Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Diingatkan Pakai Teknologi pada Pemilu Bukan untuk Gaya-gayaan

Kompas.com - 22/05/2022, 17:00 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Hurriyah mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) betul-betul memanfaatkan sistem informasi digital untuk memudahkan penyelenggaraan pemilu.

Ia mengatakan, pemanfaatan teknologi harus dipastikan betul-betul bermanfaat untuk semua. Bukan hanya para peserta pemilu, melainkan juga kepada para pemilih yaitu masyarakat.

"Bukan kemudian mengabaikan gitu ya atau mengenyampingkan semuanya demi penggunaan teknologi. Karena kalau kayak gitu, artinya teknologi bukan ditujukan untuk memudahkan, tetapi semata-mata untuk gaya-gayaan," kata Hurriyah dalam diskusi virtual Kode Inisiatif Minggu (22/5/2022) bertajuk "Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu dan Teknologi Informasi".

Baca juga: KPU Rencanakan Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu Agustus 2022, Bakal Gunakan Sipol

Hurriyah berpandangan, persoalan mengenai pemanfaatan teknologi dalam Pemilu betul-betul penting dibicarakan.

Sehingga, semestinya persoalan itu dibicarakan dalam jangka panjang oleh penyelenggara pemilu.

Dia pun meminta agar ke depannya, terkait pemanfaatan teknologi digital dibahas dalam waktu di luar penyelenggaraan pemilu.

Hal ini berkaca karena untuk Pemilu 2024 saja, pemanfaatan teknologi digital baru dibicarakan dua atau tiga tahun sebelumnya.

"Jangan sampai kemudian baru menjelang Pemilu, kita membahas hal yang sama, baru menjelang Pemilu, kita mendiskusikan bagaimana soal pemanfaatan teknologi gitu ya," ujarnya.

Padahal, menurut Hurriyah, persoalan mengenai penyelenggaraan pemilu, dari tahun ke tahun selalu sama.

Misalnya, mengenai pendaftaran peserta pemilu yang kerap menjadi hal krusial bagi penyelenggara maupun partai politik calon peserta.

"Tetapi entah kenapa masalah itu kok selalu muncul gitu ya. Setiap pemilih, dibicarakan lagi baru kemudian dibahas lagi, apa kira-kira solusinya," sesal Hurriyah.

Baca juga: Maksimalkan Sirekap di Pemilu 2024, Komisioner KPU: Penyerahan Hasil Suara Bisa Format Digital

Hal tersebut pun, lanjut Hurriyah, kerap membuat masyarakat sebagai pemilih dalam Pemilu merasa kebingungan.

Ia menilai, penyelenggara pemilu hanya kerap memperbanyak istilah dalam pemanfaatan teknologi.

Padahal, ada hal yang lebih penting, misalnya bagaimana solusi untuk persiapan keamanan dari sebuah teknologi yang akan dimanfaatkan.

"Ini juga menjadi sangat penting. Apalagi yang namanya teknologi sekarang begitu ya. Hackers dan lain sebagainya, itu kan yang mereka luar biasa. Kita harus selalu, bahwa akan ada peluang penyalahgunaan sebuah teknologi, akan ada pihak-pihak yang mungkin ingin mengacaukan atau mengganggu penggunaan teknologi," pesan Hurriyah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com