Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Berencana Tambah 10 "Rest Area" di Tol Rute Jakarta-Semarang untuk Fasilitasi Pemudik

Kompas.com - 24/05/2022, 17:52 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menambah 10 rest area atau tempat istirahat di jalan tol, utamanya yang digunakan sebagai jalur mudik.

Penambahan rest area dinilai penting untuk memfasilitasi pemudik yang sedang dalam perjalanan menuju ke kampung halaman.

Rencana penambahan rest area ini mengemuka dalam rapat terbatas (ratas) tentang evaluasi mudik 2022 yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan dihadiri para menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/5/2022).

"Secara detail kita akan minta pada developer untuk menyediakan paling tidak 10 rest area dengan satu kualifikasi kuantitas dan kualitas yang lebih baik dari sekarang," kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi usai ratas, Selasa.

Baca juga: Menhub: Angka Kecelakaan Mudik Lebaran 2022 Turun 40 Persen

Budi mengusulkan supaya pembangunan 10 rest area diprioritaskan di sejumlah titik di jalan tol rute Jakarta-Semarang.

Menurut pantauan Menhub, masih terdapat banyak lahan kosong di jalur tol Jakarta-Semarang yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan rest area.

"Kalau itu dilakukan pembebasan (lahan) pasti memberikan keuntungan bagi developer. Itu nanti akan menjadi satu properti yang menguntungkan secara integrated terhadap jalan tol," ujarnya.

Baca juga: 6 Poin Evaluasi Kemenhub soal One Way dan Ganjil Genap di Tol Selama Mudik

Budi mengatakan, dalam jangka pendek, 10 rest area itu memang tidak akan memberikan return atau keuntungan.

Oleh karenanya, dia mengusulkan ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar digunakan mekanisme land bank atau bank tanah dalam rencana pembagunan ini.

"Kalau developer tidak mau, kita bisa berikan kepada swasta untuk investasi di situ. 10 hektare, 10 titik rest area itu saat dijumlah 100 hektare yang tidak banyak, dan itu sangat menolong karena di situlah tempat saudara-saudara kita untuk melakukan istirahat," ucap Budi.

Budi menambahkan, pembangunan tol sedianya memang tidak bisa dipisahkan dengan rest area. Rest area menjadi daerah komersial yang menciptakan ruang bisnis.

Oleh karenanya, selain memberikan layanan pada masyarakat, kata Budi, pembangunan rest area juga mendorong perekonomian.

"Sehingga masyarakat datang katakanlah ke daerah Cirebon bisa ke Cirebon, tapi ada rest area yang juga mencerminkan karakter Cirebon. Brebes, kemudian Tegal, dan sebagainya. Jadi ini kami sampaikan dan Pak Presiden juga sampaikan tadi bahwa ini menjadi concern," tuturnya.

Adapun berdasarkan hasil evaluasi mudik Lebaran 2022, Budi mengungkap, mudik jalur darat paling diminati. Tercatat, 47 persen pemudik pulang kampung menggunakan kendaraan pribadi.

Pemudik yang menggunakan kereta api juga jumlahnya sangat besar, ditandai dengan peningkatan jumlah penumpang di masa mudik Lebaran hingga lebih dari 100 persen.

Baca juga: 6 Poin Evaluasi Kemenhub soal One Way dan Ganjil Genap di Tol Selama Mudik

Jumlah pemudik yang menggunakan moda transportasi udara juga meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, namun masih lebih rendah dibanding tahun 2019.

Sementara, pada jalur penyeberangan, Budi menyadari masih terjadi antrean panjang penumpang di Pelabuhan Merak di Banten dan Pelabuhan Bakauheni di Lampung pada H-3 dan H-4 Lebaran. Terkait ini, pemerintah berjanji bakal terus melakukan evaluasi.

Namun, Budi mengeklaim, secara umum mudik Lebaran 2022 berjalan baik. Presiden Joko Widodo bahkan menyampaikan apresiasi atas gelaran mudik tahun ini.

"Bahwa mudik dinilai berhasil dan oleh karenanya kami selain memberikan apresiasi kepada kementerian lembaga yang berkoordinasi," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com