Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Dinilai Harus Berkoalisi di Pilpres 2024

Kompas.com - 20/05/2022, 19:33 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai PDI Perjuangan (PDI-P) tak kuat menghadapi Pilpres 2024 tanpa membentuk koalisi.

Ia memaparkan sejumlah alasannya, pertama, partai berlambang banteng itu untuk menjadi calon presiden (capres) adalah Ketua DPR Puan Maharani.

“Kalau Puan yang dicalonkan ini enggak realistis. Sudah beberapa kali diujicobakan melalui polling enggak nanjak juga suaranya (elektabilitasnya),” tutur Firman pada Kompas.com, Jumat (20/5/2022).

Ia pun mengatakan PDI-P masih harus menghadapi isu internal.

Pasalnya, lanjut Firman, masih banyak pihak di internal partai yang menjagokan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menjadi capres berikutnya.

Baca juga: Soal Kemungkinan Berkoalisi dengan Gerindra pada Pemilu 2024, Ini Kata Sekjen PDI-P

“Bahkan suara-suara internal itu sudah mulai kedengaran patah arang dan juga ada yang semacam disorientasi karena hatinya sebenarnya memilih Ganjar,” paparnya.

Firman mengatakan PDI-P tak boleh terlalu percaya diri untuk menghadapi kontestasi ke depan.

Ia menyampaikan dalam dua pemilu terakhir, PDI-P masih banyak bergantung dengan sosok Presiden Joko Widodo untuk promosi dan mendulang suara.

“Jangan lupa dulu masih ada kaitan dengan Jokowi, orang-orang memilih PDI Perjuangan karena diakar rumput salah satu jualannya ya Jokowi,” sebutnya.

Sementara itu pada Pilpres 2024 Jokowi sudah tak bisa maju lagi. Kondisi ini juga disusul dengan citra PDI-P yang mulai meluntur. 

“Image partai jadi berkurang karena kasus korupsi, terakhir komentar-komentar Ibu Mega yang agak nyinyir ke masyarakat banyak,” ucapnya.

“Ini kan sesuatu yang bergerak di otak pemilih saat ini. Kalau tidak hati-hati dan ditangkap oleh PDI Perjuangan akan berbahaya dan ini berkolerasi dengan kandidatnya kalau (maju) sendirian, akan berimbas pada Puan,” jelas Firman.

Dengan berbagai alasan itu, Firman pesimistis bahwa PDI Perjuangan mampu menghadapi Pilpres 2024 sendirian.

“Jadi ini harus dicermati, tidak bisa terlalu optimislah kerja-kerja itu,” pungkas dia.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan belum berpikir untuk membentuk koalisi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

Nasional
Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Satgas Pemberantasan Judi "Online" Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Nasional
Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Nasional
Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Nasional
Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Nasional
Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

Nasional
Hadapi Puncak Haji, Timwas Haji DPR Desak Kemenag Perketat Mitigasi Kesehatan Jemaah

Hadapi Puncak Haji, Timwas Haji DPR Desak Kemenag Perketat Mitigasi Kesehatan Jemaah

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Sampai Akhir 2024, Masa Tugas Bisa Diperpanjang

Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Sampai Akhir 2024, Masa Tugas Bisa Diperpanjang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Harus Lapor Presiden Minimal Tiap 3 Bulan

Satgas Pemberantasan Judi "Online" Harus Lapor Presiden Minimal Tiap 3 Bulan

Nasional
Jokowi Tunjuk Menkopolhukam Jadi Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online

Jokowi Tunjuk Menkopolhukam Jadi Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online

Nasional
Politikus PDI-P: Kalau 'Gentle' sebagai Penegak Hukum, KPK Harus Kembalikan Barang yang Disita dari Hasto

Politikus PDI-P: Kalau "Gentle" sebagai Penegak Hukum, KPK Harus Kembalikan Barang yang Disita dari Hasto

Nasional
Jokowi Tetapkan 10 Juni Sebagai Hari Kewirausahaan Nasional, Bukan Hari Libur

Jokowi Tetapkan 10 Juni Sebagai Hari Kewirausahaan Nasional, Bukan Hari Libur

Nasional
Anggap Duet Anies-Kaesang Sulit Terwujud, Projo: Anies Antitesa Pemerintah Terpilih

Anggap Duet Anies-Kaesang Sulit Terwujud, Projo: Anies Antitesa Pemerintah Terpilih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com