Kompas.com - 24/05/2022, 04:00 WIB

KOMPAS.com - Komisi yudisial adalah salah satu lembaga negara yang bersifat mandiri atau independen yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung.

Komisi yudisial juga berperan menjaga kehormatan dan keluhuran hakim serta penegak kode etik peradilan.

Dalam melakukan tugasnya, seorang hakim harus memenuhi kode etik profesi hakim yang diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim atau KEPPH.

Dalam pelaksanaan pengawasan eksternal, komisi yudisial menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dari masyarakat.

Syarat dan Ketentuan Laporan

Masyarakat membuat laporan dalam Bahasa Indonesia yang memuat:

  • Identitas Pelapor: Nama, alamat, nomor telepon.
  • Identitas Penerima Kuasa (jika ada): Nama, alamat, pekerjaan, dan nomor telepon.
  • Identitas terlapor: Nama, jabatan, instansi dan nomor perkara jika terkait dengan putusan.
  • Pokok Laporan: Hal penting atau pokok pikiran yang akan ditelaan oleh komisi yudisial.
  • Kronologis atau Kasus Posisi.
  • Hal yang Dimohonkan.
  • Lampiran Laporan yang berupa bukti formal dan bukti pendukung, yaitu:
    • Fotokopi identitas pelapor yang masih berlaku.
    • Khusus advokat, melampirkan fotokopi kartu tanda advokat yang masih berlaku.
    • Surat kuasa khusus untuk menyampaikan laporan ke komisi yudisial (khusus yang menggunakan kuasa).
    • Fotokopi salinan resmi putusan atau penetapan yang dilaporkan.
    • Video audio visual rekaman persidangan.
    • Foto atau kliping koran jika ada.
    • Keterangan saksi jika ada.

Baca juga: KY Terima 1.682 Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim

Tata Cara Pelaporan Perilaku Hakim secara Online

Berikut tata cara pengaduan secara online:

  • Buka website komisi yudisial di www.komisiyudisial.go.id
  • Lihat tautan "Lapor Perilaku Hakim" pada sebelah kanan halaman web.
  • Jika ingin membuat laporan untuk pertama kali, silakan klik tombol menu "daftar" pada sebelah kanan menu bar.
  • Jika sudah pernah membuat laporan sebelumnya, silakan klik tombol menu "masuk" pada kanan atas menu bar.
  • Klik menu "buat laporan" kemudian isi kolom-kolom yang tersedia dan unggah dokumen yang mendukung laporan dalam format digital dengan memperhatikan syarat atau panduan yang ada.
  • Jika hendak melihat laporan yang telah dibuat, klik menu "laporan" pada halaman laporan pelapor.
  • Pastikan email anda aktif.
  • Persiapkan dokumen dalam format digital sebagai data pendukung laporan.

 

Referensi

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Jalin Kerja Sama dengan Anti-Corruption and Civil Rights Commission Korea Selatan

KPK Jalin Kerja Sama dengan Anti-Corruption and Civil Rights Commission Korea Selatan

Nasional
DPR Harap UU Provinsi Baru di Papua Diundangkan Usai Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024 Ditutup

DPR Harap UU Provinsi Baru di Papua Diundangkan Usai Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024 Ditutup

Nasional
Putusan MA, PT Antam Mesti Ganti Rugi 1,1 Ton Emas ke Budi Said

Putusan MA, PT Antam Mesti Ganti Rugi 1,1 Ton Emas ke Budi Said

Nasional
Cegah Penyebaran PMK, Masyarakat Diminta Tak Konsumsi Bagian Kaki hingga Jeroan Hewan-hewan Ini

Cegah Penyebaran PMK, Masyarakat Diminta Tak Konsumsi Bagian Kaki hingga Jeroan Hewan-hewan Ini

Nasional
Ketua DPR Kecam Masih Adanya Tindakan Pencabulan di Dunia Pendidikan

Ketua DPR Kecam Masih Adanya Tindakan Pencabulan di Dunia Pendidikan

Nasional
Jaksa Ungkap Ada “Uang Keseriusan” untuk Urus Pinjaman Dana PEN Kolaka Timur

Jaksa Ungkap Ada “Uang Keseriusan” untuk Urus Pinjaman Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Bicara 'Track Record' Puan, Bambang Pacul: 7 Tahun Lalu Apa Dikau Percaya Jokowi Jadi Presiden?

Bicara "Track Record" Puan, Bambang Pacul: 7 Tahun Lalu Apa Dikau Percaya Jokowi Jadi Presiden?

Nasional
Wabah PMK, Pemda Diminta Siapkan Santunan bagi Warga yang Ternaknya Dimusnahkan

Wabah PMK, Pemda Diminta Siapkan Santunan bagi Warga yang Ternaknya Dimusnahkan

Nasional
UPDATE 7 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,28 Persen, Ketiga 24,64 Persen

UPDATE 7 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,28 Persen, Ketiga 24,64 Persen

Nasional
Satgas: Seluruh Wilayah Jatim, Jateng, dan Bangka Belitung Terinfeksi Virus PMK

Satgas: Seluruh Wilayah Jatim, Jateng, dan Bangka Belitung Terinfeksi Virus PMK

Nasional
Sebut Pemekaran Papua Tak Terlalu Pengaruhi Anggaran Pemilu 2024, KPU: Kantor Bisa Pinjam

Sebut Pemekaran Papua Tak Terlalu Pengaruhi Anggaran Pemilu 2024, KPU: Kantor Bisa Pinjam

Nasional
PKPU Pendaftaran dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024 Disetujui

PKPU Pendaftaran dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024 Disetujui

Nasional
Kejagung Periksa 9 Saksi dalam Kasus Korupsi Izin Ekspor Minyak Goreng

Kejagung Periksa 9 Saksi dalam Kasus Korupsi Izin Ekspor Minyak Goreng

Nasional
Tutup Masa Sidang, Puan Ungkap DPR Sahkan 11 RUU Jadi UU

Tutup Masa Sidang, Puan Ungkap DPR Sahkan 11 RUU Jadi UU

Nasional
Mengenal Safari Wukuf Bagi Jemaah Haji yang Sakit atau Uzur

Mengenal Safari Wukuf Bagi Jemaah Haji yang Sakit atau Uzur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.