Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ngabalin Sebut Istana Belum Terima Nama Calon Pj Gubernur Pengganti Anies

Kompas.com - 23/05/2022, 13:27 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, hingga saat ini istana belum menerima usulan nama tiga kandidat penjabat (pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan.

Terkait nama-nama yang banyak diusulkan di pemberitaan media-media, menurut Ngabalin, hal itu lumrah saja.

"Sampai hari ini belum ada. Bahwa kalau ada di beberapa media kemudian diberitakan, mungkin aktivitas media atau teman-teman yang tulis atau kalau itu wacana sedang berkembang di DPRD monggo saja," ujar Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (23/5/2022).

"Tapi dari istana dan Bapak presiden belum ada update informasi terbaru tentang ini," lanjutnya.

Baca juga: Kriteria Pj Gubernur yang Akan Gantikan Anies Baswedan Menurut Mendagri

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menilai, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjadi sosok paling tepatren sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta setelah masa jabatan Gubernur DKI Anies Baswedan berakhir.

Politikus Senior Partai Gerindra ini memberikan empat kriteria yang menurut dia cocok sebagai Pj Gubernur DKI, dan Heru dinilai mumpuni dalam empat kriteria tersebut.

"Saya rasa tidak diragukan, Heru masuk empat syarat tadi," ujar Taufik saat dihubungi. melalui telepon, Selasa.

Keempat kriteria tersebut, pertama, memahami persoalan Jakarta dengan rekam jejak pernah menjadi pejabat di DKI Jakarta.

Kedua, punya kedekatan dengan sosok Presiden Joko Widodo. Ketiga, punya komunikasi yang baik dengan legislatif. Terakhir, memiliki kompetensi untuk memimpin Jakarta.

Baca juga: Kapolda Metro Fadil Imran Bisa Berpeluang Jadi Pj Gubernur DKI Setelah Anies Lengser

"Heru dia pernah menjadi pejabat Pemda mulai dari tingkat bawah sampai ke Kepala Badan, ada Wali Kota sampai kepala badan tingkat provinsi, artinya pemahaman soal DKI tidak diragukan.

Heru juga dinilai dekat dengan presiden Jokowi karena ikut masuk ke dalam pemerintah pusat setelah Jokowi terpilih menjadi presiden.

"Ketiga ketika menjabat di DKI dia punya komunikasi baik dengan legislatif dan itu saya rasakan, dan keempat punya kompetensi," tutur Taufik.

Sedangkan nama lain seperti Sekda DKI Jakarta Marullah Matali dinilai tak memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi.

Nama lainnya, Deputi IV KSP Juri Ardiantoro tak memiliki pengalaman menjadi pejabat DKI Jakarta.

Baca juga: Soal Pj Gubernur DKI, Wakil Ketua DPRD: Yang Penting Paham Seluk-beluk Jakarta

"Juri paham soal Jakarta tapi tidak punya pengalaman soal DKI, soal kedekatan Juri juga dekat tapi saya kira tidak sedekat Heru. Dari kriteria itu, saya melihat bahwa peluang besar itu Heru," ucap Taufik.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com