Kompas.com - 24/05/2022, 17:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Keberadaan tersangka kasus suap pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024, Harun Masiku, masih misteri.

Setelah lebih dari 2 tahun buron, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum bisa menangkap Harun.

Berbagai persoalan saat KPK akan menangkap Harun pada 8 Januari 2020 perlahan terungkap. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan mengungkapkan tim yang ditugaskan untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Harun pada saat itu mengalami intimidasi.

Hal itu kembali dikemukakan oleh Novel setelah dia dipecat karena tidak lulus dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang kontroversial itu.

“Saat tim KPK melakukan OTT terhadap kasus tersebut, tim KPK diintimidasi oleh oknum tertentu, dan Firli dkk diam saja,” ujar Novel kepada Kompas.com, Selasa (24/5/2022).

Perkara yang membuat Harun menjadi tersangka adalah kasus suap yang turut menjerat mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Pengungkapan kasus berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dari hasil operasi, tim KPK menangkap 8 orang.

Baca juga: Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

KPK lantas menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Wahyu Setiawan, eks Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kader PDIP Saeful Bahri, dan Harun. Namun, saat itu Harun lolos dari penangkapan.

Menurut pemberitaan Kompas.com pada 2020 lalu, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan saat operasi tim penyidik sudah membuntuti Harun.

Keberadaan Harun, kata Ali, terakhir kali terdeteksi di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan.

"Malam itu diduga berada di Kebayoran Baru di sekitar PTIK, sehingga tim lidik bergerak ke arah posisi tersebut," kata Ali kepada wartawan, Kamis (30/1/2020).

Ali menuturkan, tim KPK kemudian singgah di masjid yang berada di Kompleks PTIK. Saat itulah terjadi kesalahpahaman antara tim KPK dengan petugas pengamanan setempat.

Baca juga: Ketika Eks Pegawai Tawarkan Bantuan ke KPK untuk Cari Harun Masiku

"Ada kesalahpahaman dengan petugas provost pengamanan PTIK di sana yang sedang melakukan sterilisasi tempat karena rencana ada kegiatan esok harinya," ujar Ali.

Ali mengatakan, petugas pun sempat memeriksa tim KPK hingga akhirnya tim tersebut dijemput oleh Deputi Penindakan KPK yang telah berkoordinasi dengan Polri.

Kombes Asep Adi Saputra yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri meminta supaya semua pihak tidak berspekulasi terkait kejadian itu.

"Yang fokus utama hari ini adalah kita mencari keberadaan Harun Masiku, semua akan menjadi clear kalau Harun Masiku tertangkap. Kita jangan berspekulasi, jangan berandai-andai. Tentunya nanti kita tunggu," kata Asep di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2020).

Baca juga: Soal Informasi Harun Masiku, KPK Minta Novel Menyampaikannya ke Penegak Hukum

Polri pun menegaskan bahwa pihaknya terus membantu KPK dalam pencarian terhadap Harun.

"Yang jelas, sekali lagi, pihak kepolisian dengan sangat serius membantu KPK untuk segera mengetahui dan menangkap saudara Harun Masiku,"

Pengakuan Kapolri

Jenderal Idham Azis yang pada 2020 menjabat sebagai Kapolri juga sempat ditanyai seputar kejadian di PTIK saat tim KPK hendak menangkap Harun. Idham dicecar oleh anggota Fraksi Partai Amanat Nasional Sarifuddin Sudding dan Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman dalam rapat kerja Kapolri dan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 30 Januari 2020.

Saat itu Sudding mengkonfirmasi kepada Idham soal informasi tentang tim penyelidik KPK yang diinterogasi dan diminta menjalani tes urine ketika melakukan operasi di PTIK.

Saat itu Idham beralasan memang ketika peristiwa itu terjadi, Polri tengah mempersiapkan pengamanan lokasi PTIK menjelang kunjungan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada 8 Januari 2020. Namun, Idham mengatakan, tidak mengetahui tentang peristiwa ada penyelidik KPK sempat diinterogasi oleh polisi di PTIK.

"Kalau terus ketemu, misalnya beberapa penyelidik KPK, Polri tidak tahu apa proses yang ada di dalam," kata Idham.

Baca juga: Akui Tak Tahu di Mana Harun Masiku, KPK Minta Warga Bantu Cari: Tapi Biaya Sendiri

Keberadaan Harun di PTIK juga dipertanyakan saat itu kepada Idham. Dia mengaku tidak mengetahui secara pasti tentang persoalan itu.

Benny Harman kemudian menanyakan tentang informasi penyelidik KPK yang hendak menangkap Harun disekap oleh polisi di PTIK.

Menanggapi pertanyaan Benny, Idham kembali menjawab tidak ada penyekapan terhadap penyelidik KPK yang saat itu datang ke PTIK untuk menangkap Harun. Dia juga mengatakan, tidak mengetahui soal keberadaan Harun di PTIK.

"Saya juga tidak mau berandai-andi di ruangan ini, yang jelas saya tidak tahu kalau yang bersangkutan ada di PTIK," ujar Idham.

