Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KIB Buka Pintu Cak Imin Bergabung, tapi Soal Capres Nanti Dulu

Kompas.com - 24/05/2022, 08:53 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membuka pintu apabila Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bergabung dengan koalisi.

Akan tetapi, syarat yang diajukan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bahwa ia akan menjadi calon presiden (capres) dari KIB, baru akan dibahas kemudian oleh sesama partai koalisi.

"Soal figur (capres) ini akan kami bahas bersama dengan Ketua Umum partai koalisi. Kami akan membahasnya bersama-sama. Jadi kalau Cak Imin mau gabung sangat terbuka. Kita ngopi-ngopi dulu, baru bahas figur," kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily.

Ace menekankan bahwa KIB hingga kini belum membahas soal sosok yang akan diusung sebagai capres karena masih fokus pada menyatukan gagasan dan platform antarketiga partai.

"Pembahasan KIB saat ini belum membahas soal figur. Pembahasan soal figur ini, meminjam bahasanya Pak Ketum Golkar, Airlangga Hartarto, pada jilid selanjutnya. Walaupun kami di Partai Golkar menginginkan Pak Airlangga sebagai capresnya," ujar Ace.

Baca juga: Ambisi Cak Imin Jadi Capres, Antara Guyon Politik dan Elektabilitas Minim

Senada dengan Ace, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyebutkan bahwa penentuan nama yang akan diusung oleh KIB akan dimusyawarahkan bersama.

"Tidak jadi masalah jika PKB ingin ajukan ketumnya ke KIB sebagaimana Partai Golkar juga ajukan Pak Airlangga Hartarto. Sekali lagi, semuanya nanti dimusyawarahkan sesuai dengan semangat kebersamaan yang terus akan dibangun," kata Arsul.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi juga menyambut baik rencana Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, membawa gerbong PKB bergabung dengan KIB.

Menurut Yoga, bergabungnya PKB akan menambah kekuatan politik KIB serta membuat kekuatan nasionalis-religius di KIB semakin terang dan nyata.

"Ayo Cak Imin, ojo kesuwen (jangan lama-lama) untuk bergabung bersama dan mengarungi samudera politik di kapal KIB," ujar dia.

Namun, ia mengingatkan, jika Cak Imin ingin maju sebagai capres lewat KIB, maka Cak Imin haruslah menjadi sosok yang diunggulkan agar pencalonannya tidak berujung pada kekalahan.

Yoga mengatakan, dalam menetapkan pasangan calon yang akan diusung, KIB akan mengukur sejumlah kriteria dari seorang tokoh, baik itu aspek tingkat kesukaan, elektabilitas, maupun variabel penting lainnya.

Baca juga: Elektabilitasnya Rendah, Cak Imin Dinilai Hanya Bercanda soal Syarat Diusung Capres

"Jika KIB akan mengusung Cak Imin sebagai capres, maka di atas hitungan kertas harus menang. Kalau tidak menang, kan dada jadi sesak, mata berkunang-kunang, dan tensi darah naik," kata Yoga

Sebelumnya, Muhaimin menyatakan, PKB siap bergabung dengan KIB asalkan ia dicalonkan sebagai presiden oleh koalisi tersebut.

”Saya siap bergabung asal capresnya saya,” ujar Cak Imin, Minggu (22/5/2022).

Ia menyatakan, PKB sangat terbuka untuk menjalin komunikasi dengan partai mana pun dalam menyongsong Pemilu 2024.

Wakil ketua DPR itu mengeklaim, banyak kalangan yang mendorong dirinya maju sebagai capres pada 2024 mendatang.

"Insya Allah kami siap bersama-sama menyukseskan pemilu dan maju sebagai capres. Itu keinginan sebagian besar warga kami, terutama nahdliyin dan nahdliyat supaya kita punya presiden yang mewakili warga nahdliyin," ungkapnya.

Hanya Candaan

Merujuk pernyataan Yoga bahwa calon yang diusung haruslah diunggulkan, Cak Imin nampaknya akan sulit maju sebagai capres lewat KIB.

Sebab, berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga, elektabilitas Cak Imin tergolong kecil dibandingkan tokoh-tokoh lainnya.

Baca juga: Cak Imin Kumpulkan Ulama di Surabaya, Gus Yahya: Nanti Panglima TNI Juga

Hasil survei Indikator Politik Indonesia pada 14-19 April 2022 lalu, misalnya, menunjukkan bahwa elektabilitas Cak Imin masih berada di bawah 1 persen, tepatnya di angka 0,5 persen.

Begitu pula dengan hasil survei Charta Politika pada 10-17 April 2022 lalu di mana elektabilitas Cak Imin baru sebesar 1,3 persen.

Survei yang diselenggarakan Politika Research & Consulting dan Parameter Politik Indonesia pada Desember 2021 lalu juga menunjukkan elektabilitas Cak Imin sebesar 0,1 persen.

"Sebelum modal politik elektabilitas cukup tinggi, saya pikir statement ini nggak bisa dianggap serius," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya.

Yunarto menilai, langgam politik Cak Imin memang senang bercanda. Hal ini terlihat dari banyak pernyataannya, termasuk soal usulan penundaan pemilu demi menyelamatkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Cak Imin sendiri, menurut Yunarto, sebenarnya menyadari bahwa dirinya tak punya cukup elektabilitas untuk menjadi calon presiden di 2024.

Meski begitu, Yunarto mengaku paham mengapa Imin begitu percaya diri untuk melempar guyonan semacam ini. Hal itu tak lepas dari suara partainya yang cukup besar.

Pada Pemilu 2019 lalu, PKB berada di peringkat 5 dengan perolehan 13.570.970 atau 9,69 persen suara. Angka ini dikonversikan menjadi 58 kursi DPR RI.

Baca juga: Cak Imin Siap Gabung KIB asal Jadi Capres, PPP: Nanti Dimusyawarahkan

"Ini harga yang mahal yang bisa ditawarkan memang buat koalisi lain untuk memenuhi presidential threshold," ucap Yunarto.

Kendati demikian, Yunarto menegaskan bahwa suara partai yang besar tak cukup menjadi modal melangkah di panggung pilpres.

Jika Cak Imin serius ingin dilirik sebagai capres di 2024, maka dia punya PR besar untuk mendongkrak elektabilitas dengan kilat.

"Bagaimana seorang ketua parpol bergabung dengan koalisi partai lain dan menempatkan dirinya harganya tinggi ya dia harus memiliki elektabilitas tinggi. Cak Imin belum memiliki modal itu, jadi menurut saya ini lebih ke arah joke (candaan) politik saja," kata Yunarto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com