Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ngabalin: Tak Ada Keterlibatan Istana dalam Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu

Kompas.com - 23/05/2022, 13:56 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, tidak ada keterlibatan Istana dalam pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Ngabalin menegaskan, saat ini Presiden Joko Widodo sedang berkonsentrasi membenahi persoalan bangsa yang belum selesai.

"Tidak ada. Yang pasti sekarang presiden punya konsentrasi full terhadap pembenahan terkait dengan masalah-masalah yang belum selesai," ujar Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (23/5/2022).

"Seperti pandemi Covid-19, kemudian agenda-agenda strategis nasional untuk sisa waktu yang ada," ujar dia.

Baca juga: Cak Imin Siap Gabung KIB asal Jadi Capres, PPP: Nanti Dimusyawarahkan

Menurut Ngabalin, ketika para ketua umum parpol kemudian memainkan peran dengan cara dan teknis yang mereka lakukan, hal tersebut boleh-boleh saja.

Sebab, parpol punya kewenangan melakukannya. "Untuk presiden seperti tadi saya katakan konsentrasi kerja tetap pada penyelesaian program strategis nasional dua tahun ini," kata dia.

Sebelumnya, analis Komunikasi Politik dari Lembaga Survei Kedai Kopi Hendri Satrio mempertanyakan apakah ada campur tangan Istana dalam pertemuan tiga ketua umum partai politik (parpol) pada 12 Mei.

Sebab, Ketua Umum Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) saat ini sama-sama berada di pemerintahan.

Selain itu, ketiga parpol tersebut masih jadi bagian koalisi pemerintah.

"Ada sebuah pertanyaan besar, apakah ada arahan dari Istana? Karena tiga-tiganya parpol koalisi pemerintah. Satu sedang di ujung tanduk, satu lagi baru ditinggal tokoh sentral, yang satu lagi enggak jelas arahnya ke mana karena ada isu bahkan ketua umum mau dilengserkan, kasus macam-macamlah," ujar Hendri.

"Nah apakah itu untuk menyelamatkan tokoh, kemudian parpol ? Dan itu tadi pertanyaan terbesar, ini ada arahan istana atau tidak?" kata dia.

Baca juga: PDI-P Dapat Usung Capres Sendiri Tanpa Perlu Koalisi, Bagaimana Bisa?

Hendri mengatakan, saat ini semakin mudah untuk curiga mengingat sebelumnya ada wacana presiden menjabat selama tiga periode dan penambahan masa jabatan presiden.

Dengan demikian, saat ada gerakan koalisi dari pihak yang ada di Istana, perlu dicari tahu latar belakangnya.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketua Umum PAN dan PPP di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (12/5/2022).

Selepas pertemuan itu, Airlangga menyatakan partainya menjajaki koalisi dengan PAN dan PPP untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com