Bentuk Hasil Kesepakatan Diversi pada Peradilan Pidana Anak

KOMPAS.com – Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Diversi merupakan salah satu proses untuk mencapai keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut undang-undang ini, keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan semua pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pendekatan keadilan restoratif dan diversi wajib diutamakan dalam sistem peradilan pidana anak. Ini dilakukan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan yang dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya.

Baca juga: Asas Peradilan Pidana Anak

Syarat penerapan diversi

Terdapat beberapa syarat agar diversi dapat diterapkan. Diversi dapat dilaksanakan jika tindak pidana yang dilakukan:

• diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun, dan
• bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Selain itu, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses diversi pada peradilan anak, yakni:

• kepentingan korban,
• kesejahteraan dan tanggung jawab anak yang berkonflik dengan hukum,
• penghindaran stigma negatif,
• penghindaran pembalasan,
• keharmonisan masyarakat, dan
• kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Bentuk hasil kesepakatan diversi

Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarganya, serta kesediaan anak yang berkonflik dengan hukum dan keluarganya.

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan sebutan bagi anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk:

• perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian,
• penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
• keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama tiga bulan; atau
• pelayanan masyarakat.

Baca juga: Pengadilan Khusus di Indonesia

Kesepakatan diversi juga dapat dilakukan tanpa persetujuan pihak korban dan kesediaan anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi ini dapat dilakukan untuk:

• tindak pidana yang berupa pelanggaran,
• tindak pidana ringan atau tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan,
• tindak pidana tanpa korban, atau
• nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Kesepakatan diversi seperti ini dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan. Hasil kesepakatan diversi tanpa persetujuan pihak korban dapat berbentuk::

• pengembalian kerugian dalam hal ada korban,
• rehabilitasi medis dan psikososial,
• penyerahan kembali kepada orang tua/wali,
• keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama tiga bulan, atau
• pelayanan masyarakat paling lama tiga bulan.

Referensi:

• Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. 2015. Sistem Peradilan Pidana Anak. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
• UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak