Kompas.com - 24/05/2022, 22:31 WIB
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh atau John Irfan Kenway.

Irfan merupakan pihak swasta yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembelian helikopter Augusta Westland (AW)-101 di lingkungan TNI Angkatan Udara.

Tak ada penyelenggara negara yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. 

Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan, lembaganya dapat menangani siapa pun pihak yang terlibat kasus korupsi berdasarkan aturan Undang-Undang tentang KPK.

Baca juga: KPK Tahan Irfan Kurnia Saleh, Tersangka Kasus Pembelian Helikopter AW-101

Berdasarkan aturan Pasal 11 Undang-Undang nomor 19 tahun 2019, KPK dapat mengusut kasus korupsi dengan subyek hukum penyelenggara negara dan aparat penegak hukum.

Akan tetapi, Pasal tersebut bukan kumulatif. Menurut Firli, penjelasan Pasal UU KPK itu juga menyebutkan bahwa KPK dapat menjerat siapa pun pihak yang diduga menyebabkan terjadinya kerugian negara.

"KPK dapat melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Ada syaratnya dua, aparat penegak hukum atau penyelenggara negara atau pihak terkait, Oke, di kalimat berikutnya ada 'dan atau titik koma', menimbulkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp 1 miliar di Ayat 2 nya," terang Firli dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/5/2022).

"Itu di Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Kalau bicara dan atau, tentulah kawan-kawan sudah paham itu bukan kumulatif, boleh alternatif ya," ucapnya.

Irfan merupakan merupakan tersangka tunggal kasus korupsi pengadaan Helikopter AW-101 di TNI AU pada 2016-2017.

Dalam kasus ini, Irfan diduga telah merugikan negara sebesar Rp 224 miliar dari nilai kontrak Rp 738, 9 miliar akibat pengadaan helikopter angkut tersebut.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muncul Subvarian Omicron BA.4.6, Penularannya 53 Persen Lebih Cepat dari BA.2.75 di Asia

Muncul Subvarian Omicron BA.4.6, Penularannya 53 Persen Lebih Cepat dari BA.2.75 di Asia

Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR Dukung Keputusan Pembuatan Pabrik Minyak Goreng di Aceh

Wakil Ketua Komisi VI DPR Dukung Keputusan Pembuatan Pabrik Minyak Goreng di Aceh

Nasional
Pemerintah Bentuk Gugus Tugas Percepatan RUU Perlindungan PRT yang Mandek Hampir 20 Tahun

Pemerintah Bentuk Gugus Tugas Percepatan RUU Perlindungan PRT yang Mandek Hampir 20 Tahun

Nasional
150 Orang Lulus Wawancara Anggota Bawaslu Tingkat Provinsi, Keterwakilan Perempuan Hanya 19 Persen

150 Orang Lulus Wawancara Anggota Bawaslu Tingkat Provinsi, Keterwakilan Perempuan Hanya 19 Persen

Nasional
KPK Panggil Dandim yang Diduga Bantu Bupati Mamberamo Tengah Kabur

KPK Panggil Dandim yang Diduga Bantu Bupati Mamberamo Tengah Kabur

Nasional
Istri Ferdy Sambo Masih Enggan Berikan Keterangan Kepada LPSK

Istri Ferdy Sambo Masih Enggan Berikan Keterangan Kepada LPSK

Nasional
TNI AD Harap Anggota NII yang Masih Aktif Kembali ke Pangkuan NKRI

TNI AD Harap Anggota NII yang Masih Aktif Kembali ke Pangkuan NKRI

Nasional
Cak Imin Minta Pemerintah Optimalkan Faskes untuk Atasi Kasus DBD yang Meningkat

Cak Imin Minta Pemerintah Optimalkan Faskes untuk Atasi Kasus DBD yang Meningkat

Nasional
Airlangga: Politik Primordial Tak Lagi Penting, Lebih Penting Kebersamaan

Airlangga: Politik Primordial Tak Lagi Penting, Lebih Penting Kebersamaan

Nasional
Perjalanan Panjang Kasus Kematian Brigadir J hingga Ferdy Sambo Jadi Tersangka Pembunuhan

Perjalanan Panjang Kasus Kematian Brigadir J hingga Ferdy Sambo Jadi Tersangka Pembunuhan

Nasional
KemenPPPA: Penyusunan Aturan Turunan UU TPKS Perlu Perhatikan Wilayah 3T

KemenPPPA: Penyusunan Aturan Turunan UU TPKS Perlu Perhatikan Wilayah 3T

Nasional
Temui Fraksi PKB, Dewan Pers Soroti Soal Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Temui Fraksi PKB, Dewan Pers Soroti Soal Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Nasional
LPSK: Perlindungan untuk Bharada E Segera Diputuskan

LPSK: Perlindungan untuk Bharada E Segera Diputuskan

Nasional
LPSK Sebut Istri Ferdy Sambo Malu dan Menangis Saat Dimintai Keterangan

LPSK Sebut Istri Ferdy Sambo Malu dan Menangis Saat Dimintai Keterangan

Nasional
Bareskrim Bongkar Percetakan Uang Palsu di Bandung, 2 Orang Diringkus saat Beraksi

Bareskrim Bongkar Percetakan Uang Palsu di Bandung, 2 Orang Diringkus saat Beraksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.