Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tawarkan 4 Konsep Resiliensi Hadapi Risiko Bencana Dunia

Kompas.com - 25/05/2022, 13:28 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyampaikan empat konsep resiliensi untuk menghadapi risiko bencana di dunia dalam sambutannya untuk acara The 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 di Bali, Rabu (25/5/2022).

"Daya tahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sangat menentukan angka kerugian yang harus ditanggung akibat bencana. Semakin tidak siap semakin besar kerugiannya," ujar Jokowi sebagaimana dilansir dari YouTube Sekretariat Presiden.

"Oleh karena itu, dalam Global Platform for Disaster Risk Reduction kali ini pemerintah Indonesia menawarkan kepada dunia konsep resiliensi berkelanjutan sebagai solusi untuk menjawab tantangan risiko sistemik menghadapi semua bentuk bencana, termasuk menghadapi pandemi dan sekaligus mendukung implementasi pembangunan berkelanjutan," kata dia.

Baca juga: Daftar Panjang Tugas Luhut Selama Kepresidenan Jokowi, Kali Ini Urus Ketersediaan Minyak Goreng


Pertama, dunia harus memperkuat budaya dan kelembagaan siaga bencana yang antisipatif, responsif, dan adaptif menghadapi bencana, pendidikan aman bencana, serta kelembagaan pemerintahan dan sosial yang sinergis.

Kedua, setiap negara harus berinvestasi dalam sains teknologi dan inovasi, termasuk dalam menjamin akses pendanaan dan transfer teknologi.

Menurut Jokowi, akses pendanaan merupakan isu penting yang harus ditangani secara serius.

"Indonesia menyusun strategi pendanaan dan asuransi bencana dengan membentuk dana bersama serta penggunaan dana pembangunan di tingkat desa melalui dana desa untuk mendukung upaya mitigasi dan kesiapsiagaan," ujar Jokowi.

Ketiga, membangun infrastruktur yang tangguh bencana dan tangguh terhadap perubahan iklim.

Menurut dia, selain mitigasi infrastruktur fisik seperti dam, pemecah ombak, waduk dan tanggul, infrastruktur hijau, seperti hutan mangrove, cemara udang di pantai, dan vetiver untuk anti-longsor serta pembangunan ruang terbuka hijau harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan infrastruktur.

"Perlindungan pada masyarakat kelompok rentan yang bertempat tinggal di wilayah berisiko tinggi harus mendapatkan perhatian serius," kata Jokowi.

Baca juga: Kenapa Indonesia Rawan Bencana?

Keempat, dunia harus berkomitmen untuk mengimplementasikan kesepakatan global di tingkat nasional sampai tingkat lokal.

Kerangka Kerja Sendai, Kesepakatan Paris, dan SDG's merupakan persetujuan internasional yang penting dalam upaya pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim.

"Saya mengajak seluruh negara untuk berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk mengimplementasikannya. Pengurangan risiko bencana adalah investasi efektif untuk mencegah kerugian di masa depan. Karena itu kami menegaskan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Kerangka Kerja Sendai serta komitmen internasional lainnya," kata Jokowi.

Kepala Negara mengatakan, Indonesia juga siap berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam mitigasi bencana.

Sebagai negara rawan bencana, Indonesia mempunyai akumulasi pengetahuan dan pengalaman yang bisa menjadi pelajaran penting bagi dunia.

"Tapi Indonesia juga ingin, sangat ingin belajar dari pengalaman internasional," ucap Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com