Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fraksi PKS Sebut Penunjukan Luhut Urusi Masalah Migor Berpotensi Langgar UU Kementerian

Kompas.com - 25/05/2022, 10:53 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Mulyanto mengkritik penunjukan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengurusi gejolak harga minyak goreng oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mulyanto menilai, penunjukan itu berpotensi melanggar Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

"Kalau seperti ini, menunjuk sak arepe dewe, menyerahkan tanggung jawab kebijakan perminyakgorengan kepada Menko Marves, terkesan loncat pagar dan meminggirkan peran Menko Perekonomian, yang selama ini mengoordinasikan urusan perminyakgorengan," kata Mulyanto dalam keterangannya, Rabu (25/5/2022).

Baca juga: Luhut Disebut Menteri Superior, Jubir Tegaskan Hanya Jalankan Perintah Presiden

Anggota Komisi VII DPR ini menilai, dalam UU tersebut diatur dengan jelas tugas dan fungsi setiap kementerian secara definitif.

Untuk itu, Mulyanto berpandangan bahwa penugasan seorang menteri tidak bersifat asal tunjuk yang bersifat personal.

Regulasi tentang Kementerian Negara mengatur rambu-rambu. Hal tersebut agar pemerintahan berjalan solid dan harmoni.

Mulyanto melihat, penunjukan Luhut ini cerminan sikap frustrasi Presiden Jokowi dalam mengurus soal minyak goreng yang kebijakannya dinilai gagal.

"Sejak enam bulan lalu berbagai kebijakan telah diambil Jokowi, namun faktanya sampai hari ini harga minyak goreng tidak dapat dikendalikan Pemerintah. Tetap di atas HET.  Ini mungkin yang bikin frustrasi Presiden," ucap Mulyanto.

Baca juga: Diminta Jokowi Urusi Minyak Goreng, Luhut: Insya Allah Akan Beres

Dia menambahkan, Presiden Jokowi menunjuk Luhut semakin membuktikan bahwa ia tidak menganut adanya pakem tugas fungsi kementerian, tetapi hanya berdasarkan pendekatan personal.

Menurutnya, kondisi ini akan membuat kerja antar-kementerian menjadi tidak harmonis. 

"Jadi, memang tidak keliru-keliru benar kalau netizen memberi gelar Luhut Binsar Panjaitan sebagai menteri segala urusan alias Perdana Menteri," ungkap Mulyanto.

Mulyanto menduga, kebijakan presiden ini punya bobot politik yang kental.

Apalagi kemarin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dianggap publik keliru dalam menafsirkan kebijakan pelarangan ekspor CPO dan turunannya.

"Serta dugaan bahwa Lin Chei Wei terkait dengan Kantor Menko Perekonomian. Dalam bahasa terangnnya, Jokowi lebih percaya Luhut ketimbang Airlangga dalam urusan perminyakgorengan ini," tutur dia.

Baca juga: Luhut Sang Menteri Superior dan Tugas Baru dari Jokowi

Perlu diketahui, Luhut Binsar Pandjaitan baru-baru ini mendapat tugas khusus dari Presiden Joko Widodo, yaitu mengurus masalah minyak goreng.

Sebagaimana diketahui, minyak goreng masih menjadi soal lantaran harganya yang masih saja tinggi dan stoknya langka di pasaran.

"Tiba-tiba Presiden (Jokowi) memerintahkan saya untuk mengurus minyak goreng. Jadi sejak tiga hari lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng," kata Luhut saat membuka acara Perayaan Puncak Dies Natalis ke-60 GAMKI secara virtual, yang ditayangkan melalui YouTube Gamki Balikpapan, Sabtu (21/5/2022).

Luhut pun berharap persoalan minyak goreng ini segera tuntas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com