Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ambisi Cak Imin Jadi Capres, antara Guyon Politik dan Elektabilitas Minim

Kompas.com - 24/05/2022, 06:24 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

Sementara Muhaimin, harus rela mengubur impiannya tak jadi cawapres di Pilpres 2019.

Baca juga: Airlangga Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Sesuai Harapan Jokowi

Guyon politik

Menanggapi pernyataan terbaru Muhaimin soal keinginan diusung jadi capres oleh Koalisi Indonesia Bersatu, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, Cak Imin tak serius.

Sebab, hingga kini elektabilitasnya masih terbilang rendah. Menurut Yunarto, Muhaimin sendiri juga menyadari itu.

"Sebelum modal politik elektabilitas cukup tinggi, saya pikir statement ini nggak bisa dianggap serius," kata Yunarto kepada Kompas.com, Senin (23/5/2022).

Yunarto menilai, langgam politik Muhaimin memang senang bercanda. Ini terlihat dari banyak pernyataannya, termasuk baru-baru ini soal usulan penundaan pemilu demi menyelamatkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Muhaimin sendiri, menurut Yunarto, sebenarnya menyadari bahwa dirinya tak punya cukup elektabilitas untuk menjadi calon presiden di 2024.

Dalam berbagai survei, elektabilitasnya hanya berkisar di angka 1 persen, setara dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Meski begitu, Yunarto mengaku paham mengapa Imin begitu percaya diri untuk melempar guyonan semacam ini. Hal itu tak lepas dari suara partainya yang bisa dibilang cukup besar.

Pada Pemilu 2019 lalu, PKB berada di urutan kelima dengan perolehan 13.570.970 atau 9,69 persen suara. Angka ini dikonversikan menjadi 58 kursi DPR RI.

"Ini harga yang mahal yang bisa ditawarkan memang buat koalisi lain untuk memenuhi presidential threshold," ucap Yunarto.

Baca juga: Ngabalin: Tak Ada Keterlibatan Istana dalam Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu

Kendati demikian, Yunarto menegaskan bahwa suara partai yang besar tak cukup menjadi modal melangkah di panggung pilpres. Jika Muhaimin serius ingin dilirik sebagai capres di 2024, maka dia punya PR besar untuk mendongkrak elektabilitas dengan kilat.

"Bagaimana seorang ketua parpol bergabung dengan koalisi partai lain dan menempatkan dirinya harganya tinggi ya dia harus memiliki elektabilitas tinggi. Cak Imin belum memiliki modal itu, jadi menurut saya ini lebih ke arah joke (candaan) politik saja," kata dia.

Ganjalan elektabilitas

Senada dengan Yunarto, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, pernyataan Muhaimin hanya sebatasan candaan ala NU.

Sekalipun Muhaimin benar-benar ingin jadi capres, Ujang yakin Koalisi Indonesia Bersatu enggan mengusung dia. Lagi-lagi, ini tak lepas dari persoalan elektabilitas Muhaimin yang masih cekak.

"Harapan Cak Imin jika capres berat, paling tidak cawapres pun boleh lah," kata Ujang kepada Kompas.com, Senin (23/5/2022).

Baca juga: Cak Imin Mau Gabung KIB Asal jadi Capres, Golkar: Kita Ngopi-ngopi Dulu, Baru Bahas Figur

Ujang mengatakan, setiap ketua umum partai pasti punya cita-cita menjadi calon presiden, tak terkecuali Muhaimin.

Namun, kata dia, semuanya bergantung pada rakyat. Pada akhirnya rakyat yang bisa menilai pantas atau tidaknya seseorang menjadi capres atau cawapres.

"Dan pandangan rakyat itu bisa dilihat dari elektabilitas capres atau cawapres. Jika elektabilitas nya tinggi, maka ada dan punya dukungan rakyat," kata Ujang.

"Namun jika elektabilitas nya rendah, itu tanda rakyat masih belum sreg dengan capres dan cawapres itu," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com