Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasil Pemilu 1955, Sejarah hingga Perolehan Suara Partai Politik

Kompas.com - 22/05/2022, 18:01 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, keinginan untuk melaksanakan pemilihan umum guna membentuk pemerintahan yang demokratis dan sesuai kehendak rakyat harus tertunda.

Penyebabnya adalah kondisi saat itu yang tidak memungkinkan dari segi keamanan dan pertahanan. Setelah Perang Dunia II selesai, Belanda ingin kembali menguasai Hindia-Belanda.

Maka dari itu Belanda datang ke Indonesia yang sudah menyatakan kemerdekaan dengan kekuatan militer penuh. Alhasil terjadi peperangan dengan kelompok pendukung kemerdekaan atau pro republik. Peperangan terus terjadi sampai Indonesia dan Belanda berdamai melalui perundingan Konferensi Meja Bundar yang diteken di Den Haag, pada 2 November 1949.

Selain itu, kondisi politik di dalam negeri juga bergejolak. Sebab Republik Indonesia menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berdiri pada 27 Desember 1949 hingga dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950.

Baca juga: KPU Rencanakan Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu Agustus 2022, Bakal Gunakan Sipol

Kondisi keamanan di dalam negeri juga ketika itu diwarnai dengan konflik yang memicu sejumlah gerakan pemberontakan, yakni:

  1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun pada 1948.
  2. Pemberontakaan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan (1949-1962).
  3. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) di Bandung pada 23 Januari 1950.
  4. Pemberontakan Andi Azis di Makassar pada 1950.
  5. Pemberontakan Republik Maluku Selatan pada 1950.
  6. Pemberontakan Merapi Merbabu Complex di Jawa Tengah pada 1947.
  7. Pemberontakan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) di Sumatera pada 1950.
  8. Pemberontakan Angkatan Umat Islam (AUI) di Kebumen pada 1950.
  9. Pemberontakan Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan pada 1954.
  10. Pemberontakan Batalyon 426 di Kudus pada 1950.

Karena hal itu pelaksanaan pemilihan umum perdana di Republik Indonesia baru bisa dilakukan setelah satu dasawarsa yakni pada 1955.

Pemerintahan pertama Indonesia yang dipimpin Soekarno-Hatta sebenarnya sudah menyatakan keinginan untuk menyelenggarakan Pemilu di awal 1946.

Hal itu tercantum dalam Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta pada 3 November 1945.

Baca juga: Kotak Suara Kardus Akan Dipakai di Pemilu 2024, Apakah Aman?

Dalam maklumat itu disebut bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Namun, selain faktor kondisi keamanan dan politik, penyelenggaraan pesta demokrasi itu terkendala belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu.

Pemerintah juga sempat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1948 tentang Pemilu, yang kemudian diperbarui dengan UU Nomor 12 tahun 1949 tentang Pemilu.

Di dalam UU No 12/1949 diamanatkan bahwa pemilihan umum yang akan dilakukan adalah bertingkat (tidak langsung) dengan alasan agar tidak terjadi distorsi karena mayoritas warga negara Indonesia pada waktu itu masih buta huruf.

Mengutip Naskah Sumber Arsip Jejak Demokrasi Pemilu 1955 yang dirilis Arsip Nasional Republik Indonesia (2019), Pemilu 1955 digelar pada masa pemerintahan kabinet Perdana Menteri Burhanuddin Harahap.

Baca juga: Bawaslu Tekankan Pentingnya Literasi Digital Jelang Pemilu 2024

Dasar hukum penyelenggaraan Pemilu 1955 adalah UU Nomor 7 tahun 1953. Pemilu saat itu dilaksanakan intuk memilih anggota-anggota parlemen (DPR) dan Konstituante.

Pemilu 1955 diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perseorangan.

