Kompas.com - 25/05/2022, 11:17 WIB
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Dorince Mehue mengkritisi pernyataan Ketua MRP Timotius Murib terkait daerah otonom baru (DOB) di Papua.

Ia menilai, pernyataan Timotius bahwa Istana melakukan 'politik pecah belah' dengan meloloskan agenda pembentukan DOB  atau pemekaran wilayah di Papua, merupakan pernyataan yang keliru dan melanggar etika pejabat publik.

Baca juga: Bupati Jayapura Sebut DOB Tak Akan Mengubah Kepapuaan di Papua

Dorince mengatakan, Timotius justru memecah belah internal lembaga MRP.

"Selama ini Ketua MRP belum pernah melakukan mekanisme kelembagaan melalui rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh anggota MRP guna membahas penolakan UU No. 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua yang sedang digugat di Mahkamah Konstitusi dan Penolakan DOB Papua," ujar Dorince seperti dikutip dari keterangannya, Rabu (25/5/2022).

"Jadi sebenarnya yang melakukan pecah belah di internal lembaga MRP adalah Ketua MRP sendiri," ujar dia.

Terkait undangan Presiden Joko Widodo kepada sejumlah perwakilan MRP di Istana Bogor, Jawa Barat pada Jumat (20/5/2022) lalu, Dorince menilai sebagai hak prerogatif Presiden untuk mendengar dan mengundang setiap warga negara.

"Presiden punya hak prerogatif mendengar dan mengundang setiap warga negara, termasuk kami enam MRP Papua dan empat anggota MRP Papua Barat secara resmi diundang oleh Presiden Jokowi ke Istana Bogor pada 20 Mei 2022 lalu," jelas Dorince.

Baca juga: Mahfud Sebut Surpres DOB Papua Sudah Diserahkan ke DPR

Ia pun menilai, Timotius seharusnya bersikap bijak, adil, dan berimbang dalam menerima setiap aspirasi orang asli Papua yang berbeda baik yang mendukung dan menolak DOB Papua.

Dorince pun menilai Timotius telah melakukan pelanggaran jabatan.

Pasalnya, Timotius, menurut Dorince juga telah mengubah Tata Tertib MRP untuk kepentingan tertentu tanpa konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri.

Ia meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memanggil pimpinan MRP dan seluruh anggota MRP agar melakukan klarifikasi atas pelanggaran jabatan yang dilakukan terhadap PP 54 Tahun 2004 junto PP 64 Tahun 2008 tentang Majelis Rakyat Papua.

"Ini jelas sekali bahwa Ketua MRP menyalahkan kewenangan jabatannya karena mengatasnamakan lembaga MRP untuk membawa kepentingan kelompok tertentu," tutup Dorince.

Baca juga: Mahfud Sebut Ada Bupati yang Sudah Siapkan Diri Jadi Calon Gubernur di DOB Papua

Sebelumnya, Ketua MRP Timotius Murib mengatakan, Istana melakukan politik pecah belah lantaran mengundang beberapa anggota MRP tanpa melalui mekanisme.

Tanpa izin resmi lembaga, para anggota MRP itu hadir ke Istana Bogor lalu menyetujui UU Otsus dan pemekaran wilayah, dua isu yang selama ini kontra dengan sikap MRP.

"Ini adalah satu perbuatan pemalsuan yang dilakukan negara. Kita klarifikasi dengan internal teman-teman yang ke Istana, mereka begitu balik, mereka katakan itu atas undangan Presiden," kata Timotius.

"Pelaku pecah belah ini pemerintah pusat dalam hal ini kementerian terkait dan Bapak Presiden. Jadi, seharusnya pemerintah pusat introspeksi diri, kenapa kita ini (orang asli Papua) terus di bawah kekerasan," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dolomani Baju Adat Buton yang Dipakai Jokowi di HUT Ke-77 RI Didominasi Warna Merah

Dolomani Baju Adat Buton yang Dipakai Jokowi di HUT Ke-77 RI Didominasi Warna Merah

Nasional
Megawati: Kemerdekaan Harus Dipelihara, Jangan Dianggap Sebuah Hal yang 'Take It For Granted'

Megawati: Kemerdekaan Harus Dipelihara, Jangan Dianggap Sebuah Hal yang "Take It For Granted"

Nasional
Jokowi Pakai Baju Adat Buton di Upacara HUT Ke-77 RI

Jokowi Pakai Baju Adat Buton di Upacara HUT Ke-77 RI

Nasional
Konstitusionalitas Mempidana Gelandangan

Konstitusionalitas Mempidana Gelandangan

Nasional
Link Siaran Langsung Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih

Link Siaran Langsung Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih

Nasional
Upacara HUT Ke-77 RI, Masyarakat Mulai Berdatangan ke Istana Pakai Baju Adat

Upacara HUT Ke-77 RI, Masyarakat Mulai Berdatangan ke Istana Pakai Baju Adat

Nasional
Pertunjukan Kesenian Warnai Upacara Kemerdekaan di Istana, Ini Daftarnya

Pertunjukan Kesenian Warnai Upacara Kemerdekaan di Istana, Ini Daftarnya

Nasional
Wapres: Perjuangan Kita Mengisi Kemerdekaan Harus Sama Kuatnya dengan Para Pahlawan

Wapres: Perjuangan Kita Mengisi Kemerdekaan Harus Sama Kuatnya dengan Para Pahlawan

Nasional
Ragam Baju Adat yang Dikenakan Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR

Ragam Baju Adat yang Dikenakan Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR

Nasional
Hari Ini Pukul 10.17 WIB, Masyarakat Diminta Berdiri Tegak Saat Bendera Merah Putih Dinaikkan

Hari Ini Pukul 10.17 WIB, Masyarakat Diminta Berdiri Tegak Saat Bendera Merah Putih Dinaikkan

Nasional
Jokowi Pimpin Apel Kehormatan dan Renungan Suci di TMP Kalibata

Jokowi Pimpin Apel Kehormatan dan Renungan Suci di TMP Kalibata

Nasional
[POPULER NASIONAL] Polisi Akan Periksa Istri Ferdy Sambo | Penangkapan Kasat Narkoba Polres Karawang

[POPULER NASIONAL] Polisi Akan Periksa Istri Ferdy Sambo | Penangkapan Kasat Narkoba Polres Karawang

Nasional
PBHI: Kasus Brigadir J Jangan Jadi Ajang Politik Kelompok Internal Polri

PBHI: Kasus Brigadir J Jangan Jadi Ajang Politik Kelompok Internal Polri

Nasional
Setara Institute: Proses Hukum maupun Etik terhadap Polisi yang Diduga Terlibat Kematian Brigadir J mesti Terbuka

Setara Institute: Proses Hukum maupun Etik terhadap Polisi yang Diduga Terlibat Kematian Brigadir J mesti Terbuka

Nasional
Tanggal 18 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 18 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.