Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR: Ketentuan Pidana Mati Harus Disempurnakan agar Tak Terjadi "Miscarriage of Justice"

Kompas.com - 24/05/2022, 18:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani meminta pidana mati disempurnakan agar tidak menimbulkan miscarriage of justice.

Miscarriage of justice adalah kegagalan dalam mencapai keadilan.

"Politik hukum yang sudah disepakati oleh pembentuk undang-undang itu pertahankan pidana mati. Tapi dalam rangka mencegah, menutup lubang seminimal mungkin terjadinya miscarriage of justice dalam pidana mati, maka KUHAP-nya juga harus kita sempurnakan," ujar Arsul Sani dalam diskusi virtual seperti disiarkan YouTube ICJRid, Selasa (24/5/2022).

Arsul mengungkapkan, walau seluruh fraksi di DPR sepakat untuk mendukung, namun pidana mati tidak boleh dijatuhkan secara sembarangan.

Baca juga: Usut Kasus Izin Ekspor Minyak Goreng, Kejagung Pakai Pasal dengan Ancaman Penjara Seumur Hidup dan Hukuman Mati

"Tidak ada satu fraksi pun dari 10 fraksi di periode yang lalu, dan sekarang (periode ini) sembilan fraksi, yang posisinya adalah menentang pidana mati," tuturnya.

Namun, Arsul Sani menjelaskan, bukan berarti seluruh anggota DPR mendukung hukuman mati.

Dia mengungkapkan ada beberapa anggota Komisi III DPR yang menentang pidana mati.

Arsul Sani meminta keputusan para anggota yang menentang pidana mati tetap dihormati, sama seperti pendirian masyarakat lain yang juga menolak hukuman mati.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Eddy Hiariej mengungkapkan hasil survei pada tahun 2015-2016 tentang pidana mati.

Survei itu meminta tanggapan 100 responden yang dimintai tanggapan soal pidana mati.

"Intinya 80 persen setuju pidana mati. Responden yang sama ada pertanyaan 'apakah saudara setuju kalau teroris dihukum pidana mati?'" kata Eddy.

"Anda bisa bayangkan, dari 80 persen yang setuju pidana mati itu hanya 20 persen yang setuju teroris dijatuhi pidana mati," sambungnya.

Eddy menekankan pidana mati bukan hanya persoalan hukum saja, melainkan juga persoalan sosial, agama, dan politik.

Maka dari itu, diambil jalan tengah mengenai pidana mati sebagai pidana khusus.

"Bukan pidana pokok, bukan pidana tambahan. Mengapa pidana khusus? Karena harus selektif dijatuhkan. Kedua, ada masa percobaan," imbuh Eddy.

Sebelumnya, Wamenkumham Eddy Hiariej menjelaskan, pidana mati yang diterapkan di Indonesia selalu mengundang perdebatan.

Eddy mengatakan, ada kaum yang ingin mempertahankan hukuman mati, namun di satu sisi juga menolaknya.

"Persoalan pidana mati ini adalah persoalan yang secara hukum itu sangat debatable. Karena apa? Kita akan dihadapkan terhadap pendapat kaum yang ingin menghapus pidana mati dan kaum yang ingin tetap mempertahankan pidana mati," ujar Eddy dalam diskusi virtual seperti disiarkan YouTube ICJRid, Selasa (23/5/2022).

Baca juga: Pro Kontra Hukuman Mati

Eddy mengatakan, kedua kaum itu sama-sama memiliki mahzab teori yang kuat.

Sehingga, Indonesia memutuskan untuk mengambil jalan tengah atau 'Indonesian way' mengenai pidana mati.

"Saya kasih contoh konkret, aktivis HAM itu bertolak belakang dengan aktivis antikorupsi. Aktivis antikorupsi selalu berteriak pengen koruptor dihukum mati. Aktivis HAM sebaliknya, tidak boleh ada pidana mati," tuturnya.

"Artinya apa? Sesama teman-teman aktivis saja tidak ada satu kata soal pidana mati ini," sambung Eddy.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemilu 2024, Jokowi: PSI Jangan Ikut-ikut Partai Lain

Pemilu 2024, Jokowi: PSI Jangan Ikut-ikut Partai Lain

Nasional
Bung Karno hingga Gus Dur Dapat Penghargaan dari Nahdlatul Ulama

Bung Karno hingga Gus Dur Dapat Penghargaan dari Nahdlatul Ulama

Nasional
Disebut Keberatan Nasdem Usung Anies Jadi Capres, Jokowi: Apa Urusannya Presiden?

Disebut Keberatan Nasdem Usung Anies Jadi Capres, Jokowi: Apa Urusannya Presiden?

Nasional
Jokowi: PSI Harus Bisa Masuk Senayan, Jangan Berpikir Pesimis

Jokowi: PSI Harus Bisa Masuk Senayan, Jangan Berpikir Pesimis

Nasional
PBNU dan PKB Kian Panas, Mars 1 Abad NU Kini Dipersoalkan karena Dipolitisasi

PBNU dan PKB Kian Panas, Mars 1 Abad NU Kini Dipersoalkan karena Dipolitisasi

Nasional
Mentan Syahrul Yasin Limpo 'Digoyang' Isu Reshuffle: Tak Diajak Rapat dan Dituding Salah Beri Data ke Jokowi

Mentan Syahrul Yasin Limpo "Digoyang" Isu Reshuffle: Tak Diajak Rapat dan Dituding Salah Beri Data ke Jokowi

Nasional
Ditanya soal 'Reshuffle', Mahfud: Presiden Sendiri yang Tahu

Ditanya soal "Reshuffle", Mahfud: Presiden Sendiri yang Tahu

Nasional
Mengkritisi 'Juvenile Delequency', Jangan Ciptakan Monster Anak Baru

Mengkritisi "Juvenile Delequency", Jangan Ciptakan Monster Anak Baru

Nasional
Cerita Megawati Kecil Protes ke Bung Karno Ada Tamu Tak Bersandal

Cerita Megawati Kecil Protes ke Bung Karno Ada Tamu Tak Bersandal

Nasional
Demokrat: Banyak yang Ingin Gagalkan Koalisi Perubahan, Kita Hanya Minta Tolong Allah

Demokrat: Banyak yang Ingin Gagalkan Koalisi Perubahan, Kita Hanya Minta Tolong Allah

Nasional
Melihat NU di Kamar Politik

Melihat NU di Kamar Politik

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Airlangga Hari Ini di Tengah Isu 'Reshuffle', Ada Apa?

Surya Paloh Bakal Temui Airlangga Hari Ini di Tengah Isu "Reshuffle", Ada Apa?

Nasional
Rabu Pon 1 Februari, Akankah Jokowi Umumkan 'Reshuffle' Kabinet Hari Ini?

Rabu Pon 1 Februari, Akankah Jokowi Umumkan "Reshuffle" Kabinet Hari Ini?

Nasional
Proyeksi Reshuffle Kabinet dan Relasi Pelik Jokowi-Surya Paloh

Proyeksi Reshuffle Kabinet dan Relasi Pelik Jokowi-Surya Paloh

Nasional
Kejagung Buka Peluang Tersangka Baru di Kasus Korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo

Kejagung Buka Peluang Tersangka Baru di Kasus Korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.