Partai politik peserta Pemilu 1955 adalah sebagai berikut:

  1. Partai Nasional Indonesia (PNI)
  2. Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)
  3. Partai Nahdlatul Ulama (NU)
  4. Partai Komunis Indonesia (PKI)
  5. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
  6. Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
  7. Partai Katolik Partai Sosialis Indonesia (PSI)
  8. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)
  9. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)
  10. Partai Rakyat Nasional (PRN)
  11. Partai Buruh Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)
  12. Partai Rakyat Indonesia (PRI)
  13. Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)
  14. Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba)
  15. Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki)
  16. Persatuan Indoenesia Raya (PIR) Wongsonegoro
  17. Grinda
  18. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)
  19. Persatuan Dayak (PD)
  20. PIR Hazairin
  21. Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)
  22. Angkatan Kemenangan Umat Islam (AKUI)
  23. Persatuan Rakyat Desa (PRD)
  24. Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM)
  25. Angkatan Comunis Muda (Acoma)
  26. R. Soedjono Prawirosoedarso (perseorangan)
  27. Lain-lain

Sistem yang digunakan pada Pemilu 1955 adalah perwakilan proporsional dengan tiap daerah pemilih mendapatkan jumlah kursi atas dasar jumlah penduduknya. Setiap daerah berhak mendapatkan jatah minimal enam kursi untuk Konstituante dan tiga kursi untuk parlemen.

Setiap daerah berhak mendapatkan jatah minimal enam kursi untuk Konstituante dan tiga kursi untuk parlemen. Pemilu dilakukan dua kali, yang pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR.

Yang kedua dilakukan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Hasil Pemilu 1955 Pada Pemilu 1955 terdapat 260 jumlah kursi DPR dan 520 kursi untuk Konstituante.

Baca juga: Sejarah Pemilu dan Pilpres 2019, dari Peserta hingga Hasil

Ini masih ditambah dengan 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Mulanya wilayah Indonesia dibagi dalam 16 berdasarkan sistem perwakilan proporsional. Namun dalam pelaksanaannya Irian Barat gagal melaksanakan Pemilu karena daerah tersebut masih dikuasai oleh Belanda sehingga hanya tersisa 15 daerah pemilihan.

Partai politik yang masuk dalam posisi 3 besar di DPR hasil Pemilu 1955 adalah:

  1. Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan 8.434.653 suara (22,32 persen) dan 57 kursi parlemen.
  2. Masyumi dengan 7.903.886 suara (20,92 persen) dan 57 kursi.
  3. Nahdlatul Ulama (NU) dengan 6.955.141 suara (18,41 persen) dan 45 kursi.

Berikut ini hasil lengkap perolehan suara dan kursi partai politik di DPR pada Pemilu 1955:

1. Partai Nasional Indonesia (PNI)
Suara: 8.434.653 (22,32 persen)
Kursi: 57

2. Masyumi
Suara: 7.903.886 (20,92 persen)
Kursi: 57

3. Nahdlatul Ulama (NU)
Suara: 6.955.141 (18,41 persen)
Kursi: 45

4. Partai Komunis Indonesia (PKI)
Suara: 6.179.914 (16,36 persen)
Kursi: 39

5. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
Suara: 1.091.160 (2,89 persen)
Kursi: 8

6. Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
Suara: 1.003.326 (2,66 persen)
Kursi: 8

7. Partai Katolik
Suara: 770.740 (2,04 persen)
Kursi: 6

8. Partai Sosialis Indonesia (PSI)
Suara: 753.191 (1,99 persen)
Kursi: 5

9. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)
Suara: 541.306 (1,43 persen)
Kursi: 4

10. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)
Suara: 483.014 (1,28 persen)
Kursi: 4

11. Partai Rakyat Nasional (PRN)
Suara: 242.125 (0,64 persen)
Kursi: 2

12. Partai Buruh
Suara: 224.167 (0,59 persen)
Kursi: 2

13. Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)
Suara: 219.985 (0,58 persen)
Kursi: 2

14. Partai Rakyat Indonesia (PRI)
Suara: 206.161 (0,55 persen)
Kursi: 2

15. Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)
Suara: 200.419 (0,53 persen)
Kursi: 2

16. Murba
Suara: 199.588 (0,53 persen)
Kursi: 2

17. Baperki
Suara: 178.887 (0,47 persen)
Kursi: 1

18. Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro
Suara: 178.481 (0,47 persen)
Kursi: 1

19. Grinda
Suara: 154.792 (0,41 persen)
Kursi: 1

20. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)
Suara: 149.287 (0,40 persen)
Kursi: 1

