Kompas.com - 24/05/2022, 09:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Rakyat Papua (MRP) menyayangkan langkah Presiden RI Joko Widodo yang mengirim surat presiden kepada DPR RI ihwal tiga Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB)/pemekaran wilayah di Papua.

Salah satu sebabnya, dasar hukum pemekaran itu yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua saat ini masih diuji materi di Mahkamah Konstitusi sejak tahun lalu.

"Bapak Presiden Jokowi harus menghargai proses hukum yang sedang dilakukan MRP di Mahkamah Konstitusi. Ini harus kita hargai, sehingga surat presidennya jangan cepat-cepat," kata Ketua MRP Timotius Murib kepada Kompas.com, Selasa (24/5/2022) pagi.

"Ini akal sehatnya ada di mana? Jadi, saya berharap pihak eksekutif dan legislatif menimbang, menuggu kepastian hukum (vonis uji materi UU Otsus) baru proses hukum ini bisa dilaksanakan," ujarnya.

Baca juga: Mahfud Sebut Surpres DOB Papua Sudah Diserahkan ke DPR

Dalam uji materi itu, 3 pimpinan MRP yaitu Timotius, Wakil Ketua MRP Yoel Luiz Mulait, dan Wakil Ketua II MRP Debora Mote, tercatat sebagai pemohon.

Uji materi ini dilayangkan karena undang-undang tersebut, yang merupakan revisi kedua atas UU Otsus, dinilai melenyapkan sejumlah kekhususan otonomi Papua.

Dalam hal pemekaran, revisi kedua UU Otsus membuat pembentukan DOB tak lagi harus atas pertimbangan MRP, tetapi dapat dilakukan sepihak oleh pemerintah pusat.

Revisi kedua UU Otsus itu pun dilakukan DPR tanpa keterlibatan MRP selaku lembaga negara resmi representasi orang asli Papua yang dimandatkan undang-undang.

"Bapak Presiden dan menteri terkait, dalam hal ini Menkopolhukam dan Mendagri, mereka harus tau etika hukum kita bahwa UU ini lagi diuji materi," tegas Timotius.

Di samping itu, MRP mengkritik pembentukan tiga provinsi baru di Papua yang minim kajian ilmiah.

Baca juga: Mahfud Sebut Ada Bupati yang Sudah Siapkan Diri Jadi Calon Gubernur di DOB Papua

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Jalin Kerja Sama dengan Anti-Corruption and Civil Rights Commission Korea Selatan

KPK Jalin Kerja Sama dengan Anti-Corruption and Civil Rights Commission Korea Selatan

Nasional
DPR Harap UU Provinsi Baru di Papua Diundangkan Usai Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024 Ditutup

DPR Harap UU Provinsi Baru di Papua Diundangkan Usai Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024 Ditutup

Nasional
Putusan MA, PT Antam Mesti Ganti Rugi 1,1 Ton Emas ke Budi Said

Putusan MA, PT Antam Mesti Ganti Rugi 1,1 Ton Emas ke Budi Said

Nasional
Cegah Penyebaran PMK, Masyarakat Diminta Tak Konsumsi Bagian Kaki hingga Jeroan Hewan-hewan Ini

Cegah Penyebaran PMK, Masyarakat Diminta Tak Konsumsi Bagian Kaki hingga Jeroan Hewan-hewan Ini

Nasional
Ketua DPR Kecam Masih Adanya Tindakan Pencabulan di Dunia Pendidikan

Ketua DPR Kecam Masih Adanya Tindakan Pencabulan di Dunia Pendidikan

Nasional
Jaksa Ungkap Ada “Uang Keseriusan” untuk Urus Pinjaman Dana PEN Kolaka Timur

Jaksa Ungkap Ada “Uang Keseriusan” untuk Urus Pinjaman Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Bicara 'Track Record' Puan, Bambang Pacul: 7 Tahun Lalu Apa Dikau Percaya Jokowi Jadi Presiden?

Bicara "Track Record" Puan, Bambang Pacul: 7 Tahun Lalu Apa Dikau Percaya Jokowi Jadi Presiden?

Nasional
Wabah PMK, Pemda Diminta Siapkan Santunan bagi Warga yang Ternaknya Dimusnahkan

Wabah PMK, Pemda Diminta Siapkan Santunan bagi Warga yang Ternaknya Dimusnahkan

Nasional
UPDATE 7 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,28 Persen, Ketiga 24,64 Persen

UPDATE 7 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,28 Persen, Ketiga 24,64 Persen

Nasional
Satgas: Seluruh Wilayah Jatim, Jateng, dan Bangka Belitung Terinfeksi Virus PMK

Satgas: Seluruh Wilayah Jatim, Jateng, dan Bangka Belitung Terinfeksi Virus PMK

Nasional
Sebut Pemekaran Papua Tak Terlalu Pengaruhi Anggaran Pemilu 2024, KPU: Kantor Bisa Pinjam

Sebut Pemekaran Papua Tak Terlalu Pengaruhi Anggaran Pemilu 2024, KPU: Kantor Bisa Pinjam

Nasional
PKPU Pendaftaran dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024 Disetujui

PKPU Pendaftaran dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024 Disetujui

Nasional
Kejagung Periksa 9 Saksi dalam Kasus Korupsi Izin Ekspor Minyak Goreng

Kejagung Periksa 9 Saksi dalam Kasus Korupsi Izin Ekspor Minyak Goreng

Nasional
Tutup Masa Sidang, Puan Ungkap DPR Sahkan 11 RUU Jadi UU

Tutup Masa Sidang, Puan Ungkap DPR Sahkan 11 RUU Jadi UU

Nasional
Mengenal Safari Wukuf Bagi Jemaah Haji yang Sakit atau Uzur

Mengenal Safari Wukuf Bagi Jemaah Haji yang Sakit atau Uzur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.