Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Disebut Beri Sinyal Dukungan ke Ganjar, tapi Sadar Politik Itu Dinamis

Kompas.com - 24/05/2022, 13:28 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, menilai, Presiden Joko Widodo sengaja mengirimkan sinyal politik dukungannya untuk Pilpres 2024 ketika menghadiri acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Relawan Pro Jokowi (Projo).

Dalam acara itu, Jokowi disebut-sebut memberi kode dukungan ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pasca-ucapannya yang meminta para relawan tak terburu-buru perihal politik, sekalipun mungkin yang mereka dukung hadir di tengah-tengah Rakernas.

"Pak Jokowi sebenarnya sudah cukup memberi sinyal politik dukungannya, tetapi Pak Jokowi memahami bahwa politik itu dinamis sehingga diselipkan dengan kalimat 'jangan terburu-buru'," kata Hanta kepada Kompas.com, Selasa (24/5/2022).

Baca juga: Jokowi Kasih Kode Capres di Acara Rakernas Projo, PDI-P: Acuan Kami di Ketum

Menurut Hanta, pernyataan Jokowi bisa dimaknai sebagai 3 hal. Pertama, meski telah memberikan sinyal dukungan, Jokowi ingin menjaga situasi politik tetap tenang di tengah kerja-kerjanya sebagai presiden.

Jika Jokowi secara vulgar menyampaikan dukungannya, jelas akan berdampak pada dinamika politik saat ini.

"Sehingga dikhawatirkan akan mengganggu kerja-kerja pemerintah ke depan," ujar Hanta.

Kedua, Jokowi juga tidak ingin mengunci peluang dukungan kepada satu figur saja. Sebab, dia paham bahwa elektabilitas seorang tokoh akan bergerak dinamis.

Apalagi, ada banyak nama yang digadang-gadang punya potensi besar untuk maju sebagai calon presiden.

Baca juga: Jokowi dan Politik Basa-basi ke Ganjar Pranowo Jelang Pemilu 2024...

Merujuk data berbagai survei, selain Ganjar, setidaknya ada 2 figur yang punya elektabilitas tinggi yakni Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Dan Pak Jokowi tentunya ingin memberikan dukungan kepada figur yang berpotensi besar menang agar melanjutkan program beliau, sehingga perlu dicermati dinamika politiknya," tutur Hanta.

Ketiga, menurut Hanta, pernyataan Jokowi yang tidak secara lugas menyatakan dukungan politiknya adalah untuk menjaga dinamika politik di tubuh PDI Perjuangan. Sebab, hingga kini PDI-P belum menentukan dukungannya.

Kendati demikian, Hanta menilai, Jokowi sangat mungkin membentuk poros baru di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 di luar PDI-P.

Menurut dia, kekuatan Jokowi sebagai king maker terletak pada infrastruktur kekuasaan dan otoritas politiknya untuk mengumpulkan partai-partai politik. Otoritas ini melekat pada diri Jokowi yang menjabat sebagai presiden 2 periode dan hingga kini masih berkuasa.

"Pak Jokowi memang berpotensi besar menjadi salah satu king maker di luar partai politik yang menentukan pada Pilpres 2024, di luar nama Bu Megawati, Pak Prabowo, Pak SBY, dan ada nama Pak Surya Paloh yang memegang tiket partai," kata Hanta.

Hanta berpendapat, ada dua pertimbangan yang memungkinkan Jokowi menjadi king maker. Pertama, Jokowi berkepentingan mencari suksesornya agar bisa meneruskan program-program kerja yang telah ia rintis.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com