Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Tak Sepakat Hukuman Mati Koruptor, Sebut Tak Akan Beri Efek Jera

Kompas.com - 25/05/2022, 19:56 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan tak sepakat dengan pemberian hukuman mati pada terpidana kasus korupsi.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyampaikan hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan tak lantas membuat seseorang takut melakukan tindakan rasuah itu.

“Kami juga meyakini jenis hukuman itu tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku,” ucap Kurnia pada Kompas.com, Rabu (25/5/2022).

Baca juga: Sejarah Hukuman Mati di Indonesia

Bagi Kurnia, ada mekanisme hukum lain yang lebih efektif untuk menekan angka korupsi.

“Bagi kami cara yang paling tepat adalah mengombinasikan pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 10 KUHP,” jelasnya.

Ia memaparkan, kombinasi itu adalah pemenjaraan, penjatuhan denda maksimal, serta pencabutan hak politik.

Namun upaya itu, lanjut Kurnia, belum nampak dalam sistem maupun implementasi hukum di Indonesia.

Baca juga: Anggota DPR: Ketentuan Pidana Mati Harus Disempurnakan agar Tak Terjadi Miscarriage of Justice

“Sayangnya penjeraan bagi koruptor masih sebatas angan-angan belaka. Sebab dalam pemantauan ICW baik penuntut umum maupun lembaga kekuasaan kehakiman lebih sering terlihat sebagai pembela koruptor, ketimbang menghukum berat mereka,” tuturnya.

Kurnia menilai situasi itu diperparah dengan minimnya dukungan pemerintah pada upaya pemberantasan korupsi.

“Ada sejumlah tunggakan legislasi yang tak kunjung diundangkan misalnya RUU Perampasan Aset, RUU Tipikor, dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal,” imbuh dia.

Diketahui Wakil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Eddy Hiariej menuturkan perdebatan soal pemberian hukuman mati bakal terus berlangsung di Indonesia.

Baca juga: Survei Kemenkumham: 80 Persen Setuju Pidana Mati, tapi Hanya Sedikit yang Setuju untuk Teroris

Sebab dua kutub yakni pihak yang menolak dan yang mendukung sama-sama punya mazhab teori yang kuat. Eddy mencontohkan dengan sikap aktivis antikorupsi dan aktivis HAM.

Aktivis antikorupsi, papar dia, ingin koruptor dihukum mati. Sedangkan aktivis HAM bersikap sebaliknya.

“Artinya apa? Sesama teman-teman aktivis saja tidak ada satu kata soal pidana mati ini,” kata dia dalam diskusi virtual ICJR, Selasa (24/5/2022). 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Luhut Sebut Peningkatan Event Internasional Bakal Dorong Kunjungan Wisatawan

Luhut Sebut Peningkatan Event Internasional Bakal Dorong Kunjungan Wisatawan

Nasional
Profil Sohibul Iman, Eks Presiden PKS yang Diusung jadi Bakal Cagub Jakarta

Profil Sohibul Iman, Eks Presiden PKS yang Diusung jadi Bakal Cagub Jakarta

Nasional
Jokowi Ingin Transisi Pemerintahan Berjalan Mulus Tanpa Turbulensi

Jokowi Ingin Transisi Pemerintahan Berjalan Mulus Tanpa Turbulensi

Nasional
SYL Dicecar soal Pejabat Kementan Urus 3.000 Paket Sembako untuk HUT Nasdem

SYL Dicecar soal Pejabat Kementan Urus 3.000 Paket Sembako untuk HUT Nasdem

Nasional
Jokowi: Masalah Utama Penyelenggaraan Event Adalah Kepastian Izin

Jokowi: Masalah Utama Penyelenggaraan Event Adalah Kepastian Izin

Nasional
KPK Yakin Hakim Bakal Vonis Eks Dirut Pertamina Sesuai Harapan Jaksa

KPK Yakin Hakim Bakal Vonis Eks Dirut Pertamina Sesuai Harapan Jaksa

Nasional
Sidang Kabinet, Jokowi-Prabowo Duduk Sebelahan

Sidang Kabinet, Jokowi-Prabowo Duduk Sebelahan

Nasional
Kapolri Persilakan Pelaku Industri Kreatif Kritik soal Perizinan Penyelenggaraan 'Event'

Kapolri Persilakan Pelaku Industri Kreatif Kritik soal Perizinan Penyelenggaraan "Event"

Nasional
Bamsoet dan La Nyalla Klaim Parpol Sepakat Amendemen, PAN Tidak Merasa Dilibatkan

Bamsoet dan La Nyalla Klaim Parpol Sepakat Amendemen, PAN Tidak Merasa Dilibatkan

Nasional
Bantah OTT KPK Cuma Hiburan, Novel: Jalan untuk Bongkar Korupsi Besar

Bantah OTT KPK Cuma Hiburan, Novel: Jalan untuk Bongkar Korupsi Besar

Nasional
Anies dan PDI-P Mungkin Bersatu di Pilkada Jakarta untuk Melawan Kekuatan Politik Jokowi

Anies dan PDI-P Mungkin Bersatu di Pilkada Jakarta untuk Melawan Kekuatan Politik Jokowi

Nasional
PKS Disebut Lebih Baik Usung Anies Ketimbang Sohibul Iman di Pilkada Jakarta

PKS Disebut Lebih Baik Usung Anies Ketimbang Sohibul Iman di Pilkada Jakarta

Nasional
Kakaknya Jadi Tenaga Ahli di Kementan, SYL: Saya Kan Menteri, Masak Saudara Tercecer?

Kakaknya Jadi Tenaga Ahli di Kementan, SYL: Saya Kan Menteri, Masak Saudara Tercecer?

Nasional
Pengadilan Tinggi Perintakan Perkara Gazalba Saleh Dilanjutkan

Pengadilan Tinggi Perintakan Perkara Gazalba Saleh Dilanjutkan

Nasional
Elektabilitas Sohibul Iman Dinilai Tak Cukup Kuat Melawan Anies atau Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Elektabilitas Sohibul Iman Dinilai Tak Cukup Kuat Melawan Anies atau Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com