Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Daftar Nama Perdana Menteri di Indonesia 1945-1959

Kompas.com - 23/05/2022, 07:03 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam sistem tata negara pemerintahan, Indonesia pernah dikenal jabatan perdana menteri.

Jabatan perdana menteri di Indonesia diterapkan sejak 2 September 1945 sampai 5 Juli 1959.

Sepanjang itu sejumlah orang mengisi posisi jabatan perdana menteri di Indonesia.

Keberadaan jabatan perdana menteri lazim diterapkan di negara-negara yang menganut sistem kabinet parlementer, yakni kabinet yang diangkat dan diberi mandat untuk membentuk pemerintahan oleh legislatif atau parlemen.

Baca juga: Penerapan Teknologi pada Pemilu Diminta Dibarengi Kesiapan Masyarakat

Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan parlementer. Namun, sistem itu berakhir bersamaan dengan terbitnya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, dan sejak itu diterapkan sistem kabinet presidensial.

Pasca Proklamasi dan Revolusi (1945-1949)

Kabinet pertama terbentuk dua pekan setelah proklamasi kemerdekaan. Saat itu, Soekarno dan Moh Hatta yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden menentukan sendiri kabinetnya. Masih di tahun yang sama, akhirnya diputuskan Indonesia perlu memiliki Perdana Menteri untuk memimpin kabinet.

Baca juga: KPU Diingatkan Pakai Teknologi pada Pemilu Bukan untuk Gaya-gayaan

Berikut ini daftar pimpinan atau perdana menteri yang memimpin pemerintahan pada masa pasca proklamasi kemerdekaan dan revolusi.

Soekarno: Kabinet Presidentil (2 September 1945 - 14 November 1945).

Sutan Syahrir

Kabinet Sjahrir I (14 November 1945 - 12 Maret 1946).

Kabinet Sjahrir II (12 Maret 1946 - 2 Oktober 1946).

Kabinet Sjahrir III (2 Oktober 1946 - 3 Juli 1947).

Amir Sjarifuddin

Kabinet Amir Sjarifuddin I (3 Juli 1947 - 11 November 1947).

Kabinet Amir Sjarifuddin II (11 November 1947 - 29 Januari 1948).

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com