Malah disanksi

Menurut Novel, Ketua KPK Firli Bahuri tak melakukan langkah apapun setelah tim KPK gagal menangkap Harun dan bahkan mendapat intimidasi.

Malah, kata Novel, tim yang melakukan penangkapan tersebut juga dilarang untuk melakukan penyidikan.

“Barangkali karena dianggap tidak bisa dikendalikan,” ucap Novel.

Selain itu, lanjut Novel, tim KPK yang berhasil melakukan OTT tersebut justru “diberi sanksi”. Penyidik Rossa Purbo Bekti kemudian dipulangkan ke Polri, tetapi ditolak karena masa tugasnya di KPK belum selesai.

Kemudian, satu orang dari kejaksaan dikembalikan, serta beberapa pegawai Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) juga dipindahtugaskan oleh Firli Bahuri.

Baca juga: Firli Tegaskan KPK Buru Harun Masiku Sampai Tertangkap: Dia Tak Bisa Tidur Nyenyak

Novel menduga, kasus yang menjerat Harun Masiku diduga melibatkan elite tertentu.

Kasus Harun Masiku ini diduga melibatkan petinggi partai tertentu. Pencarian terhadap Harun Masiku saya yakin tidak dilakukan kecuali hanya sekadarnya,” papar Novel.

“Apakah ada kaitannya? Hanya Firli dkk yang tahu,” tuturnya.

(Penulis : Irfan Kamil, Devina Halim | Editor : Bagus Santosa, Kristian Erdianto)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi hingga KSAU Apresiasi Garuda dan Nusantara Flight dalam Demo Udara HUT Ke-77 RI

Jokowi hingga KSAU Apresiasi Garuda dan Nusantara Flight dalam Demo Udara HUT Ke-77 RI

Nasional
Kemensos Bakal Bagikan Bansos untuk Yatim Piatu Bukan Terdampak Covid-19

Kemensos Bakal Bagikan Bansos untuk Yatim Piatu Bukan Terdampak Covid-19

Nasional
Muhadjir: 2023 Tak Bisa Lagi Berlonggar-longgar Anggaran, Sasaran Bansos Akan Dipertajam

Muhadjir: 2023 Tak Bisa Lagi Berlonggar-longgar Anggaran, Sasaran Bansos Akan Dipertajam

Nasional
Saat Farel Prayoga Goyang Istana, Joget Pertama Prabowo di Istana, Jenderal Dudung Ucap Luar Biasa!

Saat Farel Prayoga Goyang Istana, Joget Pertama Prabowo di Istana, Jenderal Dudung Ucap Luar Biasa!

Nasional
Baru Bebas dari Lapas, Ajay Priatna Langsung Ditangkap KPK

Baru Bebas dari Lapas, Ajay Priatna Langsung Ditangkap KPK

Nasional
Kejagung Jadwalkan Pemeriksaan Ulang Tersangka Surya Darmadi Hari Ini

Kejagung Jadwalkan Pemeriksaan Ulang Tersangka Surya Darmadi Hari Ini

Nasional
Soal Pilpres, Jokowi: Tidak Usah Terlalu Fanatik, Fanatisme Membabi Buta Harus Ditinggalkan

Soal Pilpres, Jokowi: Tidak Usah Terlalu Fanatik, Fanatisme Membabi Buta Harus Ditinggalkan

Nasional
Saat Anak-Cucu Soeharto Ingin Lolos Pemilu 2024 dan Melenggang ke Senayan...

Saat Anak-Cucu Soeharto Ingin Lolos Pemilu 2024 dan Melenggang ke Senayan...

Nasional
Jokowi: 'Reshuffle' Kabinet Masih Mungkin Dilakukan

Jokowi: "Reshuffle" Kabinet Masih Mungkin Dilakukan

Nasional
Prabowo atau Ganjar Pranowo, Siapa Dapat 'Endorse' Jokowi pada Pilpres 2024?

Prabowo atau Ganjar Pranowo, Siapa Dapat "Endorse" Jokowi pada Pilpres 2024?

Nasional
Babak Baru Kasus Ferdy Sambo: KPK dan PPATK Bergerak

Babak Baru Kasus Ferdy Sambo: KPK dan PPATK Bergerak

Nasional
Hasto Ungkap PDI-P Kemungkinan Besar Koalisi dengan Partai Pengusung Jokowi untuk Pilpres 2024

Hasto Ungkap PDI-P Kemungkinan Besar Koalisi dengan Partai Pengusung Jokowi untuk Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Lagu Campursari Menggema di Istana | Sosok 3 Paskibraka di Upacara HUT ke-77 RI

[POPULER NASIONAL] Lagu Campursari Menggema di Istana | Sosok 3 Paskibraka di Upacara HUT ke-77 RI

Nasional
Syarat dan Cara Mendapatkan Perlindungan LPSK

Syarat dan Cara Mendapatkan Perlindungan LPSK

Nasional
Mengapa Lembaga Yudikatif Tidak Dipilih oleh Rakyat?

Mengapa Lembaga Yudikatif Tidak Dipilih oleh Rakyat?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.