Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Sang "Menteri Superior" dan Tugas Baru dari Jokowi

Kompas.com - 25/05/2022, 06:00 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kemelut ketersediaan dan harga minyak goreng kini juga menjadi urusan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut mengatakan, dia diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengatasi permasalahan itu.

Hal itu diungkapkan Luhut dalam Perayaan Puncak Dies Natalis ke-60 GAMKI secara virtual, yang ditayangkan melalui YouTube Gamki Balikpapan, Sabtu (21/5/2022).

"Tiba-tiba Presiden (Jokowi) memerintahkan saya untuk mengurus minyak goreng. Jadi sejak tiga hari lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng," kata Luhut.

Tugas baru Luhut dari Jokowi adalah supaya dia membantu memastikan ketersediaan minyak goreng, khususnya di wilayah Jawa dan Bali.

Baca juga: Bisakah Luhut Atasi Permasalahan Minyak Goreng di RI dalam 2 Minggu?

Menurut Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi, Luhut bakal berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sedangkan dalam urusan teknis juga akan melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bahkan Kejaksaan Agung untuk pengawasan.

Luhut juga mengemban sejumlah jabatan dalam pemerintahan Jokowi, yaitu Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Nasional, Koordinator Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali, Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Selain itu, Luhut juga pernah menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daua Mineral (ESDM) Ad Interim pada 2016 menggantikan Arcandra Tahar yang tersandung masalah kewarganegaraan ganda (Indonesia dan Amerika Serikat), Menteri Perhubungan Ad Interim menggantikan Budi Karya Sumadi yang sempat terinfeksi Covid-19, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim menggantikan Edhy Prabowo yang tersandung kasus korupsi benih lobster.

Baca juga: Penunjukan Luhut untuk Bantu Masalah Distribusi Minyak Goreng Dinilai Tak Tepat

Pemberian tugas untuk mengurus persoalan minyak goreng oleh Jokowi kepada Luhut seolah tak lagi mengherankan. Sebab, dalam beberapa kesempatan sebelumnya Jokowi juga memberikan Luhut tugas tambahan di luar fungsinya sebagai Menko Marves.

Akan tetapi, sikap Jokowi juga menimbulkan tanda tanya besar tentang mengapa dia selalu mengandalkan Luhut buat mengurus beragam persoalan. Atau justru malah Jokowi tidak yakin dengan kemampuan sebagian menteri-menterinya tetapi tidak mencari sosok yang tepat buat mengatasi persoalan yang terjadi.

"Bisa jadi memang Luhut satu-satunya sosok yang dipercaya Jokowi terkait persoalab yang perlu penanganan dengan cepat dan urgent. Bisa pula karena Jokowi tidak percaya dengan Menteri Perdagangan apalagi dengan Menko Perekonomian," kata pengamat politik dari Nusakom Pratama Institut Ari Junaedi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (24/5/2022).

Ari mengingatkan keputusan Jokowi yang kerap mengandalkan Luhut buat mengurusi beragam persoalan tidak baik secara manajemen birokrasi. Sebab menurut pekerjaan yang bertumpuk kepada satu orang dipastikan tidak akan maksimal dikerjakan, baik dari aspek fungsional dan aspek kelembagaan. Apalagi tugas yang diberikan kepada Luhut bukan ranah seorang Menko Maritim dan Investasi.

Baca juga: Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

"Publik akan bertanya-tanya apakah memang tidak ada lagi sosok yang kompeten selain Luhut?," ucap Ari.

Di sisi lain, Ari melihat penunjukan Luhut di berbagai posisi oleh Jokowi semakin menegaskan dia bukan menteri biasa. Sebab dia kerap diserahi bermacam urusan.

"Memang sudah berkategorikan 'Menteri Superior' alias Perdana Menteri," ujar Ari.

Menurut Ari, ketimbang memberi tugas baru kepada Luhut sebaiknya Jokowi lebih baik mengganti menteri yang tidak kapabel dengan orang yang baru. Dalam hal ini Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang seolah tidak berdaya menghadapi persoalan distribusi dan ketersediaan minyak goreng.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com