Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

NU Sibuk Silaturahmi Jelang 2024, Pengamat: Apa Bedanya dengan Parpol?

Kompas.com - 24/05/2022, 15:46 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

Silaturahmi ala Gus Yahya

Untuk diketahui, pada 15 Maret 2022 lalu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani menemui Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau kerap disapa Gus Yahya di kantor PBNU, Jakarta.

Meski dalam jumpa pers kedua tokoh itu menyampaikan mereka membicarakan persoalan kebangsaan saat dialog, tetapi aroma politik bisa tercium. Sebab, Puan diperkirakan akan dijagokan dalam ajang pemilihan presiden 2024 mendatang.

Apalagi partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dipimpin sang ibu, Megawati Soekarnoputri, saat ini menjadi partai penguasa.

Baca juga: Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

Saat itu Puan mengatakan, PDI-P akan bahu membahu bersama NU menjaga harmoni dan keseimbangan seluruh umat beragama. Selain itu, menurut Puan, pembangunan bangsa tidak bisa dilakukan sendiri melainkan harus bergotong-royong.

"NU bersama PDI Perjuangan tentu saja punya konstituen atau rakyat yang sama yaitu wong cilik, karenanya kami berharap ke depan apa yang menjadi tugas-tugas dari PDIP dan NU bisa sama-sama kami sinergikan, bisa sama-sama kami lakukan secara konkret sampai ke bawah," kata Puan.

Di sisi lain, Gus Yahya berharap NU bisa terlibat bekerja sama dengan DPR maupun juga dengan PDI-P.

Baca juga: Pemerhati Pendidikan Kedokteran: Dokter Lebih Khawatir IDI daripada Kemenkes

Kemudian, pada 27 Maret 2022, Gus Yahya mengunjungi Pondok Pesantren Al Hikam di Malang, Jawa Timur, dalam peringatan hari lahir Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sekaligus haul ke-5 KH Hasyim Muzadi.

Wakil Ketua Umum PPP Arsul sani mengatakan, kehadiran PBNU di acara puncak hari lahir PPP di Malang sebagai keistimewaan. Terlebih, Gus Yahya sendiri mengakui bahwa itu hajatan dengan kunjungan jajaran PBNU paling banyak.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com