu Sedikit

Sepakat Lanjutkan Komunikasi dengan Demokrat, Prabowo: Seribu Kawan Terlalu Sedikit

Nasional
Ditemui AHY di Kertanegara, Prabowo: Kami Punya Kesamaan Ideologis

Ditemui AHY di Kertanegara, Prabowo: Kami Punya Kesamaan Ideologis

Nasional
Ditanya Soal Persentase Gerindra Berkoalisi dengan Demokrat, Prabowo: Wartawan yang Tebak Nanti

Ditanya Soal Persentase Gerindra Berkoalisi dengan Demokrat, Prabowo: Wartawan yang Tebak Nanti

Nasional
Jokowi Sampaikan 3 Usulan untuk Hindari Dekade Pembangunan yang Hilang

Jokowi Sampaikan 3 Usulan untuk Hindari Dekade Pembangunan yang Hilang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.