Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lemhannas Terus Godok Kajian Geopolitik 5.0, dari Ekonomi Hijau hingga Ketahanan IKN

Kompas.com - 20/05/2022, 17:15 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto menyatakan, Lemhannas terus berupaya menelurkan kajian gepolitik guna mengantisipasi terjadinya Perang Generasi V.

Kajian-kajian tersebut nantinya akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo.

“Sekarang, Lemhannas harus melakukan transformasi institusional agar tetap relevan untuk menawarkan rekomendasi-rekomendasi kebijakan tentang proyeksi Geopolitik 5.0,” kata Andi dalam keterangan tertulis, Jumat (20/5/2022).

Baca juga: Gubernur Lemhannas: Integrasi Antarmatra TNI Jadi Pilar Pertahanan IKN

Andi mengatakan, Lemhannas saat ini kembali ke 20 Mei 1965 yang ditetapkan sebagai titik nol Lemhannas.

Adapun 20 Mei 1965 merupakan tanggal kelahiran Lemhannas.

Pada periode itu, Presiden Soekarno menugaskan Lemhannas menjadi sekolah geopolitik yang sadar bahwa pertarungan kekuatan antar negara-negara di dunia berpengaruh pada wilayah geografi Indonesia.

Pada proyeksi Geopolitik 5.0, Andi menuturkan, Lemhannas fokus pada lima kajian, yakni konsolidasi demokrasi, ekonomi hijau, ekonomi biru, transformasi digital, dan ketahanan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pada acara puncak peringatan HUT ke-57 Lemhannas yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, Andi menegaskan bahwa seluruh anggota Lemhannas harus bergerak sebagai satu keluarga dan memulai kebangkitannya dari diri masing-masing.

Baca juga: Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

“Hari ini saya ingin kembali menegaskan, bahwa kita harus bergerak sebagai satu keluarga. Anggaplah kami yang berdiri di depan Ibu Bapak sebagai kakak, mungkin beberapa dari Ibu Bapak harus menganggap Saya yang lebih muda sebagai adik,” jelas dia.

“Minimal kita menjadi sahabat, kita menjadi teman baik, kita menjadi keluarga, kita menjadi guyub, kita mulai kebangkitannya dari diri kita sendiri,” imbuh Andi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com