Dia menyandang gelar Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kandjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ing Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Sanga.
Baca juga: Profil Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan yang 32 Tahun Berkuasa
Setelah naik tahta menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Dorodjatun banyak berperan untuk mengupayakan kemerdekaan dan kedaulatan rakyat.
Ketika Jepang menduduki Indonesia misalnya, banyak penduduk pribumi yang diambil untuk menjadi tenaga kerja paksa atau romusha.
Sri Sultan Hamengkubuwono IX pun sengaja mengajukan pembangunan kanal irigasi yang menghubungkan Kali Progo dan Kali Opak kepada Jepang untuk melindungi rakyatnya.
Usulan itu diterima oleh Jepang, sehingga masyarakat Yogyakarta fokus mengerjakan pembangunan kanal irigasi dan terhindar dari romusha.
Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga melakukan beberapa reformasi di kesultanan. Misalnya, pada Juli 1942, ia mengubah nama-nama institusi pemerintahan daerah yang sebelumnya menggunakan bahasa Belanda menjadi bahasa Jawa.
Baca juga: Di Awal Kemerdekaan, Soekarno Izinkan Etnis Tionghoa Kibarkan Bendera Tiongkok Saat Hari Besar
Sultan jugalah yang pada awal kemerdekaan mengusulkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Yogyakarta. Saat itu, situasi Jakarta sangat terdesak karena kedatangan sekutu.
Melihat situasi itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualam VIII pun mengirimkan surat ke Presiden Soekarno pada 2 Januari 1946.
Isinya, apabila pemerintah RI bersedia, mereka bisa memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta hingga kondisi aman kembali.
Tawaran itu pun disambut baik oleh Presiden Soekarno. Ibu kota negara pun resmi berpindah ke Yogyakarta pada 4 April 1946.
Sebelum menjabat wakil presiden, sederet jabatan di pemerintahan pernah diemban Sri Sultan Hamengkubuwono IX.
Dikutip dari laman resmi Kraton Jogja, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjadi Menteri Negara pada Kabinet Syahrir (2 Oktober 1946-27 Juni 1947) hingga Kabinet Hatta I (29 Januari 1948-4 Agustus 1949).
Di masa kabinet Hatta II (4 Agustus 1949 s/d 20 Desember 1949) hingga masa Republik Indonesia Serikat atau RIS (20 Desember 1949 s.d. 6 September 1950), Sultan menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Baca juga: Sejarah FIR Indonesia Dikuasai Singapura sejak Era Kemerdekaan dan Kini Diambil Alih
Lalu, terhitung sejak 4 Maret 1950, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang pertama.
Bersamaan dengan itu, dia menjadi Wakil Perdana Menteri di era Kabinet Natsir selama 6 September 1950-27 April 1951.