Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KIB Buka Pintu Cak Imin Bergabung, tapi Soal Capres Nanti Dulu

Kompas.com - 24/05/2022, 08:53 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membuka pintu apabila Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bergabung dengan koalisi.

Akan tetapi, syarat yang diajukan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bahwa ia akan menjadi calon presiden (capres) dari KIB, baru akan dibahas kemudian oleh sesama partai koalisi.

"Soal figur (capres) ini akan kami bahas bersama dengan Ketua Umum partai koalisi. Kami akan membahasnya bersama-sama. Jadi kalau Cak Imin mau gabung sangat terbuka. Kita ngopi-ngopi dulu, baru bahas figur," kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily.

Ace menekankan bahwa KIB hingga kini belum membahas soal sosok yang akan diusung sebagai capres karena masih fokus pada menyatukan gagasan dan platform antarketiga partai.

"Pembahasan KIB saat ini belum membahas soal figur. Pembahasan soal figur ini, meminjam bahasanya Pak Ketum Golkar, Airlangga Hartarto, pada jilid selanjutnya. Walaupun kami di Partai Golkar menginginkan Pak Airlangga sebagai capresnya," ujar Ace.

Baca juga: Ambisi Cak Imin Jadi Capres, Antara Guyon Politik dan Elektabilitas Minim

Senada dengan Ace, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyebutkan bahwa penentuan nama yang akan diusung oleh KIB akan dimusyawarahkan bersama.

"Tidak jadi masalah jika PKB ingin ajukan ketumnya ke KIB sebagaimana Partai Golkar juga ajukan Pak Airlangga Hartarto. Sekali lagi, semuanya nanti dimusyawarahkan sesuai dengan semangat kebersamaan yang terus akan dibangun," kata Arsul.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi juga menyambut baik rencana Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, membawa gerbong PKB bergabung dengan KIB.

Menurut Yoga, bergabungnya PKB akan menambah kekuatan politik KIB serta membuat kekuatan nasionalis-religius di KIB semakin terang dan nyata.

"Ayo Cak Imin, ojo kesuwen (jangan lama-lama) untuk bergabung bersama dan mengarungi samudera politik di kapal KIB," ujar dia.

Namun, ia mengingatkan, jika Cak Imin ingin maju sebagai capres lewat KIB, maka Cak Imin haruslah menjadi sosok yang diunggulkan agar pencalonannya tidak berujung pada kekalahan.

Yoga mengatakan, dalam menetapkan pasangan calon yang akan diusung, KIB akan mengukur sejumlah kriteria dari seorang tokoh, baik itu aspek tingkat kesukaan, elektabilitas, maupun variabel penting lainnya.

Baca juga: Elektabilitasnya Rendah, Cak Imin Dinilai Hanya Bercanda soal Syarat Diusung Capres

"Jika KIB akan mengusung Cak Imin sebagai capres, maka di atas hitungan kertas harus menang. Kalau tidak menang, kan dada jadi sesak, mata berkunang-kunang, dan tensi darah naik," kata Yoga

Sebelumnya, Muhaimin menyatakan, PKB siap bergabung dengan KIB asalkan ia dicalonkan sebagai presiden oleh koalisi tersebut.

”Saya siap bergabung asal capresnya saya,” ujar Cak Imin, Minggu (22/5/2022).

Ia menyatakan, PKB sangat terbuka untuk menjalin komunikasi dengan partai mana pun dalam menyongsong Pemilu 2024.

Wakil ketua DPR itu mengeklaim, banyak kalangan yang mendorong dirinya maju sebagai capres pada 2024 mendatang.

"Insya Allah kami siap bersama-sama menyukseskan pemilu dan maju sebagai capres. Itu keinginan sebagian besar warga kami, terutama nahdliyin dan nahdliyat supaya kita punya presiden yang mewakili warga nahdliyin," ungkapnya.

Hanya Candaan

Merujuk pernyataan Yoga bahwa calon yang diusung haruslah diunggulkan, Cak Imin nampaknya akan sulit maju sebagai capres lewat KIB.

Sebab, berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga, elektabilitas Cak Imin tergolong kecil dibandingkan tokoh-tokoh lainnya.

Baca juga: Cak Imin Kumpulkan Ulama di Surabaya, Gus Yahya: Nanti Panglima TNI Juga

Hasil survei Indikator Politik Indonesia pada 14-19 April 2022 lalu, misalnya, menunjukkan bahwa elektabilitas Cak Imin masih berada di bawah 1 persen, tepatnya di angka 0,5 persen.

Begitu pula dengan hasil survei Charta Politika pada 10-17 April 2022 lalu di mana elektabilitas Cak Imin baru sebesar 1,3 persen.

Survei yang diselenggarakan Politika Research & Consulting dan Parameter Politik Indonesia pada Desember 2021 lalu juga menunjukkan elektabilitas Cak Imin sebesar 0,1 persen.

"Sebelum modal politik elektabilitas cukup tinggi, saya pikir statement ini nggak bisa dianggap serius," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya.

Yunarto menilai, langgam politik Cak Imin memang senang bercanda. Hal ini terlihat dari banyak pernyataannya, termasuk soal usulan penundaan pemilu demi menyelamatkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Cak Imin sendiri, menurut Yunarto, sebenarnya menyadari bahwa dirinya tak punya cukup elektabilitas untuk menjadi calon presiden di 2024.

Meski begitu, Yunarto mengaku paham mengapa Imin begitu percaya diri untuk melempar guyonan semacam ini. Hal itu tak lepas dari suara partainya yang cukup besar.

Pada Pemilu 2019 lalu, PKB berada di peringkat 5 dengan perolehan 13.570.970 atau 9,69 persen suara. Angka ini dikonversikan menjadi 58 kursi DPR RI.

Baca juga: Cak Imin Siap Gabung KIB asal Jadi Capres, PPP: Nanti Dimusyawarahkan

"Ini harga yang mahal yang bisa ditawarkan memang buat koalisi lain untuk memenuhi presidential threshold," ucap Yunarto.

Kendati demikian, Yunarto menegaskan bahwa suara partai yang besar tak cukup menjadi modal melangkah di panggung pilpres.

Jika Cak Imin serius ingin dilirik sebagai capres di 2024, maka dia punya PR besar untuk mendongkrak elektabilitas dengan kilat.

"Bagaimana seorang ketua parpol bergabung dengan koalisi partai lain dan menempatkan dirinya harganya tinggi ya dia harus memiliki elektabilitas tinggi. Cak Imin belum memiliki modal itu, jadi menurut saya ini lebih ke arah joke (candaan) politik saja," kata Yunarto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com