JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan membantah bahwa tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo ke dirinya lebih banyak ketimbang menteri-menteri lain di Kabinet Indonesia Maju.
Ini Luhut sampaikan merespons kritik publik terhadap dirinya yang baru-baru ini mendapat tugas khusus dari Jokowi untuk mengurus persoalan minyak goreng.
"Saya hanya membantu saja, sama kerja kita semua sama, tadi Pak Menteri juga kerja keras kok, Pak Menteri Perdagangan. Sama," kata Luhut kepada wartawan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Selasa (24/5/2022).
Baca juga: Luhut Diperintah Jokowi Urus Masalah Minyak Goreng, Apa Tugasnya?
Luhut mengaku, ia hanya menjalankan perintah presiden untuk menangani urusan minyak goreng.
Ke depan, ada sejumlah upaya yang bakal Luhut lakukan terkait tugas barunya. Misalnya, dalam waktu dekat sekitar awal Juni pemerintah akan mengaudit secara besar-besaran seluruh perusahaan kelapa sawit di Indonesia.
Audit itu meliputi luas perkebunan kelapa sawit yang dimiliki perusahaan, kepemilikan hak guna usaha (HGU), hak pengelolaan lahan (HPL), hingga sistem produksinya.
Pemerintah, kata Luhut, juga akan memastikan kantor pusat perusahaan kelapa sawit berada di Indonesia.
"Tidak boleh ada headquarter kelapa sawit yang di luar wilayah Republik Indonesia, harus di Indonesia, supaya pajaknya (masuk)," terang dia.
Baca juga: Jokowi Klaim Harga Minyak Goreng Turun dan Stok Melimpah Imbas Larangan Ekspor CPO
Luhut yakin urusan minyak goreng akan segera tuntas. Sebab, selain pasokannya sudah cukup, harga minyak di pasaran kini juga mulai turun.
Pemerintah, kata dia, akan terus memastikan distribusi minyak goreng berjalan baik, bersamaan dengan pengawasan ketat oleh Satgas Pangan Polri.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanSegera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.