21. Persatuan Daya (PD)
Suara: 146.054 (0,39 persen)
Kursi: 1

22. PIR Hazairin
Suara: 114.644 (0,30 persen)
Kursi: 1

23. Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)
Suara: 85.131 (0,22 persen)
Kursi: 1

24. AKUI
Suara: 81.454 (0,21 persen)
Kursi: 1

25. Persatuan Rakyat Desa (PRD)
Suara: 77.919 (0,21 persen)
Kursi: 1

26. Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM)
Suara: 72.523 (0,19 persen)
Kursi: 1

27. Angkatan Comunis Muda (Acoma)
Suara: 64.514 (0,17 persen)
Kursi: 1

28. R.Soedjono Prawirisoedarso
Suara: 53.306 (0,14 persen)
Kursi: 1

29. Lain-lain: Suara: 1.022.433 (2,71 persen)
Kursi: -

Jumlah suara: 37.785.299

Sedangkan untuk Konstituante, posisinya juga mirip dengan hasil Pemilu 1955 untuk DPR, yaitu:

  1. Partai Nasional Indonesia (PNI) 9.070.218 suara (23,97 persen) 119 kursi.
  2. Masyumi 7.789.619 suara (20,59 persen) 112 kursi.
  3. Nahdlatul Ulama (NU) 6.989.333 suara (18,47 persen) 91 kursi.

Berikut ini hasil perolehan suara dan kursi partai politik di Konstituante pada Pemilu 1955:

1. Partai Nasional Indonesia (PNI)
Suara: 9.070.218
Kursi: 119

2. Masyumi
Suara: 7.789.619
Kursi: 112

3. Nahdlatul Ulama (NU)
Suara: 6.989.333
Kursi: 91

4. Partai Komunis Indonesia (PKI)
Suara: 6.232.512
Kursi: 80

5. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
Suara: 1.059.922
Kursi: 16

6. Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
Suara: 988.810
Kursi: 16

7. Partai Katolik
Suara: 748.591
Kursi: 10

8. Partai Sosialis Indonesia (PSI)
Suara: 695.932
Kursi: 10

9. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)
Suara: 544.803 Kursi: 8

10. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)
Suara: 465.359
Kursi: 7

11. Partai Rakyat Nasional (PRN)
Suara: 220.652 Kursi: 3

12. Partai Buruh
Suara: 332.047 Kursi: 5

13. Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)
Suara: 152.892 Kursi: 2

14. Partai Rakyat Indonesia (PRI)
Suara: 134.011
Kursi: 2

15. Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)
Suara: 179.346
Kursi: 3

16. Murba Suara: 248.633
Kursi: 4

17. Baperki
Suara: 160.456 Kursi: 2

18. Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro
Suara: 162.420 Kursi: 2

19. Grinda Suara: 157.976 Kursi: 2

20. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)
Suara: 164.386 Kursi: 2

21. Persatuan Daya (PD)
Suara: 169.222
Kursi: 3

22. PIR Hazairin
Suara: 101.509
Kursi: 2

23. Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)
Suara: 74.913
Kursi: 1

24. AKUI
Suara: 84.862
Kursi: 1

25. Persatuan Rakyat Desa (PRD)
Suara: 39.278
Kursi: 1

26. Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM)
Suara: 143.907
Kursi: 2

27. Angkatan Comunis Muda (Acoma)
Suara: 55.844
Kursi: 1

28. R.Soedjono Prawirisoedarso
Suara: 38.356 Kursi: 1

29. Gerakan Pilihan Sunda
Suara: 35.035 Kursi: 1

30. Partai Tani Indonesia
Suara: 30.060
Kursi: 1

31. Radja Keprabonan
Suara: 33.660
Kursi: 1

32. Gerakan Banteng Republik Indonesis (GBRI)
Suara: 39.874
Kursi: 1

33. PIR NTB
Suara: 33.823
Kursi: 1

34. L.M.Idrus Effendi
Suara: 31.988
Kursi: 1

35. Lain-lain
Suara: 426.856 Kursi: -

Jumlah suara 37.837.105

Sumber: Badan Pusat Statistik

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com